ASEAN Tegaskan Kepemilikan Laut China Selatan

Pernyataan itu terlalu keras untuk ukuran ASEAN. Sikap itu sudah lama ditunggu di tengah dinamika kawasan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Suasana Sekretariat ASEAN di Jakarta 20-21 November 2023. Pada 30 Desember 2023, para menteri luar negeri anggota ASEAN menegaskan kepemilikan Asia Tenggara atas Laut China Selatan.

JAKARTA, KOMPAS — Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN kembali bersikap soal perkembangan di Laut China Selatan. Dalam pernyataan itu, mereka menegaskan Laut China Selatan adalah wilayah Asia Tenggara.

Pernyataan disampaikan pada Sabtu (30/12/2023) malam. Mereka memakai istilah merawat dan mendorong kestabilan di wilayah maritim Asia Tenggara. Dalam pernyataan, secara spesifik disebut Laut China Selatan termasuk wilayah maritim Asia Tenggara.

Para menlu ASEAN juga menyatakan mengikuti dengan penuh keprihatinan atas perkembangan di perairan itu. Mereka menyebut perkembangan itu melemahkan kedamaian, keamanan, dan kestabilan kawasan.

”Kami menegaskan pentingnya menjadi dan mendorong kedamaian, keselamatan, keamanan, kestabilan, dan kebebasan berlayar serta terbang di wilayah maritim Asia Tenggara, khususnya Laut China Selatan,” demikian tercantum di paragraf tiga pernyataan itu.

Baca juga: China Peringatkan Filipina soal Salah Perhitungan di Laut China Selatan

Mereka juga menegaskan, ASEAN tetap bersatu untuk menjaga wilayah maritimnya. ASEAN berkomitmen menguatkan kestabilan, kedamaian, keamanan, serta kemakmuran kawasan dan wilayah maritimnya.

Sepanjang 2023, setidaknya dua kali para menlu ASEAN menyebut Laut China Selatan sebagai wilayah maritim Asia Tenggara. Sebelumnya, lewat komunike bersama para menlu ASEAN pada Juli 2023, mereka menyatakan kepemilikan itu.

Preseden baru

Sejumlah diplomat ASEAN menyebut, tidak semua anggota ASEAN senang dengan pernyataan itu. Sebagian menganggap pernyataan itu terlalu keras untuk ukuran ASEAN. Sebagian lagi, dengan mempertimbangkan dinamika di Laut China Selatan, menilai sebaliknya.

KOMPAS

China mewanti-wanti Filipina agar jangan sampai salah perhitungan yang bisa mengakibatkan letupan konflik di Laut China Selatan. Kapal-kapal penjaga pantai China dan Filipina semakin sering bertemu di perairan yang disengketakan kedua negara dan potensi terjadinya konfrontasi semakin rawan.

Bahkan, ada anggota ASEAN merasa ditegur lewat penegasan soal kesatuan ASEAN. Meski tidak menyebut nama, pernyataan itu sulit dilepaskan dari keputusan Filipina mengundang Amerika Serikat dan sekutunya mengamankan perairan Filipina. Manila mengizinkan Washington dan sekutunya mengakses pangkalan militer serta berpatroli di wilayah Filipina.

Manila memutuskan hal itu karena, merujuk pernyataan para pejabat Filipina, merasa ASEAN tidak membantu mereka. Bahkan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut, diplomasi ASEAN soal Laut China Selatan tidak sesuai harapan.

Sementara sejumlah pengamat menyebut pernyataan seperti ini belum pernah ada. Sebelum ini, pernyataan soal Laut China Selatan menjadi bagian dari pernyataan atas aneka isu. Baru kali ini Menlu ASEAN membuat pernyataan khusus soal kepemilikan Laut China Selatan.

Baca juga: Serangan China Paksa Filipina Hentikan Pengiriman Paket Natal

Peneliti senior International Institute for Strategic Studies (IISS) Evan Laksmana menyebut, pernyataan itu preseden baru dan sudah lama dinanti. Adapun pengajar Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Kei Koga, menyoroti pernyataan 30 Desember 2023 tidak menyinggung putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016.

Dalam putusan yang juga didukung Indonesia itu, mahkamah menolak klaim China pada sebagian Laut China Selatan. Sebab, klaim itu didasarkan pada pulau buatan dan hak sejarah. Dasar itu tidak sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

Dalam pernyataan 30 Desember 2023, Menlu ASEAN menegaskan bahwa semua tindakan di perairan kawasan harus didasarkan pada UNCLOS dan berbagai aturan internasional lain. Mereka meminta penggunaan kekuatan dan pengancaman dihindari.

KOMPAS

Sengketa di Laut China Selatan belakangan kian memanas dan belum ada tanda-tanda menemui titik temu. Penerbitan peta terbaru wilayah perairan China justru meningkatkan eskalasi ketegangan tidak hanya di Laut China Selatan, tetapi juga negara-negara tetangganya, termasuk di kawasan ASEAN.

Sejumlah diplomat senior ASEAN menyebut pernyataan itu tidak hanya dilatari ketegangan Filipina-China. Perkembangan di Laut Merah juga mendorong para menlu ASEAN merasa perlu menegaskan kepemilikan atas Laut China Selatan. Di Laut Merah, berbagai kekuatan bersaing dan keamanannya malah tidak terkendali. Apalagi, manuver-manuver di sana tidak dilakukan sesuai hukum internasional.

Sementara di kawasan, persaingan kekuatan luar dipandang terus meningkatkan ketegangan di kawasan. AS, Inggris, dan Australia menggalang aliansi militer yang dipastikan akan menjadikan Asia Tenggara sebagai palagannya. China juga terus meningkatkan kekuatannya di kawasan.

Karena itu, dalam pernyataan 30 Desember 2023, ASEAN mengharapkan AS-China meneruskan upaya-upaya dialog dan peredaan ketegangan. Upaya-upaya itu diharapkan bisa membantu usaha ASEAN menjaga kestabilan, keamanan, dan kedamaian wilayah maritimnya.

(AFP/REUTERS)