Imbas pandemi diperparah dengan kenaikan harga pangan dan biaya pengapalan. Selain itu, krisis energi yang terjadi di sejumlah negara juga menyebabkan produksi berkurang. Kenaikan harga makanan-minuman mulai terjadi.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR, pekan depan.

Meski mendapat insentif PPnBM DTP sejak Maret 2021, produksi mobil dalam negeri mengalami naik-turun. Transaksi pembelian mobil banyak dilakukan secara inden karena lonjakan permintaan tidak seimbang dengan produksi.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diyakini bakal langsung berimbas ke industri dan kehidupan petani. Padahal, tanpa kenaikan cukai, petani tertekan oleh penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen dua tahun terakhir.

Struktur pajak dan retribusi daerah dinilai tidak efisien karena jenisnya banyak dan justru menimbulkan biaya tinggi. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan desainnya untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Berdasarkan data Satgas BLBI, setidaknya delapan obligor/debitor sudah dipanggil untuk melunasi utang mereka. Namun, belum semua obligor tersebut hadir.

Pemerintah baru mengasuransikan 4.334 aset barang milik negara dari 51 kementerian/lembaga dengan premi sebesar Rp 49,13 miliar. Adapun total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut sebesar Rp 32,41 triliun.