Pemerintah menyiapkan dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi mandiri. Minggu (6/12/2020) malam, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac, China, tiba di Indonesia.
Oleh
Agnes Theodora
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac, China, tiba di Indonesia. Namun, pelaksanaan vaksinasi masih harus melalui tahap evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu, vaksinasi juga menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk aspek kehalalannya.
”Ini momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Minggu (6/12/2020).
Airlangga menyebutkan, kedatangan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap. Tenaga kesehatan dan petugas layanan publik akan diprioritaskan untuk tahap vaksinasi pertama sesuai aturan teknis yang dibuat Kementerian Kesehatan.
Ada dua program vaksinasi yang disiapkan pemerintah, yaitu vaksinasi program pemerintah yang dilakukan secara gratis serta vaksinasi mandiri secara berbayar oleh masyarakat. Program subsidi vaksinasi oleh pemerintah akan dikoordinasikan Kementerian Kesehatan, sedangkan vaksinasi mandiri akan dikoordinasikan Kementerian BUMN.
”Aturan rinci untuk kedua skema itu akan segera diterbitkan dalam waktu 1-2 pekan ke depan,” ujarnya.
Kedatangan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap.
15 juta dosis menyusul
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang tiba di Indonesia, Minggu malam, akan dipakai untuk program bantuan pemerintah. ”Kami harap bisa digunakan untuk tenaga kesehatan atau TNI/Polri atau siapa pun yang terdepan dalam melakukan pelayanan publik,” kata Erick kepada Kompas, Minggu.
Pada Desember ini, akan datang lagi 15 juta dosis vaksin yang kembali diprioritaskan untuk program bantuan pemerintah dan akan didistribusikan untuk 7,5 juta orang. ”Sejauh ini masih diprioritaskan untuk itu. Akan tetapi, bukan tidak mungkin sebagian kecil dosis juga dipakai untuk program vaksin mandiri,” lanjutnya.
Tahap awal program vaksin mandiri akan diberikan untuk daerah-daerah yang saat ini dalam status zona merah Covid-19 serta daerah-daerah yang perekonomiannya terpukul Covid-19, seperti wilayah tujuan wisata.
Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjelaskan, terkait program vaksinasi mandiri secara berbayar, pemerintah akan menetapkan batas harga penjualan, yang disesuaikan dengan merek vaksin tersebut. Penetapan harga akan dikoordinasikan juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Kejaksaan.
Terkait program vaksinasi mandiri secara berbayar, pemerintah akan menetapkan batas harga penjualan, yang disesuaikan dengan merek vaksin tersebut.
”Bukan maksud kita mau berbinis, tetapi pemerintah sudah jelas akan mengeluarkan biaya lagi tahun depan untuk berbagai bantuan sosial. Tentu masyarakat yang mampu diharapkan bisa membantu juga dengan bergotong royong jadi penggerak ekonomi,” kata Erick.