Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global

Presidensi G20 Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Ekonomi digital dinilai menjadi kunci masa depan ekonomi dunia yang dapat menjadi pilar ketahanan pada masa pandemi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana kerja di kantor perusahaan pembayaran elektronik Doku di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Ekosistem ekonomi digital Indonesia semakin matang seiring pesatnya pertumbuhan industri digital Tanah Air. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2019 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara dengan persentase 49 persen.

NUSA DUA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo saat membuka sesi ketiga pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi G20 kembali menegaskan untuk segera menghentikan peperangan. Ia bahkan mengulang ucapannya hingga dua kali. Ia mengatakan, pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi dunia tidak membaik.

”Stop the war. I repeat. Stop the war. Lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik,” kata Presiden Joko Widodo, Rabu (16/11/2022).

Ia menuturkan, setiap pemimpin negara bertanggung jawab memastikan situasi global dapat kondusif bagi masa depan dunia. Indonesia sebagai presiden G20 pun mendorong adanya transformasi digital. Sejumlah pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pun sudah mulai dijalankan dalam presidensi G20 Indonesia.

Menurut Jokowi, ekonomi digital merupakan masa depan ekonomi dunia yang dapat menjadi pilar ketahanan di masa pandemi. Ekonomi digital telah menyumbang setidaknya 15,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Untuk itu, transformasi digital terus didorong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan global.

Baca Juga: Lima Negara Anggota ASEAN Tanda Tangani Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan

Presiden menyampaikan, ada tiga fokus utama dalam transformasi digital yang diusung dalam presidensi G20 Indonesia. Pertama, kesetaraan akses digital. Saat ini, terdapat 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung dengan internet. Itu termasuk 73 persen penduduk di negara kurang berkembang.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengemudi ojek daring memesan makanan untuk pelanggan melalui aplikasi di gerai makanan di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019). Pertumbuhan ekonomi digital dan pengguna internet di Tanah Air turut membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk mereka.

Selain itu, infrastruktur digital pun belum merata. Setidaknya masih ada 390 juta orang yang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. ”Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki,” kata Jokowi.

Fokus kedua adalah literasi digital. Ia mengatakan, melek digital merupakan keharusan, bukan hanya sekadar pilihan. Literasi digital ini harus dipastikan terjangkau bagi semua masyarakat agar bisa berpartsipasi dalam ekonomi di masa depan. Untuk itu, G20 harus bisa segera memperkuat kerja sama dalam penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang.

Sementara fokus ketiga mengenai lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data yang terjadi akibat kejahatan siber bisa berpotensi merugikan ekonomi dunia hingga 5 triliun dollar AS pada 2024. Itu sebabnya, keamanan digital dan perlindungan privasi harus terjamin.

Baca Juga: Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia Diprediksi Semakin Cerah

”G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global. Kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua. Saya undang kontribusi yang mulia semua untuk masa depan dunia digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” tutur Jokowi.

G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global. Kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua.

Sebelumnya, Alternate Chair Digital Economy Working Group (DEWG) Dedy Permadi dalam siaran pers, Kamis (10/11), mengatakan, pengembangan tata kelola digital dapat meningkatkan daya tahan pada sektor ekonomi terhadap ancaman krisis global akibat pandemi, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transformasi digital pun dinilai dapat menghadirkan resiliensi sekaligus peluang ketika terjadi ketegangan ekonomi akibat pembatasan sosial. ”Transformasi digital adalah solusi untuk bertahan,” katanya.

GOOGLE E-CONOMY REPORT

Prediksi pertumbuhan ekonomi digital di sejumlah negara kawasan di Asia Tenggara menurut laporan yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain.

Ia menuturkan, transformasi digital juga telah terjadi pada UMKM di Indonesia. Setidaknya ada 19 juta UMKM yang mengembangan proses bisnisnya secara digital. Jumlah ini meningkat signifikan dari sebelum pandemi yang hanya sekitar 9 juta UMKM. Namun, itu masih jauh dari jumlah UMKM di Indonesia yang tercatat sebanyak 64 juta UMKM.

Dedy menuturkan, UMKM didorong agar bisa bertahan bahkan lebih berkembang secara kualitas dan kuantitas. Diharapkan pula UMKM bisa bersaing di tingkat global.

Menurut dia, Indonesia perlu berdiskusi dan mencari solusi di forum G20 untuk meningkatkan angka digitalisasi di dunia UMKM. ”Potensi start up digital di Indonesia sangat besar. Karena Indonesia memiliki valuasi ekonomi digital sebesar 40 persen dari total valuasi ekonomi digital di Asia Tenggara,” tuturnya.

Baca Juga: Cara Mengelola Keuangan Masih Jadi Persoalan UMKM

Dalam forum G20, terdapat tiga isu yang dibahas terkait transformasi dunia digital, yakni konektivitas dan pemulihan pascapandemi, keterampilan digital dan literasi digital, serta aliran data lintas batas dan aliran bebas data dengan kepercayaan. Bisnis menjadi sektor yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Indonesia pun berupaya memfasilitasi industri untuk memenuhi dan membuat komitmen konkret untuk digitalisasi sektor bisnis.

KOMPAS/EVY RACHMAWATI

Seorang pegawai Kementerian Kesehatan menunjukkan aplikasi digital untuk melakukan verifikasi validitas vaksin Covid-19 antarnegara, di Yogyakarta, Senin (28/3/2022).

Di sektor kesehatan, transformasi digital pun menjadi isu prioritas yang dibahas dari para menteri kesehatan negara G20. Negara anggota telah sepakat akan pentingnya sistem sertifikat perjalanan berbasis digital untuk kesehatan. Sistem ini diperlukan untuk mempermudah pergerakan pelaku perjalanan internasional dalam situasi pandemi.

Digitalisasi dalam dokumen kesehatan ini pun akan diusulkan dalam revisi Regulasi Kesehatan Internasional (IHR) dalam pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun depan agar implementasi sistem ini bisa berlanjut.

”Kita sudah berhasil mendapatkan persetujuan semua negara G20 untuk standar paspor digital kesehatan. Itu akan masuk ke WHO melalui IHR agar nanti, kalau terjadi pandemi, orang yang memiliki tes dan vaksin tetap bisa bergerak sehingga ekonomi tidak berhenti,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat diwawancarai di Bali, Minggu (13/11).