China Izinkan Kapal Filipina Mengisi Ransum di Laut China Selatan

Meskipun BRP Sierra Madre milik Filipina bisa mengisi ulang suplai, China tetap klaim Laut China Selatan milik mereka.

AFP/TED ALJIBE

Kapal BRP Sierra Madre milik Angkatan Laut Filipina yang sengaja dikandaskan di Beting Second Thomas, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, sebagai wujud klaim Filipina atas perairan itu. Foto diambil pada 23 April 2023.

BEIJING, SENIN — Penjaga Pantai China akhirnya membuat peraturan sementara yang mengizinkan Filipina mengantar logistik bagi para tentara Filipina yang tinggal di kapal yang dikandaskan di Karang Second Thomas. Sebelumnya, China memblokade perairan di sekitar karang yang disengketakan di Laut China Selatan tersebut. Sengketa di Laut China Selatan belum menemui titik terang.

Pengumuman itu disebarluaskan oleh akun WeChat Penjaga Pantai China pada Sabtu (27/1/2024) dan dikutip oleh media arus utama per Senin (29/1/2024). China mengatakan mengizinkan tentara Filipina di Beting Second Thomas, atau yang disebut juga Beting Ayungin, mengisi ulang kebutuhan pokok mereka. Akan tetapi, China akan tetap menjaga kedaulatan di perairan itu.

”Suplai diangkut oleh pesawat kecil pada 21 Januari dan diturunkan di kapal yang secara ilegal berada di perairan,” demikian pengumuman Penjaga Pantai China.

Baca juga: Tahun Naga 2024 dan Potensi Perang di Laut China Selatan

Beting Second Thomas terletak 119 kilometer dari pesisir Pulau Palawan, Filipina. Beting ini merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, pusat dari perseteruan di Laut China Selatan (LCS).

LCS menjadi sengketa antara negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Indonesia dengan China. Sejak tahun 1970-an, ketika ditemukan cadangan gas alam di perairan itu, China mengklaim dua pertiga LCS dengan alasan wilayah tradisional nelayan mereka mencari ikan.

Klaim itu dibantah oleh negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang bersama China tengah menggodok kode tata perilaku (code of conduct) untuk LCS. Pada saat yang sama, China berusaha menyelesaikan sengketa ini secara bilateral dengan negara-negara bersangkutan sehingga dinilai sebagai upaya melemahkan klaim ASEAN.

Khusus Filipina, mereka menggugat klaim China ke Mahkamah Internasional dan memenanginya pada 2016. Keputusan pengadilan menyebutkan bahwa sistem China yang disebut Sembilan Garis Putus-putus tidak sah. LCS sejatinya diatur di bawah Konvensi Internasional tentang Laut (UNCLOS 1982).

Perseteruan kapal Penjaga Pantai China dengan kapal penjaga pantai, nelayan, dan milisi Filipina terus terjadi. Beberapa kali, China menyemprot kapal Filipina dengan meriam air. China juga melempar penghalang di perairan sehingga kapal nelayan Filipina tidak bisa datang untuk mencari ikan.

Mereka mengusir kami dari karang dan menyuruh kami membuang tangkapan. Itu tidak manusiawi karena itu makanan yang merupakan hak semua orang.

Filipina membalas dengan menambah patroli dan latihan bersama dengan angkatan laut dari Amerika Serikat ataupun Australia. Di Beting Second Thomas, Filipina mengandaskan kapal dari zaman Perang Dunia II, Sierra Madre, dan menggunakannya sebagai ”markas” tentara mereka untuk mengklaim wilayah tersebut.

Dua pekan lalu, nelayan Filipina dikejar oleh Penjaga Pantai China di Karang Scarborough. Mereka diminta untuk membuang seluruh tangkapan. ”Mereka mengusir kami dari karang dan menyuruh kami membuang tangkapan. Itu tidak manusiawi karena itu makanan yang merupakan hak semua orang,” kata Joely Saligan, kapten kapal nelayan.

Baca juga: ASEAN Tegaskan Kepemilikan Laut China Selatan

Pekan depan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr akan berkunjung ke Vietnam. Menurut rencana, ia akan membicarakan rencana Filipina dan Vietnam berpatroli bersama di LCS. Wujud perjanjiannya berupa nota kesepahaman yang menjadi payung hukum kerja sama antarpenjaga pantai.

ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES VIA AP

Gambar dari video yang dirilis Angkatan Bersenjata Filipina menunjukkan kapal Penjaga Pantai China dengan nomor haluan 5203 setelah menabrak kapal pasokan Filipina ketika mereka mendekati Beting Second Thomas di Laut China Selatan yang disengketakan, 22 Oktober 2023.

Pada Desember 2022, Vietnam meneken perjanjian serupa dengan Indonesia. Intinya berisi saling mengakui dan menghormati zona ekonomi eksklusif masing-masing. China membalas dengan mengirim kapal penjaga pantainya berlayar mendekati wilayah-wilayah itu.

Phan Xuan Dung, pakar Vietnam pada lembaga riset ISEAS Singapura, mengatakan, perjanjian Vietnam dengan Filipina nanti kecil kemungkinan membuat marah China. ”Wujudnya bukan pengakuan wilayah, tetapi kerja sama. Jadi, tidak ada klaim kedaulatan seperti yang ditandatangani Vietnam dengan Indonesia dua tahun lalu,” katanya. (AP/AFP/REUTERS)