Tiga Pekerjaan Rumah Perdagangan ASEAN

ASEAN perlu mengoptimalkan perdagangan intra dan inter-ASEAN, serta rantai pasok nilai ASEAN-dunia. Di sisi lain, ASEAN BAC menginisiasi perkuatan kerja sama pebisnis di kawasan Asia Tenggara.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Logo ASEAN Indonesia 2023 menghiasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".

Di bawah keketuaan Indonesia, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan dijadikan episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu sasarannya adalah memperkuat sektor perdagangan. Namun, itu tak akan semudah membalik telapak tangan.

ASEAN masih memiliki tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara terencana dan bertahap. Ketiga pekerjaan rumah itu terkait dengan perdagangan barang intra dan inter-ASEAN, serta rantai pasok nilai ASEAN dan global.

Sejak era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bergulir pada 2015, perdagangan barang intra-ASEAN masih stagnan. Pertumbuhan perdagangan barang antarnegara anggota ASEAN itu masih belum banyak berubah dari sebelum integrasi MEA.

Dalam satu dekade (2012-2021), perdagangan barang intra-ASEAN bergerak di rentang 518 miliar dollar AS hingga 712 miliar dollar AS. Nilai perdagangan itu hanya tumbuh di kisaran 20-24 persen, masih cukup jauh dari target 30 persen yang ditetapkan.

ASEAN masih memiliki tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait perdagangan barang intra dan inter ASEAN, serta rantai pasok nilai ASEAN dan global.

Padahal, dalam rangka integrasi MEA, ASEAN telah mengubah tarif banyak komoditas menjadi atau mendekati nol persen. ASEAN juga mengembangkan perdagangan digital yang menyasar pengembangan pasar usaha kecil menengah.

Stagnasi itu terjadi lantaran negara-negara di kawasan Asia Tenggara memproduksi jenis barang ekspor yang relatif sama. Misalnya, makanan-minuman, produk olahan pertanian, tekstil dan produk tekstil, serta furnitur. Oleh karena itu, produk-produk itu tidak dapat diekspor ke sesama anggota dalam jumlah besar.

SUMBER: SEKRETARIAT ASEAN

Perkembangan nilai perdagangan barang intra dan inter ASEAN pada 2008-2021.

Di sisi lain, perdagangan ASEAN dengan negara atau kawasan lain berkembang cukup signifikan selama satu dekade. Nilai perdagangan inter-ASEAN itu meningkat secara bertahap dari 1,87 triliun dollar AS pada 2012 menjadi 2,63 triliun dollar AS pada 2021.

Namun, perdagangan tersebut masih perlu dioptimalkan kembali melalui perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang berlaku sejak 1 Januari 2022. Jangan sampai ASEAN yang memelopori perjanjian itu justru tertinggal dari negara di luar ASEAN.

Sejak RCEP berlaku hingga Maret 2023, China yang turut menandatangani RCEP telah menerbitkan 201.700 surat keterangan asal (SKA) di bawah perjanjian RCEP. SKA itu terkait ekspor sejumlah produk dari China senilai total 8,41 miliar dollar AS. Melalui SKA produk-produk itu, China akan mendapatkan keuntungan pengurangan bea masuk sebesar 126 juta dollar AS.

Sejak RCEP berlaku hingga Maret 2023, China yang turut menandatangani RCEP telah menerbitkan 201.700 surat keterangan asal (SKA) di bawah perjanjian RCEP. SKA itu terkait ekspor sejumlah produk dari China senilai total 8,41 miliar dollar AS.

Sementara terkait dengan rantai pasok nilai, ASEAN telah mengembangkan rantai nilai tersebut di sektor padat karya. Industri di sektor tersebut antara lain adalah tekstil dan produk tekstil atau garmen, kulit dan alas kaki, peralatan dan mesin listrik, serta otomotif.

