Lavrov: Kolektivitas Barat Perlambat Pembentukan Tatanan Dunia Multipolar
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, Indonesia dan ASEAN adalah mitra strategis Rusia. Di sisi lain, Lavrov mengkritik keras Barat dan Kiev.
Di tengah kesibukannya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyempatkan diri menjawab pertanyaan tertulis Kompas. Sejumlah isu, khususnya isu perang di Ukraina, tarikan aneka kekuatan geopolitik global, serta isu kawasan khususnya ASEAN menjadi materi wawancara.
Berikut petikannya:
Pertanyaan: Jika perang di Ukraina berlanjut, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan Rusia lakukan?
Menurut saya, jawaban atas pertanyaan Anda akan tepat bila dimulai dengan penjelasan tentang akar penyebab peristiwa di Ukraina. Kita sering mendengar bahwa konflik tersebut seakan-akan baru dimulai pada Februari 2022 oleh "agresi tak beralasan" dari pihak Rusia. Ini benar-benar pemahaman yang salah.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov
Izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa pada bulan Februari 2014, Washington dan sekutu Uni Eropanya melakukan kudeta di Kiev. Peristiwa ini merupakan titik awal sejarah perkembangan peristiwa selanjutnya.
Kudeta tersebut menggulingkan presiden Ukraina terpilih melalui hasil pemilu sah, lalu kelompok anti-Rusia pro-Barat mengambil alih kekuasaan dengan dukungan kelompok neo-Nazi, yang merupakan pengikut kolaborator Hitler Stepan Bandera dan Roman Shukhevych. Kejadian ini mengguncang negara sampai ke lapisan terdalam, negara Ukraina sejatinya dapat berkembang dengan damai jika mampu mempertahankan keseimbangan politik dan antaretnis internal yang kompleks. Keseimbangan ini dihancurkan dengan metode yang benar-benar biadab atas saran dari Barat, yang mencoba menyelesaikan masalah geopolitik pengembangan wilayah yang pernah menjadi bagian dari suatu negara yang dihuni oleh orang Rusia dan berbahasa Rusia, yang secara historis bertaut erat dengan Moskow.
Setelah Pemerintah baru Kiev yang tidak sah melayangkan ancaman kepada wilayah timur Ukraina yang mendukung Presiden terguling Viktor Yanukovych, maka Krimea menyatakan keluar dari Ukraina, penduduk Krimea dalam kebebasan menyatakan pendapat yang telah sesuai sepenuhnya dengan norma hukum internasional, menyatakan mendukung reunifikasi dengan Rusia.
Pemberontakan bersenjata pecah di wilayah Donbass Rusia. Rezim Kiev bahkan tidak berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara diplomasi politik dan selama bertahun-tahun secara sistematis berusaha memusnahkan penduduk di wilayah itu hanya karena alasan mereka ingin berbicara dalam bahasa asli mereka yaitu bahasa Rusia, menghormati sejarah mereka, mengenang dan menghargai jasa para pahlawan Perang Patriotik Raya, hampir 80 tahun lalu yang telah berhasil membebaskan orang-orang Eropa dari dahsyatnya kekejaman Hitler.
Baca juga: Satu Tahun Perang Rusia-Ukraina
Ukraina kemudian diperhitungkan sebagai alat pelantak tubruk militer (pendobrak) terhadap Rusia, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mendorong rezim Kiev menggunakan kekerasan dalam penyelsaian "masalah Donbass" - pembersihan etnis penduduk etnis Rusia dan yang berbahasa Rusia. Lalu pengakuan sinis dari mantan pemimpin Jerman dan Prancis, Angela Merkel dan Francois Hollande yang menyatakan bahwa sesungguhnya "Paket langkah-langkah Minsk” yang persetujuannya, bersama dengan Presiden Vladimir Putin, kehadiran dan partisipasi mereka disana hanya untuk mengulur waktu dan memberikan kesempatan bagi Kiev untuk membangun potensi militernya.
Warga berada di dalam sebuah ruangan rumahnya yang hancur karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina di Donetsk, Urkaina, Senin (25/7/2022).
