Skandal Suap Guncang Kabinet Jepang

Tiga faksi terbesar LDP tidak melaporkan dana kampanye senilai 34,5 juta yen. Diduga penggalangan dana secara rahasia.

AFP/BEHROUZ MEHRI

Kampanye Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang di Saitama pada Oktober 2021. Pada 8 Desember 2023, mencuat tudingan suap dan korupsi terhadap sejumlah politisi LDP sekaligus anggota kabinet Jepang.

TOKYO, JUMAT — Tudingan suap di antara politisi Partai Liberal Demokrat Jepang atau LDP meluas. Juru bicara kabinet, Hirokazu Matsuno, menjadi pejabat tertinggi yang dituding menerima suap dalam upaya penggalangan dana partai.

Tudingan kepada Matsuno diungkap oleh kantor berita Kyodo, Jumat (8/12/2023). Ia diduga menerima 10 juta yen sebagai imbalan dari penggalangan dana kampanye partai.

Dalam pernyataan pada Jumat, ia menyebut faksinya di LDP sedang menyelidiki tudingan itu. Ia juga menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari kabinet. ”Saya akan terus bertugas sebagai bentuk tanggung jawab,” katanya.

Baca juga : Kejutan dari Pemilu Parlemen Jepang

Kasus itu mulai diselidiki Kejaksaan Tokyo. Sebagian anggota parlemen dari LDP secara sukarela memberi keterangan ke kejaksaan.

Dosen pidana pada Kobe Gakuin University, Hiroshi Kamiwaki, menyatakan telah memeriksa isu itu. Karena itu, ia melaporkannya kepada aparat. Ia menyebut, tiga faksi terbesar LDP tidak melaporkan dana kampanye senilai 34,5 juta yen. Faksi itu termasuk yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal LDP Toshihiro Nikai dan Sekjen LDP Toshimitsu Motegi.

Sejumlah akuntan yang mengaudit keuangan LDP telah dilaporkan kepada aparat. Mereka dituding terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Pendanaan Politik. Pelanggaran diduga terjadi pada 2018-2021.

KOMPAS

Partai Demokratik Liberal (LDP), masih menduduki posisi mayoritas dalam hasil pemilu Majelis Tinggi Parlemen Jepang, pada Minggu (10/7/2022). Pemilihan ini berlangsung dua hari setelah insiden penembakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe di Nara.

Ada dugaan, sejumlah faksi menggalang dana secara rahasia dan tidak melaporkannya sebagai dana kampanye. Uang yang tidak dilaporkan itu disebut diberikan kepada sejumlah anggota parlemen dari LDP.

Partai di Jepang diizinkan membuat acara penggalangan dana kampanye. Anggota parlemen diberi target jumlah minimal pengumpulan dana. Jika dana melebihi target, sejumlah politisi menerimanya sebagai pendanaan kampanye pribadi.

Faksi Matsuno di LDP, Seiwaken, mengaku menerima 660 juta yen dalam lima tahun terakhir. Dana itu dibagi kepada 100 anggota faksi tersebut. Sebagian, termasuk Matsuno, dituding menerima lebih dari 10 juta yen.

Pertanyaan parlemen

Selasa lalu, sebagaimana dilaporkan Mainichi Shimbun, politisi LDP sekaligus Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dicecar parlemen. Mereka meminta Kishida menjelaskan tudingan pendanaan ilegal di antara faksi-faksi LDP. Faksi Kishida, berdasarkan laporan di kejaksaan, dituding tidak melaporkan 2 juta yen dari hasil penggalangan dana.

Baca juga : Pascapembunuhan Abe, LDP Menang Besar di Pemilu Majelis Tinggi Jepang

Parlemen khawatir, LDP tidak melaporkan penyumbang tertentu. Aturan di Jepang mewajibkan identitas penyumbang dilaporkan lengkap jika kontribusinya melebihi 200.000 yen.

Kishida berjanji, LDP tidak akan mengulangi tindakan yang ditudingkan itu. LDP akan serius menangani tudingan itu. Bahkan, para petinggi LDP telah diperintahkan menghentikan penggalangan dana untuk sementara waktu. ”Tudingan itu telah merusak kepercayaan terhadap partai,” ujarnya.

Pakar politik Jepang pada Sophia University di Tokyo, Koichi Nakano, menyebut skandal itu menjadi pukulan serius bagi Kishida dan LDP. ”Saya tidak yakin dia akan bisa terus bertahan,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara dalam Forum ASEAN-Indo Pasifik di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Partai Kishida, Partai Liberal Demokrat (LDP), tengah didera tudingan penggalangan dana kampanye secara rahasia.

Kini, popularitas dan elektabilitas LDP terus merosot. Tingkat penerimaan publik pada kinerja pemerintahan Kishida hanya 30 persen.

Paling telat September 2024, LDP akan menggelar pemilu internal untuk menentukan pemimpin partai. Selanjutnya, LDP dan partai lain akan menghadapi pemilu Jepang paling lambat Oktober 2025. (REUTERS)