Baca juga: Indonesia Kejar Ketertinggalan Implementasi RCEP

Dalam laporan bertajuk ”Rantai Nilai ASEAN dan Global: Mengunci Ketahanan dan Keberlanjutan” yang dirilis pada 30 Maret 2023, Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai, ASEAN rentan terhadap gangguan rantai nilai global. Jika rantai nilai global terganggu, siklus bisnis dan ketenagakerjaan di negara-negara anggota ASEAN bakal terimbas.

FRANSISKUS PATI HERIN

Motif tenun mata manuk dipajang di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (2/5/2023). Matif tenun itu akan digunakan para kepala negara yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023.

Selama ini, perdagangan rantai nilai global ASEAN bertumpu pada China, Amerika Serikat (AS), Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Tidak mengherankan jika perdagangan rantai nilai global di ASEAN turun sebesar 9 persen pada 2020. Hal itu melanjutkan tren penurunan perdagangan rantai nilai global ASEAN pada 2018 yang dipicu oleh kenaikan tarif akibat perang dagang AS-China.

Namun, pada 2021, perdagangan rantai nilai global di ASEAN kembali pulih seiring peningkatan vaksinasi Covid-19. Perdagangan rantai nilai global Indonesia tumbuh 49,6 persen dan Laos 47,4 persen, sedangkan negara-negara anggota lain tumbuh di kisaran 16-29 persen. Adapun perdagangan rantai nilai global Brunei Darussalam justru susut 7,7 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa meski terguncang, rantai nilai global dapat cepat pulih dari gangguan itu. ”Fisik” rantai nilai global ini tidak rusak. Perdagangan rantai nilai global itu turun lantaran penurunan pasokan akibat penutupan sementara pabrik dan gangguan transportasi. Setelah guncangan mereda, nilai dan volume perdagangan tersebut pulih kembali.

Baca juga: ASEAN Perlu Perkuat Posisi dalam Rantai Nilai Global

ADB menilai ASEAN tetap perlu memperkuat serta meningkatkan ketahanan industri dan perdagangan rantai nilai global. Tantangan ini bertambah berat di tengah komitmen global mengatasi perubahan iklim. Perekonomian ASEAN juga perlu menjadi hijau. Salah satunya dengan menggulirkan kebijakan dekarbonisasi yang juga bakal memperkuat rantai nilai ASEAN dan global.

Indonesia-ASEAN

Di tengah keketuaan ASEAN 2023, Indonesia tetap berupaya mengoptimalkan perdagangan intra dan inter-ASEAN. Apalagi selama lima tahun terakhir, perkembangan kinerja perdagangan Indonesia-ASEAN sangat baik.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, sepanjang 2018-2022 kinerja ekspor Indonesia ke ASEAN meningkat rata-rata 9,4 persen hingga mencapai 61,2 miliar dollar AS pada 2022. Begitu pula dengan kinerja impor yang tumbuh 1,8 persen per tahun hingga mencapai 50,2 miliar dollar AS pada 2022. Kondisi itu membuat RI surplus neraca perdagangan atas ASEAN sebesar 11 miliar dollar AS pada 2022.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri pada akhir April 2023 mengatakan, RI masih dapat meningkatkan ekspor sejumlah komoditas ke ASEAN. Sejumlah produk yang potensi ekspornya bisa meningkat tinggi adalah minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan, asam lemak, elektronik, kayu lapis, dan kertas.

Potensi peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya diperkirakan sekitar 1,1 miliar dollar AS, asam lemak 380 juta dollar AS, dan elektronik 303 juta dollar AS. Adapun kayu lapis dan kertas masing-masing bisa meningkat 637 juta dollar AS dan 415 juta dollar AS.

”Kami juga akan berupaya meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN+3. Kawasan itu berpotensi menjadi kekuatan besar untuk mengatasi efek domino krisis global, termasuk bangkrutnya sejumlah bank di AS dan Eropa,” kata Kasan.

Kawasan ASEAN+3 berpotensi menjadi kekuatan besar untuk mengatasi efek domino krisis global, termasuk bangkrutnya sejumlah bank di AS dan Eropa.