Perkembangan situasi yang meruncing menghadapkan Rusia tanpa pilihan selain mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, dan tentu saja hal ini telah sesuai sepenuhnya dengan kaidah hukum internasional, melakukan perjanjian persahabatan, kerja sama dan saling menolong dengan mereka. Kemudian, sebagai tanggapan atas permintaan bantuan resmi dari mereka, maka sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB tentang hak untuk mempertahankan diri, maka Operasi Militer Khusus diluncurkan demi melindungi rakyat dan menghilangkan ancaman militer dari rezim Kiev.
Lalu mengapa kemudian konfrontasi bersenjata di Ukraina tidak berhenti? Jawabannya sangat sederhana – hal tersebut akan terus berlanjut sampai Barat meninggalkan rencananya untuk mempertahankan dominasi dan obsesinya untuk menimbulkan kekalahan strategis Rusia melalui tangan boneka mereka yaitu Kiev. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda perubahan dalam posisi mereka dan kami melihat bagaimana Amerika dan antek-anteknya terus menerus dengan bersicepat memompa senjata ke Ukraina dan mendorong Vladimir Zelenskyy untuk melanjutkan pertempuran.
Baca juga : Adu Gengsi Senjata Rusia Versus Barat
Tampak jelas juga sikap Barat dalam mengabaikan inisiatif yang datang dari negara berkembang. Termasuk usulan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka kunjungannya ke Moskwa pada 30 Juni 2022 berbicara tentang perlunya gencatan senjata, memastikan bantuan kemanusiaan dan ketahanan pangan, serta menyatakan kesiapannya untuk “menjalin komunikasi” antara pemimpin Rusia dan Ukraina .
Perihal proposal penyelesaian krisis Ukraina 3 Juni 2023. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto juga sempat mengemukakan pendapatnya. Namun kata-katanya langsung ditanggapi dengan nada pedas oleh Kiev: dikatakan bahwa mereka tidak butuh mediator saat ini.
Tanda sikap agresif rezim Kiev dan pendukungnya juga dikemukakan oleh Vladimir Zelenskyy melalui "formula perdamaian" yang sedang mereka coba terapkan saat ini, mereka menganggap sebagai satu-satunya jalan yang dimungkinkan untuk penyelesaian. Namun nyatanya, ini adalah serangkaian tuntutan ultimatum yang dilayangkan kepada Rusia, termasuk pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili militer dan pemimpin politik Rusiadan penyitaan aset berwujud sebagai "pampasan perang". Agar dapat melegitimasi pendekatan ini, yang semestinya tidak ada kaitannya dengan pendekatan guna mendapatkan penyelesaian, dalam waktu dekat mereka ingin mengadakan semacam "puncak perdamaian", di mana negara-negara berkembang akan diundang. Saya yakin Indonesia sangat menyadari latar belakang berbahaya dari rencana semacam itu dan tidak akan menyerah pada retorika palsu para pendukung perang Ukraina terakhir.
Bagaimana Rusia akan mencapai keseimbangan baru politik internasional dan menurut skema apa? Diyakini bahwa "perang dingin" baru telah dimulai dan akan terus berlanjut. Apa implikasinya bagi ekonomi politik global? Apa kebijakan Rusia dalam Perang Dingin baru?
Kami cenderung untuk tidak mendefinisikan tahap hubungan internasional saat ini sebagai "perang dingin baru". Kita membicarakan hal yang berbeda yaitu mengenai pembentukan tatanan dunia multipolar. Ini adalah proses objektif. Semua orang melihat bahwa pusat-pusat baru dalam pengambilan keputusan penting global makin memperkuat posisi mereka di Eurasia, kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara tersebut dan asosiasinya mengakui nilai-nilai kepentingan nasional, kemerdekaan, kedaulatan, identitas budaya dan peradaban, serta kerja sama internasional. Artinya, mereka sepenuhnya mengikuti tren perkembangan dunia dan karenanya berhasil mencapai kesuksesan baru.
Adapun Kolektivitas Barat yang dikepalai oleh Amerika Serikat justru negara-negara ini berusaha untuk memperlambat dan memutarbalikkan proses ini. Tujuan mereka bukan untuk memperkuat keamanan global dan terlibat untuk pembangunan bersama, tetapi hanya untuk mempertahankan hegemoni mereka dalam urusan dunia dan lebih lanjut melaksanakan agenda neo-kolonial. Sederhananya: tidak ada yang berubah, seperti biasa, menyelesaikan masalahnya dengan atas biaya orang lain.
