Kota Bogor Dapat Hibah Aset Sitaan BLBI

Hibah aset itu di antaranya menjadi lokasi usulan pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor. Hal ini perlu dilakukan agar distribusi wilayah kota sesuai dengan perencanan tata Kota Bogor atau tidak sentralistik.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor menyeterilkan lingkungan Komplek Balai Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021).

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerima hibah aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah pusat. Aset lahan senilai Rp 345,7 miliar itu akan diproyeksi menjadi pusat pemerintah Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kamis (25/11/2021), menyerahkan hibah aset sitaan BLBI senilai Rp 345,7 miliar. Aset itu berupa lahan total sekitar 10,3 hektar. Aset tanah itu berada di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, seluas sekitar 6 hektar dan tanah seluas sekitar 3,2 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan.

Penyerahan hibah aset sitaan BLBI itu ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

”Secara resmi sudah dilakukan proses hibah lahan eks BLBI dari Kementerian Keuangan. Pemanfaatan lahan-lahan itu tentu akan dirumuskan secara rinci bersama-sama untuk membangun masa depan Kota Bogor,” ujar Bima, Jumat (26/11/2021).

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Salah satu aset tanah sitaan BLBI yang dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor berada di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, dengan luas 60.000 meter persegi. Tanah dari hibah itu diproyeksi menjadi pusat pemerintahan baru Kota Bogor.

Menurut Bima, rencana pemindahan pusat pemerintah sudah lama. Hal ini perlu dilakukan agar distribusi wilayah kota sesuai dengan perencanan tata Kota Bogor.

Namun, Pemkot Bogor memiliki keterbatasan lahan. Tak heran pula hingga saat ini mobilitas warga semuanya terpusat atau sentralistik di tengah kota yang berdampak pada tingginya kemacetan dan polusi. Pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial terlalu banyak berputar di Bogor Tengah.

”Ini harus dikendalikan agar tidak semakin menumpuk di sini. Ini menjadi beban karena kita harus melindungi Kebun Raya Bogor, pusat kota pusaka, heritage, dan green city. Redistribusi fungsi dan tata kota harus ke wilayah pinggir,” kata Bima.

Baca juga : Hak Negara dari BLBI Baru Terkumpul Rp 495 Miliar

Melalui ketersedian tanah hibah itu, kata Bima, perencanaan pembangunan sudah bisa fokus, mulai dari penganggaran pembangunan, integrasi pelayanan publik dan transportasi, hingga perencanaan tata kota lainnya.

”Ke depan kantor dinas menjadi satu dan terintegrasi. Kalau sekarang kantor dinas pisah-pisah. Tentu semua berproses harus ada kajian dan perencanaan bersama dewan (DPRD Kota Bogor), pusat, dan para ahli. Mulai 2022 atau sudah bisa mulai perencanannya,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana lalu lintas di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, yang padat di saat libur akhir pekan, Minggu (21/11/2021). Mobilitas warga untuk berekreasi di hari libur terlihat semakin meningkat, terutama di tempat-tempat umum.

Bima berpikir, perencanaan tata kota seperti gedung dan lingkungan memiliki konsep kota hijau dan ramah sehingga memberikan kontribusi untuk pengurangan emisi.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, selain untuk pusat pemerintahan, dari hibah aset tanah juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit.

Atang menilai, kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan sangat penting dan vital agar pembangunan manusia di Kota Bogor semakin baik.

”Termasuk kebutuhan untuk sarana dan prasarana perkantoran publik yang representatif, aksesibel, dan bisa terjamah publik secara baik. Fasilitas kesehatan penting karena kita baru punya satu RSUD. Lalu, fasilitas pendidikan, kita dorong untuk menambah sekolah, seperti SMP,” kata Atang.

Pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bogor, meningkatkan kesehatan warga, dan pendidikan untuk anak-anak.

Menurut Atang, fasilitas pendidikan di Kota Bogor belum merata di setiap wilayah. Sedangkan saat ini penerimaan pelajar melalui sistem zonasi wilayah. Hal itu tentu menjadi hambatan besar untuk para orangtua khususnya pelajar di pinggiran kota untuk masuk sekolah negeri tingkat SMP dan SMA yang banyak terpusat di wilayah tengah kota.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana keramaian lalu lintas di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/11/2021). Mobilitas warga untuk berekreasi di hari libur terlihat semakin meningkat, terutama di tempat-tempat umum.

Atang berharap, Pemkot Bogor memprioritaskan fasilitas pendidikan dan menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk membangun SMA.

“Pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bogor, meningkatkan kesehatan warga, dan pendidikan untuk anak-anak,” lanjutnya.

Baca juga: Pengunjung di Kawasan Kebun Raya Bogor Diwajibkan Sudah Vaksinasi

Sri Mulyani dalam siaran resmi Youtube Kementerian Keuangan mengatakan, ibu kota baru nantinya bisa memberikan dampak baik bagi warga Kota Bogor. Sri Mulyani berpesan, Pemkot Bogor harus menyediakan anggaran khusus yang tertuang dalam APBD untuk membangun ibu kota baru.

“Pak Wali Kota Bima tentu harus menyediakan anggarannya untuk ibu kota baru. Dan dalam APBD saya harap juga menciptakan ekonomi untuk pemulihan Covid-19. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi Kota Bogor dan wilayah lainnya,” kata Sri Mulyani.

Mahfud MD meminta, Bima Arya segera membukukan hibah aset tanah agar bisa langsung dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga pelayanan publik.

Jangan sampai di masa dua tahun jabatan sebagai wali kota, kata Mahfud, pembukaan aset belum selesai. Dari beberapa kasus di wilayah Indonesia ada tanah milik negara telat dalam pengurusaan pembukaan lalu tanah tidak termanfaatkan dan jadi milik perorangan.

"Pembukaannya harus sudah jelas. Banyak tiba-tiba tanah beralih. Itu menyelesaikan susah karena sertifikatnya sudah keluar atas nama saya misalnya. Itu dirunut sudah ada persetuan RT, lurah, camat. Meski salah itu harus diperiksa dari bawah. Nah itu lama. Oleh karena itu mohon diperhatikan," ujarnya.