Incar Kursi Dewan HAM PBB 2024-2026, RI Tak Ingin Isu HAM Picu Ketegangan Geopolitik

Politisasi isu HAM, standar ganda, dan praktik menuduh harus dihindari. HAM untuk melindungi martabat manusia, bukan mengintensifkan persaingan geopolitik. Ini cara pandang Indonesia mendorong isu HAM di tingkat global.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pidato pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022 pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB, Geneva, Swiss, Selasa (26/2/2019). Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia risau terhadap politisasi dan standar ganda dalam isu hak asasi manusia (HAM) di panggung internasional. Indonesia mendorong penerapan HAM sepenuhnya sebagai perangkat perlindungan martabat manusia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di tengah upaya Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, HAM harus tetap dibela dalam situasi global yang rumit. Indonesia mempunyai tiga fokus perlindungan HAM di tengah berbagai krisis global.

“Politisasi HAM, standar ganda, praktik menuduh dan mempermalukan harus dihindari. HAM berfungsi melindungi martabat manusia, bukan untuk mengintensifkan persaingan geopolitik,” ujar Retno dalam pembukaan Regional Conversation on Human Rights, Selasa (20/12/2022), di Jakarta.

Acara dialog tersebut merupakan bagian dari refleksi isu HAM global dan peringatan Hari HAM Internasional. Forum itu juga sekaligus menjadi telaah atas keanggotaan Indonesia di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022. Indonesia berencana kembali menjadi anggota dewan itu untuk periode 2024-2026.

“Kami bermaksud melanjutkan kontribusi kami dengan mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota Dewan untuk periode 2024-2026,” ujar Retno kepada peserta RCHR.

Baca juga : Indonesia Abstain dalam Voting Pembekuan Rusia dari Dewan HAM PBB

Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk ikut memberi pesan melalui video kepada peserta RCHR. Forum itu dihadiri oleh perwakilan pegiat HAM dan orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan.

Retno mengatakan, pembelaan pada HAM membutuhkan penguatan lembaga HAM. Indonesia juga bekerja sama dengan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) untuk memajukan isu HAM di kawasan. “Lembaga HAM nasional harus memastikan standar efektif atas standar HAM internasional di dalam negeri,” ujarnya.

Türk berharap, Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat menggandeng kelompok-kelompok sipil dan pembela HAM, termasuk kelompok muda. "Mereka juga aktor, memiliki peran dalam mempromosikan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

AP/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara kepada awak media dalam konferensi pers di markas Eropa pada kantor PBB di Geneva, Swiss, 9 Desember 2022.

Türk juga mendorong AICHR mengeratkan hubungan dengan sektor bisnis. Kerja sama itu penting untuk mendorong penegakan HAM oleh para pebisnis di kawasan.

Fokus isu HAM

Retno mengatakan, isu HAM sangat banyak. Agar pembelaan HAM bisa berdampak, Indonesia mengajak negara-negara fokus pada isu mendesak. “Tidak berarti satu isu HAM lebih penting dari yang lain,” kata dia.

Bagi Indonesia, salah satu fokusnya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Indonesia antara lain mewujudkan fokus itu lewat Konferensi Internasional untuk Pendidikan Perempuan Afghanistan (ICAWE) pada 8 Desember 2022 di Bali.

Baca juga : Pembelajaran Jarak Jauh untuk Perempuan Afghanistan

Dalam catatan UN Women, badan PBB yang menangani isu perempuan, 11 juta perempuan dan anak perempuan Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sementara Program Pembangunan PBB (UNDP) menaksir Afghanistan kehilangan potensi produk domestik bruto (PDB) hingga 1 miliar dollar AS karena membatasi keterlibatan perempuan di masyarakat. Afghanistan berada di peringkat terakhir dalam daftar ketimpangan jender 2021.

KOMPAS/KRIS MADA

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (tampak pada layar, bagian kiri) membuka Konferensi Internasional untuk Pendidikan Perempuan Afghanistan, Kamis (8/12/2022), di Badung, Bali.

Indonesia juga menilai keamanan pangan sebagai isu penting dan perlu mendapat perhatian. Apalagi, kini dunia sedang menghadapi kriris pangan. Bagi Indonesia, hak atas pangan salah satu hal mendasar yang perlu didapatkan setiap manusia.

Sayangnya, catatan PBB dan sejumlah lembaga menunjukkan, ada jutaan orang kelaparan di berbagai negara. Perang Ukraina juga menjadi salah satu penyebab.

Baca juga : Ancaman Krisis Pangan

Economist Intelligent Unit memasukkan Indonesia dalam kelompok negara dengan risiko kerentanan pangan pada rentang 11 persen hingga 40 persen. Selain gangguan pola tanam akibat perubahan iklim, risiko itu juga dipicu hambatan perdagangan pupuk dan gandum gara-gara perang Ukraina-Rusia.

Tetangga Indonesia di kawasan juga rawan karena menjadi importir pangan. ASEAN mengeluarkan 61 miliar dollar AS untuk impor pangan dan menjadi salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia.

SUMBER: BPS

10 besar negara produsen dan pengonsumsi beras di dunia, serta ketahanan pangan stok beras sejumlah negara.

Bersama China, Jepang, Korea Selatan, dan India, ASEAN merupakan konsumen beras utama. Hampir 3,6 miliar jiwa dari 8 miliar penduduk Bumi tinggal di ASEAN dan di empat negara mitra tersebut. Karena itu, Indonesia mengajak ASEAN dan mitranya mengamankan cadangan dan meningkatkan teknologi produksi beras.