Sanksi ekonomi sepihak dan kebijakan luar negeri kolega Barat kita yang pada umumnya bersifat egois justru merusak ketahanan pangan dan energi dunia. Tindakan merekalah yang menyebabkan kepelikan bagi negara-negara berkembang. Dana besar yang dikucurkan semestinya dapat digunakan untuk mempromosikan pembangunan internasional, termasuk ke negara-negara yang paling membutuhkan, namun saat ini dibakar dalam bentuk ribuan ton peralatan militer dan amunisi yang dipasok ke kelompok neo-Nazi Ukraina.
Baca juga: Hadapi Pengucilan Barat, Rusia Gandeng Hampir Separuh Dunia
Suatu medali bagaimanapun memiliki sisi lain, yang lebih positif. Egosentrisme Barat yang mengabaikan kepentingan negara-negara Global Selatan dan Timur justru berkontribusi pada pencarian format kerja sama alternatif di semua bidang. Akibat penyitaan cadangan devisa Rusia di AS dan Eropa, berkembang pemahaman di masyarakat dunia bahwa tidak ada yang kebal dari perampasan aset berwujud yang disimpan di yurisdiksi Barat. Tidak hanya terbatas pada Rusia, sejumlah negara lain juga secara konsisten mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, mulai beralih ke penggunaan sistem pembayaran dan perhitungan alternatif melalui mata uang nasional.
Pada saat yang sama, keefektifan asosiasi antarnegara bagian, di mana negara-negara Barat tidak berpartisipasi, semakin meningkat. Contoh diplomasi multilateral modern adalah kegiatan SCO dan BRICS. Tidak ada "pemimpin" atau "pengikut", dan keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Kami menyambut baik minat Indonesia untuk memperdalam kerjasama dengan asosiasi-asosiasi tersebut, yang tentunya memiliki masa depan yang cerah.
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (30/6/2022). Pertemuan bilateral dilakukan untuk membahas beberapa isu termasuk perang Rusia-Ukraina. Pertemuan diakhiri dengan jamuan makan siang dan keterangan pers bersama.
Menurut Rusia, posisi apa yang ditempati Indonesia dalam polarisasi dunia saat ini, untuk Asia dan Asia Tenggara? Bagaimana perkembangan hubungan Rusia dan Indonesia saat ini di bawah tekanan negara-negara besar dunia?
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi pemimpin Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan salah satu mitra utama (key partner) Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Kami terkesan dengan komitmen sahabat-sahabat Indonesia kami untuk membangun hubungan antarnegara atas dasar kesetaraan, mementingkan kepentingan bersama dan menghormati prinsip keamanan yang setara dan tak terpisahkan.
Kami sangat mengapresiasi independensi kebijakan luar negeri Jakarta yang berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia yang lebih adil, mendorong kepentingan negara-negara Global Timur dan Selatan guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penyelesaian berbagai konflik. Peran penting Indonesia dalam urusan dunia terkonfirmasi oleh keberhasilan Presidensi G20 Jakarta tahun lalu.
Baca juga: Indonesia Terus Upayakan Perdamaian Rusia-Ukraina
Dengan puas saya menyatakan bahwa terlepas dari sanksi tidak sah anti-Rusia yang dijatuhkan oleh Washington dan sekutunya, kerja sama Rusia-Indonesia terus berkembang dengan cara yang sangat konstruktif. Kami memiliki dasar kontrak dan hukum yang kuat. Landasannya adalah Deklarasi 2003 tentang Landasan Hubungan Persahabatan dan Mitra di Abad ke-21.
Hari ini kami dapat mengatakan bahwa hubungan kami sebenarnya telah mencapai tingkat kemitraan strategis. Dialog politik yang ditandai dengan intensitas yang tinggi. Pada Juni 2022, diadakan perundingan di Moskwa antara Presiden Vladimir Putin dan Joko Widodo. Pada Desember 2022, Ketua Dewan Federasi Majelis Federal (majelis tinggi parlemen) Federasi Rusia Valentina Matvienko melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Kerja sama perdagangan dan ekonomi kedua negara juga berkembang. Pada tahun 2022, nilai perdagangan meningkat hampir 45 persen, mencapai 4,79 miliar dollar AS.
