Mulai Jumat, Kota Bogor Berlakukan Ganjil Genap di 17 Titik Jalan
Apabila kebijakan ganjil genap efektif mengurangi mobilitas warga, akan diterapkan pada hari kerja.
Oleh
AGUIDO ADRI
·5 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pada masa perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat level 4, Satuan Tugas Covid-19 Kota Bogor menerapkan ganjil genap di 17 titik jalan untuk menekan mobilitas kendaraan dan warga
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kebijakan ganjil genap yang dimulai pada Jumat, Sabtu, dan Minggu (23-25 Juli 2021) menjadi pilihan untuk menekan mobilitas kendaraan atau pergerakan warga. Kebijakan ganjil genap itu berlaku selama 24 jam.
”Kebijakan ganjil genap masih dalam upaya menekan mobilitas warga. Kita atur aktivitas warga, khususnya yang mencari kebutuhan harian. Kota Bogor ini sebagai kota perlintas, jadi harus ditekan mobilitasnya. Ada pengecualian-pengecualian bagi kendaraan tertentu yang akan melintas, termasuk angkutan online, angkot, hingga pengantar logistik,” kata Susatyo, Kamis (22/7/2021).
Adapun check point ganjil genap berlaku di kawasan Jembatan Merah, Empang (satu arah dari BTM), Baranangsiang, Mcd Lodaya, simpang Denpom, Warung Jambu, SPBU Vivo Air Mancur, ex Bale Binarum, Underpass Solis, Tol BORR, SPBU Veteran, Salabenda, Ciawi, Darmaga, Yasmin, dan Brimob Kedung Halang.
Kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan pelat nomor polisi ganjil genap pada hari itu akan diputarbalikan. Pengecualian bagi mobil pemadam kebakaran, ambulans, atau mobil jenazah, tenaga kesehatan, kendaraan dinas, angkutan umum, angkutan daring, angkutan logistik kebutuhan pokok, dan kondisi darurat lainnya.
”Mulai pukul 21.00 ruas jalan Sistem Satu Arah atau SSA (seputaran kebun raya) dan jalan protokol akan ditutup. Kita harapkan bersama dengan kebijakan ini dan kepatuhan protokol kesehatan, kasus di Kota Bogor bisa ditekan turun,” ujarnya.
Apabila ini efektif mengurangi mobilitas warga, akan berlanjut pada hari kerja.
Sebelumnya Susatyo mengatakan, pemberlakuan ganjil genap itu untuk mengakomodasi aktivitas warga dalam memenuhi kebutuhan harian. Hal itu tak lepas dari mulai berjalannya pembagian bantuan sosial. Selama pemberlakuan penyekatan di Kota Bogor, aktivitas warga yang memenuhi kebuhan harian juga ikut tersekat.
Jika keluar-masuk warga yang mendapatkan bantuan tidak diatur, dikhawatirkan hal itu memicu kerumunan saat berbelanja. Kebijakan ganjil genap juga masih dalam rangka penurunan mobilitas warga. Selain itu, agar warga dari luar Kota Bogor dan sekitarnya bisa ditekan.
”Apabila ini efektif mengurangi mobilitas warga, akan berlanjut pada hari kerja. Dari kebijakan ganjil genap, kami tidak lagi melarang, tetapi mengatur agar masyarakat bergantian beraktivitas, terutama untuk pemenuhan kebutuhan harian,” kata Susatyo.
Skema berbeda juga dilakukan terhadap pekerja di sektor esensial/kritikal dan non-esensial/nonkritikal. Petugas tidak akan memeriksa surat-surat di jalan, tetapi akan ada tim khusus yang memonitor ke tempat-tempat usaha.
”Akan ada tim khusus yang akan memonitor di setiap kantor dan sebagainya sehingga tidak menjadi perdebatan di jalanan. Tetapi, kami memberlakukan ganjil genap,” katanya.
