Di tengah keprihatinan akibat dampak perang, Ukraina masih terus didera korupsi. Pada 2021, Ukraina menduduki peringkat 122 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi alias termasuk yang buruk.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
AFP/YURIY DYACHYSHYN
Taruna militer Ukraina di Lviv, Minggu (22/1/2023). Angkatan bersenjata Ukraina diguncang isu korupsi berupa penggelembungan harga ransum hingga hampir tiga kali lipat.
KYIV, SENIN — Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memerintahkan pembersihan pejabat korup di negara yang sedang berperang itu. Korupsi infrastruktur dan di angkatan bersenjata jadi sorotan.
Perintah itu diumumkan setelah badan antikorupsi Ukraina, NABU, menangkap Wakil Menteri Infrastruktur Vasyl Lozynskiy. Lozynskiy diduga menerima suap 400.000 dollar AS dalam proyek pengadaan pembangkit listrik. Setelah NABU mengumumkan penangkapan itu pada Minggu (22/1/2023), Kementerian Infrastruktur menyatakan, Lozynskiy telah diberhentikan.
”Hari ini kabinet memberhentikan wakil menteri yang (penangkapannya) telah diumumkan NABU. Penegak hukum bebas menyelidiki dan memproses ini ke pengadilan,” kata Zelenksyy pada Minggu malam waktu Kyiv atau Senin dini hari WIB.
Ia mengingatkan, Ukraina memang fokus pada pertahanan, politik luar negeri, dan perang. ”Namun, tidak berarti saya tidak melihat dan mendengar yang dibahas masyarakat,” ujarnya.
Zelenksyy menyebut akan ada tindakan tegas pekan ini. Tindakan itu dijanjikan akan adil. Setiap isu yang diresahkan publik akan ditindak. Hal itu termasuk isu korupsi di angkatan bersenjata Ukraina. ”Negara akan mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Pekan lalu, media Ukraina, seperti ZN.UA dan Kyiv Independent, melaporkan dugaan penggelembungan harga dalam kontrak ransum militer. ZN.UA mengklaim mendapatkan salinan kontrak bernilai total 13 miliar hryvna atau sekitar 358 juta dollar AS. Kontrak itu disepakati pada 23 Desember 2022.
Dalam kesepakatan pengadaan ransum, antara lain, tercantum harga satuan telur ditetapkan 17 hryvna per butir. Padahal, harga telur di berbagai toko hanya 7 hryvna per butir. Kontrak juga mencantumkan harga kentang 22 hryvna per kilogram. Padahal, berbagai toko menjual kentang seharga 9 hryvna per kilogram.
AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy (kanan) mendampingi mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melawat ke Kyiv, Ukraina, pada Minggu (22/1/2023). Beberapa jam selepas menerima Johnson, Zelenskyy mengumumkan sikap pemerintah soal skandal korupsi di angkatan bersenjata dan Kementerian Infrastruktur Ukraina.
Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut laporan itu palsu dan upaya penyesatan yang disengaja. Namun, Kemenhan Ukraina menolak menjelaskan lebih lanjut soal dugaan pengelembungan harga itu. Kemenhan Ukraina malah meminta Badan Keamanan Nasional Ukraina, SBU, menyelidiki media yang menerbitkan laporan tersebut.
Sebaliknya, Zelenskyy menyiratkan dukungan pada laporan itu. ”Saya berterima kasih kepada jurnalis yang mengangkat fakta dan memberi gambaran utuh,” ujarnya.
Kemenhan Ukraina disebutkan akan menggelar rapat darurat untuk membahas isu itu pada Senin ini. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengatakan, penyelidikan internal telah diperintahkan untuk memeriksa isu itu.
Pemberantasan
Janji memberantas korupsi membuat Zelenskyy memenangi pemilu 2019. Selepas penangkapan Lozynskiy, Zelenskyy kembali menyinggung isu itu. ”Tidak akan ada lagi jalan kembali ke cara lama,” katanya. Cara lama yang dimaksud adalah praktik korupsi yang marak di berbagai lembaga Ukraina.
Reformasi birokrasi, perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa, serta pemberantasan korupsi, menjadi sorotan Uni Eropa kala menerima lamaran keanggotaan Ukraina. Brussels meminta Kyiv membuat rencana aksi terukur untuk memberantas korupsi. Sebab, korupsi terbukti terjadi hingga Istana Kepresidenan Ukraina.
Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digulingkan pada 2014. Isu yang melatarinya, antara lain, tudingan terlibat korupsi. Pengganti Yanukovych, Petro Poroshenko, kalah dari Zelenskyy gara-gara dituding korupsi.
AFP/DIMITAR DILKOFF
Salah satu restoran di Kyiv, Ukraina, menggunakan lilin untuk menerangi ruangan kala kota itu dilanda krisis energi pada Desember 2022. Di tengah krisis itu, Wakil Menteri Infrastruktur Ukraina malah menerima suap dalam pengadaan pembangkit.
Selepas kasus Lozynskiy terungkap, Zelenskyy berjanji akan ada penindakan tanpa pandang bulu. ”Saya berterima kasih kepada aparat yang melindungi hukum, kepentingan negara, dan memastikan keadilan,” katanya.
Korupsi di Ukraina ditangani dua lembaga khusus, yakni NABU dan SAPO. NABU menyelidiki. Sementara SAPO menyidik dan menuntut para tersangka. Sepanjang 2022, SAPO memberikan 109 dakwaan pada 42 kasus korupsi.
Ada pula dugaan korupsi 350 juta dollar AS dari pengadaan minyak. Dalam kasus minyak, delapan orang dijadikan tersangka.
Ketua SAPO Oleksandr Klymenko, antara lain, memerintahkan penyidikan sektor energi dan pajak. Di sektor energi ada penyelidikan dugaan penggelembungan tarif listrik yang merugikan warga dan menguntungkan sejumlah pengusaha.
Konsumen Ukraina diduga membayar lebih besar 1 miliar dollar AS dari seharusnya. Ada pula dugaan korupsi 350 juta dollar AS dari pengadaan minyak. Dalam kasus minyak, delapan orang dijadikan tersangka.
AFP/POOL/TERESA SUAREZ
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hadir secara virtual pada pertemuan para pemimpin Eropa di Paris, Perancis, 13 Desember 2022.
Sementara di kasus pajak, ada seorang mantan pejabat yang diduga menerima suap hingga 20 juta dollar AS. Suap itu imbalan untuk mengecilkan kewajiban pajak sejumlah pihak. ”Hampir setiap minggu ada kasus besar baru dan hingga delapan kasus kecil lainnya,” kata pemantau pemberantasan korupsi Ukraina, Vadym Valko.
NABU dan SAPO dinilai jauh lebih ampuh memberantas korupsi dibandingkan penegak hukum lain di Ukraina. Salah satu alasannya adalah isu kesejahteraan para pegawai NABU dan SAPO sudah diatasi. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak tergoda menerima suap. Pegawai SAPO dan NABU menerima hingga enam kali lipat penghasilan rata-rata aparat hukum di lembaga lain.
Meski sudah ada lembaga khusus, korupsi tetap menjadi masalah di Ukraina. Pada 2021, Ukraina menduduki peringkat 122 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Tranparency International. Sebagai pembanding, Indonesia ada di peringkat 96.
Valko menyebut, pemberantasan korupsi menjadi syarat pencairan aneka bantuan asing untuk Ukraina. Hal itu bisa dimaklumi karena para donor tidak mau bantuan mereka malah jadi sumber kekayaan ilegal para koruptor Ukraina. (AFP/REUTERS/RAZ)
