Kendati anggaran Pilkada 2020 ditambah signifikan untuk pelaksanaan protokol Covid-19, pilkada dikhawatirkan menjadi kluster Covid-19. Hal ini menimbulkan kerentanan kesehatan masyarakat dan kualitas pilkada.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, praktik penghindaran pajak yang terekam dalam sistem AEOI mencapai Rp 1.300 triliun. Penghindaran pajak dilakukan dengan menyembunyikan aset di luar negeri.

Pembagian beban antara pemerintah dan Bank Indonesia akan diperpanjang hingga tahun 2022. Pembagian beban melalui penerbitan SBN khusus BI hanya akan dilakukan dalam situasi luar biasa.

Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Indonesia mengandung ajakan untuk mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, serta menyongsong masa depan gemilang.

Pemerintah meluncurkan pecahan rupiah edisi khusus kemerdekaan secara terbatas sebagai simbol optimisme akan kebangkitan Tanah Air.

Dengan hanya mengandalkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, program subsidi gaji berpotensi memperburuk kesenjangan akses bantuan. Jumlah pekerja yang tercakup relatif kecil dibandingkan total pekerja di Indonesia.

Penyerapan anggaran terkendala proses birokrasi. Beberapa program memiliki persyaratan berlapis dan kompleks sehingga eksekusinya sulit.

Berbagai kebijakan diluncurkan demi mengakomodasi situasi dan kondisi yang berubah di masa krisis, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Arah pemerintah dengan program terbarunya yang mengedepankan kesehatan dinilai sudah benar. Jangan sampai komitmen itu hanya menjadi program di atas kertas dan memunculkan lagi kebijakan lain yang kontradiktif.

Penggunaan skema KPBU dapat terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur. Tujuannya agar APBN tidak terlalu terbebani.