Penyekatan selama PPKM darurat dinilai efektif menurunkan mobilitas warga. Begitu pula berdasarkan pantauan lapangan, lalu lintas dan aktivitas di Kota Bogor tampak lengang dibandingkan dengan hari-hari sebelum PPKM darurat. Namun, evaluasi dua minggu terakhir, mobilitas warga di Kota Bogor secara akumulatif masuk zona hitam atau masih cukup padat. Perlu upaya lebih kuat untuk menekan mobilitas warga, seperti melalui kebijakan ganjil genap.
Tekan kasus dan lindungi warga
Wali Kota Bogor Bima Arya melanjutkan, pemerintah tetap fokus untuk menekan mobilitas warga agar kasus positif Covid-19 bisa semakin ditekan. Namun, di satu sisi, perlindungan kepada warga yang terdampak secara ekonomi dan warga yang menjalani isolasi mandiri pun perlu menjadi perhatian.
”Kami memberikan perhatian yang besar kepada warga yang terdampak secara ekonomi, denyut ekonomi warga menjadi atensi. Kami melihat beberapa tren kasus (kasus positif dan angka kesembuhan) mulai membaik. Namun, itu masih masih jauh dari terkendali,” kata Bima.
Berdasarkan data pembaruan Dinas Kesehatan Kota Bogor, setelah sempat mengalami lonjakan konfirmasi positif harian sebanyak 669 kasus pada Minggu (19/7/2021), dua hari terakhir tercatat penurunan kasus. Selasa (20/7/2021), konfirmasi positif ada 245 kasus dan kesembuhan bertambah 1.324 kasus.
Adapun pada Rabu (21/7/2021), konfirmasi positif ada 178 kasus sehingga total mencapai 29.451 kasus. Pasien sembuh atau selesai isolasi bertambah 2.063 kasus sehingga totalnya 23.687 kasus. Sementara jumlah pasien yang masih sakit sebanyak 5.415 orang dan meninggal 349 orang. Namun, dari data itu, angka kematian masih cukup tinggi, selama dua hari tercatat ada 12 kasus.
”Tetapi, ini terlalu dini jika sudah terkendali. Upaya penanganan perlu lebih maksimal,” ucap Bima.
Kebutuhan tabung oksigen juga belum aman atau masih dalam kebutuhan mendesak. Saat ini, satgas membangun sistem distribusi tabung oksigen agar kebutuhan itu bisa segera terpenuhi. Setiap sore, tim satgas menerima laporan ketersediaan tabung oksigen oleh 21 rumah sakit rujukan.
Jika ada rumah sakit yang masuk kategori tidak aman, tim satgas akan langsung bergerak untuk memasok tabung. Sejauh ini, bantuan pemenuhan oksigen di Kota Bogor dari PT Krakatau Steel dan Tanoto Foundation. Selasa lalu, Kota Bogor juga baru mendapatkan bantuan 100 tabung oksigen konsentrator dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
”Upaya lainnya, kami bersama IPB akan menginisiasi untuk memproduksi oksigen konsentrator yang akan diproduksi secara massal. Ada juga klan oksigen konsentrator yang kapasitasnya bisa memproduksi 50 tabung oksigen per hari. Semoga lancar,” kata Bima.
Dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu sore, Bima juga menyampaikan perkembangan kasus hingga penanganan hulu dan hilir yang harus diperkuat guna menekan kasus di Kota Bogor. Penanganan di hulu, seperti fokus pada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sebanyak 85 persen warga isolasi mandiri yang meninggal itu belum divaksin.
”Saya sampaikan juga, Kota Bogor membentuk sukarelawan untuk memantau isoman (isolasi mandiri), termasuk penguatan bantuan logistik kepada warga isoman atau yang terpapar secara ekonomi. Sementara di hilir, seperti kebutuhan oksigen. Saya lihat Pak Presiden memiliki rencana untuk percepatan oksigen karena sangat vital,” kata Bima.
Mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 terkait dengan kepala daerah agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Bima menyatakan tidak masalah dengan percepatan itu. ”Itu kami lakukan, kami percepat. Saat ini bantuan terus mengalir kepada warga,” ujarnya.