Vaksin Covid-19 Harus Dipastikan Aman dan Lolos Uji Klinis

Pengujian dan validasi vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China, tengah dilakukan di Indonesia. Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan efikasi vaksin sebelum vaksinasi massal mulai dilakukan.

AFP PHOTO/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIA

Petugas menurunkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari Beijing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di Tangerang, Minggu (6/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk memutus rantai penularan penyakit yang sudah mulai terdeteksi di Tanah Air sejak awal Maret 2020. Namun, sebelum vaksinasi massal, pengujian dan validasi masih harus dilakukan untuk memastikan vaksin yang akan diberikan aman dan lolos uji klinis.

Karena itu, masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengendalian melalui penelusuran kasus, pemeriksaan, dan tindak lanjut dari kasus yang tertular juga mesti optimal.

”Vaksinasi menjadi bagian strategi penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia),” kata Menteri Kesehatan Terawan Agus dalam konferensi pers virtual terkait ”Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19”, di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

Secara bertahap, pengadaan vaksin Covid-19 akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Pada 6 Desember 2020, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech, China, telah datang ke Indonesia. Jumlah ini merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama yang ditargetkan tersedia sebanyak 3 juta dosis untuk vaksin Covid-19.

Baca juga : Vaksinasi Covid-19 Tunggu Kajian Ilmiah

Meski demikian, vaksin ini masih harus mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan standar saintifik dan ketentuan perundang-undangan.

”Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan mendapatkan adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota,” kata Terawan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menuturkan, pengadaan vaksin Covid-19 dari produsen global terus diupayakan melalui upaya diplomasi bilateral dan multilateral.

Selain kerja sama dengan Sinovac, pemerintah juga telah melaksanakan penjajakan bilateral dengan Sinopharm (China) serta AstraZeneca (AS). Untuk kerja sama multilateral, dilakukan melalui Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) dalam program Covax.

Baca juga : Skema Vaksinasi Siap dalam 1-2 Pekan

”Pengiriman vaccine request form kepada Covax telah dilakukan hari ini sesuai tenggat yang ditentukan. Selain itu, beberapa tahapan harus dilakukan sampai akhir 2020 dan diharapkan vaksin multilateral masuk bertahap ke Indonesia pada 2021,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, komitmen pemerintah juga dilakukan melalui dukungan anggaran pengadaan vaksin Covid-19. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 35,1 triliun sebagai dana cadangan program vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19. Selain itu, pada 2021, dianggarkan dana Rp 60,6 triliun untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19.

Rincian vaksinasi ini akan ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hal itu terkait dengan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal pemberian, tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi Covid-19.

”Meski ada vaksin, kita harus tetap waspada. Semuanya masih harus waspada termasuk dengan pelaksanaan 3T (telusur, testing/pemeriksaan, dan tindak lanjut). Karena itu, kita masih menganggarkan untuk pembelian mesin PCR dan reagen pada 2021,” ucap Sri Mulyani.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja merampungkan mural bertemakan Covid-19 di kolong tol dalam kota, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (5/12/2020). Mural menjadi media sosialisasi di luar ruang kepada warga untuk terus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir dinilai efektif mengurangi penyebaran Covid-19.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang juga jadi juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) serta mendukung upaya 3T. Upaya itu digalakkan sembari vaksinasi disiapkan.

Baca juga : Uji Kehalalan Vaksin Covid-19 Masih Tunggu Klarifikasi

Selain Nadia, terdapat empat orang lain yang ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19. Mereka adalah Lucia Rizka Andalusia yang juga menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat Badan POM dan Bambang Herianto yang merupakan Corporate Secretary PT Bio Farma.

Selain itu, ada pula Wiku Adisasmito yang menjadi juru bicara pemerintah sebelumnya akan menyampaikan aspek sains dari vaksin serta Reisa Broto Asmoro yang juga menjadi juru bicara pemerintah sebelumnya untuk penanganan Covid-19 yang akan menyampaikan terkait perilaku hidup sehat untuk pencegahan, termasuk vaksinasi.