Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis hukuman terhadap Pinangki, dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara. Ini membuat pemberantasan korupsi jadi mengkhawatirkan. Terlebih Pinangki adalah jaksa.

Memuat data...

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akhirnya memenuhi panggilan KPK. Selain membuktikan dugaan suap penyidik KPK, keterangan Azis juga diperlukan untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus itu.

Memuat data...

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan KPK atas putusan terhadap bekas anggota KPU RI, Wahyu Setiawan. Namun, MA memperberat hukuman Wahyu menjadi 7 tahun penjara.

Memuat data...

Setidaknya Rp 10,4 miliar diterima Stepanus Robin, penyidik KPK, dari lima orang yang beperkara di KPK. Sebagian dari uang itu, sekitar Rp 8,8 miliar, diberikan kepada seorang pengacara bernama Maskur Husain.

Memuat data...

”Saudara sampai sekarang tidak tahu apa latar belakang Yogas? Padahal Anda memberikan uang total Rp 7,2 miliar dan dua sepeda Brompton kepada dia?” tanya jaksa penuntut kepada saksi kasus dugaan suap bansos Kemensos.

Memuat data...

Kepercayaan warga perlu segera dipulihkan dan pelayanan publik serta program pembangunan harus tetap berjalan meskipun Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditahan sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan.

Memuat data...

Anjuk Ladang, sebutan kuno Nganjuk, yang berarti dataran tinggi kemenangan gemilang, tercoreng karena watak pecundang kalangan bupati dan pamong yang kalah dan menyerah oleh budaya rasuah alias korupsi.

Memuat data...

Kasus jual beli jabatan yang terus terulang seperti yang terbaru melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman menunjukkan masih lemahnya pengawasan pengisian jabatan di pemerintahan. Sistem pengisian pun harus diperbaiki.

Memuat data...

Penggunaan teknologi ternyata belum berhasil mengurangi praktik suap untuk merekayasa besaran pajak yang harus ditunaikan. Rapuhnya integritas pegawai pajak ditengarai sebagai sebab masih adanya korupsi perpajakan.

Memuat data...

MKD dapat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR, tanpa menunggu proses hukum di KPK. Namun, MKD tetap baru akan menindaklanjuti laporan itu setelah masa reses berakhir.

Halaman 1