Pandemi Covid-19 menjadikan situasi di Indo-Pasifik lebih dinamis. Indonesia dan Perancis yang memiliki pandangan yang sama menginginkan aksi yang solutif, terutama menyangkut sentralitas negara di kawasan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·3 menit baca
Pandemi Covid-19 tak membuat hubungan antarnegara dan antarbangsa terhenti seperti halnya hubungan sosial antarwarga yang harus jeda untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2. Hubungan antarnegara dan antarbangsa sebaliknya menjadi lebih intensif karena situasi dunia yang sangat dinamis.
Di banyak kawasan, situasi terus bergolak. Afrika, Timur Tengah, dan Asia Timur seperti di Selat Taiwan dan Semenanjung Korea menghangat. Di Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara, gejolak itu pun muncul, terutama setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membuat pakta militer baru yang bernama AUKUS untuk mengimbangi makin luasnya pengaruh China di kawasan.
Di tengah situasi itu, Indonesia dan Perancis memiliki visi dan pandangan mengenai situasi serta dinamika kawasan yang ”bergejolak”. Kedua negara menjalin hubungan yang lebih erat berdasarkan prinsip saling menghormati.
Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambard saat berpidato pada resepsi perayaan Hari Bastille di Jakarta, Kamis (14/7/2022), menyebut, selama tiga tahun terakhir, relasi Perancis dan Indonesia makin erat. Pemahaman Perancis atas prinsip sentralitas ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadikan strategi Indo-Pasifik Perancis lebih inklusif.
”Kami berbagi visi yang sama tentang dunia berdasarkan prinsip multilateralisme, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Strategi Indo-Pasifik Perancis menempatkan Indonesia dan ASEAN di pusat tindakan kami,” kata Chambard dalam sambutan tertulis.
Dia juga mengatakan, strategi itu mengakar pada konsep otonomi strategis. Hal yang sama diterapkan ketika Perancis berhubungan dengan ASEAN sebagai sebuah kesatuan. ”Sentralitas ASEAN jelas merupakan prinsip mendasar visi Perancis dalam setiap tindakannya di Indo-Pasifik” katanya.
Sejak tahun lalu, hubungan Perancis dan ASEAN berupa mitra pembangunan atau partner of development. Kedua pihak berupaya mencari peluang kerja sama baru yang bisa bermanfaat bagi para pihak.
Penguatan
Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Perancis Catherine Colonna di Bali, 8 Juli 2022, kedua negara sepakat untuk makin memperkuat kemitraan, khususnya dalam bidang pertahanan. Sebuah upaya dialog baru, yaitu pertemuan 2+2, disepakati akan dilakukan pada tahun ini. Pertemuan ini juga melibatkan kementerian pertahanan kedua negara.
Chambard mengatakan, salah satu hal yang menjadi bukti kedekatan hubungan kedua negara adalah kerja sama yang kuat dalam bidang pertahanan. ”Perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani tahun 2021 memunculkan banyak kontrak dan kerja sama aktif di sektor persenjataan. Termasuk di dalamnya transfer teknologi,” kata Chambard.
Yang dimaksud Chambard tak lain adalah kontrak pembelian 42 pesawat tempur Rafale buatan industri Dassault Aviation dari Perancis yang ditandatangani awal tahun ini di Jakarta. Indonesia juga tengah menjajaki pembelian dua kapal selam Scorpene buatan Naval Group, juga perusahaan Perancis.
”Kita akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Mulai hari ini kontrak pertama untuk enam pesawat, disusul dalam waktu dekat 36 pesawat dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator,” ujar Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat itu (Kompas, 11/2/2022).
Pandangan Perancis soal pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi negara tersebut tak lepas dari strategi yang sama yang diterapkan Uni Eropa di kawasan ini, yaitu keinginan untuk bersama-sama menjaga perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan serta inklusif antara Eropa dan Indo-Pasifik. Sebagai sebuah entitas yang saling menopang, Uni Eropa menginginkan dan mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik.
Seperti halnya Perancis, UE juga telah menegaskan komitmennya atas tatanan internasional yang berbasis pada aturan, prinsip dan nilai demokrasi, multilateralisme, hingga penghormatan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi yang didasari pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Tidak hanya soal stabilitas di kawasan, Perancis juga menjadi negara yang ikut terlibat aktif dalam upaya mendorong terciptanya perdamaian di Ukraina. Sebagai negara yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 selama beberapa tahun terakhir, Perancis, kata Chambard, berjalan bergandengan tangan dengan Indonesia, yang saat ini berada dalam posisi sebagai Presiden G20, untuk mendorong pemulihan ekonomi global.