ASEAN+3 terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan China, Jepang, serta Korea Selatan. ASEAN+3 yang dibentuk pada 1997 bertujuan untuk memperkuat serta memperdalam kerja sama perdagangan dan investasi sektor keuangan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, mineral, dan UKM.

Baca juga: Ekspor RI Bakal Ditopang Perdagangan Intraregional ASEAN+3

Sejak lima tahun terakhir (2018-2022) ekspor Indonesia ke ASEAN+3 rata-rata tumbuh 14,6 persen per tahun. Meski demikian, RI baru bisa membukukan surplus neraca perdagangan atas ASEAN+3 secara berturut-turut pada 2020-2022. Pada 2020, surplus dagang RI sebesar 1,4 miliar dollar AS. Pada 2021 dan 2022, surplus itu meningkat masing-masing menjadi 8,4 miliar dollar AS dan 17,9 miliar dollar AS.

Selain dengan ASEAN+3, lanjut Kasan, RI juga akan mengimplementasikan perjanjian RCEP, termasuk pengembangan rantai nilai regional di kawasan itu. Negara-negara di kawasan tersebut merupakan tujuan ekspor (56 persen) dan sumber impor utama (65 persen) Indonesia pada 2020.

”RI juga bisa memetik investasi untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi domestik dari perjanjian RCEP. Pada 2020, penanaman modal asing sebesar 72 persen yang masuk ke Indonesia berasal dari sejumlah negara anggota RCEP, yakni Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia,” kata Kasan.

Baca juga: Ekonomi China Tumbuh, RI Genjot Ekspor Lewat RCEP

Hasil studi Badan Kajian Perdagangan dengan Badan Kebijakan Fiskal pada 2020 menunjukkan, RCEP akan mendongkrak surplus neraca perdagangan RI menjadi 57,2 juta dollar AS pada 2028 dan 979,3 juta dollar AS pada 2040. Investasi yang masuk ke Indonesia juga akan meningkat sebesar 0,13 persen atau sekitar Rp 24,53 triliun hingga 2040.

APEC dan Borneo

Untuk meningkatkan berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan, kolaborasi pemerintah dan swasta negara-negara ASEAN diperkuat. Melalui Dewan Penasihat Bisnis (BAC) ASEAN perkuatan kerja sama itu digulirkan, bahkan diperluas dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Ketua ASEAN BAC sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan, di tengah keketuaan Indonesia di ASEAN, ASEAN BAC menggulirkan program menyambangi negara-negara anggota ASEAN lain. Hal itu dalam rangka memperkuat kerja sama pebisnis kawasan.

Saat mengunjungi Brunei Darussalam pada awal Mei 2023, Indonesia mendorong lima isu prioritas yang digulirkan ASEAN BAC. Kelima isu prioritas itu adalah fasilitasi perdagangan dan investasi, transformasi digital, ketahanan kesehatan, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), ketahanan pangan, dan ekonomi hijau.

”ASEAN BAC juga menyelaraskan visi-misi dengan APEC. Hal itu antara lain mencakup SDGs dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Pasifik. Kami juga berkomitmen untuk merealisasikan dekarbonisasi industri menuju nol emisi karbon,” ujar Arsjad.

ASEAN BAC juga menyelaraskan visi-misi dengan APEC. Hal itu, antara lain, mencakup SDGs dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Pasifik. Kami juga berkomitmen untuk merealisasikan dekarbonisasi industri menuju nol emisi karbon.

Menurut Arsjad, Indonesia dan Brunei juga membahas proyek kerja sama untuk membangun Kalimantan melalui Brunei Borneo Business Conference. Potensi kerja sama itu, antara lain, berupa pembangunan konektivitas infrastruktur dan integrasi industri kedua negara, proyek kota hijau, serta mengatasi persoalan deforestasi.

Baca juga: Komoditas Ekspor RI Hadapi Tantangan Regulasi Produk Bebas Deforestasi UE

Kalimantan merupakan bagian penting dari integrasi Borneo. Daerah tersebut berpotensi menjadi salah satu titik rantai pasok kendaraan listrik antarnegara anggota ASEAN untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik dan baterai di Asia Tenggara.