Kami sangat mementingkan liberalisasi ketentuan perdagangan timbal balik dalam format EAEU-Indonesia. Proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas berjalan dengan baik.
Sebagai kepala departemen diplomatik Rusia, saya ingin secara khusus mencatat kerja sama konstruktif kami di PBB dan platform multilateral lainnya dalam berbagai masalah internasional yang mendesak, termasuk masalah ketahanan pangan dan energi. Tahun ini, kami bekerja sama erat dengan Jakarta sebagai Ketua ASEAN dalam agenda EAC, ARF, SMOA Plus, serta kemitraan strategis Rusia-ASEAN.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov
Proposal apa yang dapat diajukan Rusia untuk membantu Indonesia dan ASEAN dalam situasi di sekitar Myanmar? Bagaimana sikap Rusia terhadap otoritas dan peran sentral ASEAN, padahal diketahui bahwa Rusia terbuka untuk berdialog dengan kelompok militer Myanmar? Apakah Anda akan menghadiri pertemuan ASEAN pada bulan Juli? Jika ya, apa prioritas Anda?
Saat melakukan kontak dengan pihak berwenang di Naypyidaw, kami selalu menekankan pada peran sentral yang dimainkan oleh ASEAN dalam upaya internasional untuk penyelesaian situasi di sekitar Myanmar. Kami mendukung upaya Keketuaan Indonesia untuk memberikan dorongan tambahan pada langkah-langkah kolektif untuk mengimplementasikan ketentuan Konsensus Lima Poin. Kami mencatat peran Asosiasi dalam memobilisasi bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang membutuhkan.
Kami menganggap bahwa upaya bersama 10 negara anggota ASEAN dan negara-negara lain yang berkepentingan di jalur Myanmar harus didasarkan pada kerja sama yang erat dengan pejabat Naypyidaw. Penting untuk tidak membiarkan perbedaan dalam memilih cara terbaik guna mendorong penyelesaian di negara tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap kesatuan Perhimpunan dan peran sentralnya dalam urusan regional.
Baca juga: Dukungan Rusia bagi ASEAN
Kami yakin bahwa masyarakat dunia terpanggil untuk membantu menormalkan situasi di Myanmar tanpa mencampuri urusan dalam negerinya. Kami selalu berpegang pada prinsip dan posisi ini dalam membangun hubungan kami dengan kepemimpinan Myanmar, terlepas dari individu dan kekuatan politik yang berkuasa.
Dalam waktu dekat saya berencana melakukan perjalanan untuk pertemuan tingkat menteri ASEAN di Jakarta. Kami memberikan perhatian khusus pada pengembangan kemitraan strategis dengan Asosiasi yang akan genap berusia 5 tahun pada tahun 2023. Kita memiliki sejarah hubungan lebih dari tiga dekade. Pertumbuhan hubungan lebih lanjut menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia. Pertumbuhannya menjadi salah satu dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang telah diperbarui dan disetujui oleh Presiden Vladimir Putin pada akhir Maret tahun ini.
Pelaksanaan Rencana Aksi Komprehensif Rusia-ASEAN yang disetujui oleh para pemimpin pada tahun 2021 berlangsung sangat dinamis.Dialog politik yang aktif juga telah dibangun. Kerja sama industri makin berkembang dengan titik berat pada bidang sains dan teknologi tinggi. Secara spesifik ditunjukkan oleh Tahun Kerja Sama Sains dan Teknik Rusia-ASEAN pada tahun 2022. Agenda kami adalah peluncuran bidang kerja sama baru, termasuk transformasi digital dan pengembangan kota pintar, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Melalui KTT Asia Timur, Rusia telah mengemukakan sejumlah gagasan konkrit. Termasuk diantaranya peluncuran mekanisme respons kolektif terhadap ancaman pandemi, pengembangan kerja sama antar departemen pariwisata dan pembentukan hubungan antar organisasi sukarelawan. ASEAN mendukung kami di semua bidang kerja yang ditentukan.
Dalam kerangka ARF yang merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun ini, kami memberikan perhatian khusus pada masalah guna memastikan keamanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta mengurangi risiko nuklir. Di bidang ini, Rusia telah menghasilkan inisiatif praktis.
Kami sengaja bekerja untuk memperkuat arsitektur yang dibuat di sekitar ASEAN untuk memastikan stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik. Saat ini, Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, dengan dukungan dari masing-masing pemain regional, dengan keras kepala menjalankan kebijakan meluncurkan struktur blok alternatif, termasuk di bawah merek "Indo-Pasifik". Upaya ini ditujukan bukan untuk kerja sama, tetapi untuk pencegahan dan konfrontasi. Akibatnya, sistem Aseanosentris dihadapkan pada ujian ketahanan yang serius. Pihak Rusia adalah pendukung Asosiasi yang andal. Tidak mungkin untuk mengizinkan perpanjangan skenario negatif yang dilakukan oleh AS dan NATO di bagian lain dunia ke wilayah Asia-Pasifik.
Melihat perkembangan regional dan global saat ini, khususnya dalam hal stabilitas dan keamanan, serta ketahanan pangan, energi, kesehatan dan perdagangan, apa sebenarnya yang dapat ditawarkan Rusia kepada Indonesia dan kepada negara-negara di kawasan Indo-Pasifik?
Tentu saja, kami memiliki sesuatu yang dapat kami tawarkan kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan zona Samudra Hindia. Rusia adalah salah satu pemasok makanan, minyak, gas, mineral berharga terkemuka di dunia, termasuk logam tanah jarang. Sebagian besar ekspor dari produk pertanian Rusia (60 persen) dikirimkan ke negara-negara Asia. Dalam kurun waktu setahun terakhir, perdagangan luar negeri kita dengan banyak mitra di kancah internasional, termasuk di Asia, telah tumbuh secara signifikan.
Rusia telah berhasil mencapai hasil yang mengesankan dalam pengembangan klaster manufaktur berteknologi tinggi. Negara kita berada di 10 besar dalam hal digitalisasi administrasi publik, pencapaian ilmiah dan penemuan robotika, teknologi kuantum dan teknologi kecerdasan buatan, maupun pengembangan kota pintar. Ahli epidemiologi ASEAN dapat mengetahui perkembangan di bidang pemberantasan penyakit menular sebagai bagian dari program pelatihan lanjutan tiga tahun yang berakhir pada akhir tahun 2022.
Mengingat situasi yang sulit yang dialami ekonomi global, masalah ketahanan energi dan pangan telah menjadi prioritas terdepan dalam dialog kita dengan Sepuluh negara anggota ASEAN. Selain industri minyak dan gas dan batu bara tradisional, rencana kerja energi Rusia-ASEAN yang diadopsi baru-baru ini, memberikan penekanan yang signifikan pada energi terbarukan, nuklir, dan energi rendah karbon.
Pakar kami siap untuk membahas langkah-langkah guna memperdalam kerja sama di bidang pangan.
Sedangkan untuk Indonesia, Rusia siap meningkatkan ekspor gandum ke negara Anda, begitupula untuk daging, termasuk daging yang memenuhi standar halal. Kami tertarik untuk memperluas kerja sama tersebut melalui wilayah Muslim Rusia.
Kami yakin peningkatan pasokan minyak dan produk minyak dari Rusia akan membantu ketahanan energi Jakarta. Kami siap berbagi solusi canggih di bidang penggunaan atom untuk damai, termasuk dalam hal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir modern berkapasitas besar dan kecil, penerapan teknologi nuklir non-energi, pembuatan infrastruktur nuklir, dan pelatihan personel.
Dengan seksama kami mempelajari kemungkinan melibatkan perusahaan transportasi, informasi dan komunikasi Rusia dalam penciptaan infrastruktur terintegrasi untuk ibu kota baru – kota Nusantara di pulau Kalimantan.
Pengalaman dalam melawan pandemi COVID-19 menunjukkan adanya peluang yang signifikan untuk kerja sama bilateral di bidang anti-epidemi.
Kepentingan kerja sama praktis antara Rusia dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, akan terjawab dengan peluncuran konsultasi tentang penggunaan mata uang nasional dalam penyelesaian timbal balik. Kami siap untuk pekerjaan substantif dalam hal ini dan semua bidang lain yang telah saya sebut di atas sebelumnya.
