Australia Lantik PM Sebelum Penghitungan Suara Selesai
Pemilih percaya Komisi Pemilu Australia (AEC) sangat mematuhi semua aturan dan norma. Karena itu, tidak masalah pemerintahan dibentuk sebelum penghitungan suara selesai.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AFP/POOL/LUKAS COCH
Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese dan Ketua Partai Liberal Australia Scott Morrison, (kiri) di sela kampanye pemilu Australia, Rabu (11/5/2022), di Sydney. Setelah menang pemilu pada Sabtu (21/5), Albanese dilantik sebagai Perdana Menteri Australia pada Senin (23/5)
CANBERRA, SENIN - Ketua Partai Buruh Australia, Athony Albanese, dilantik menjadi perdana menteri pada Senin (23/5/2022). Setelah itu, ia melantik empat anggota kabinet. Padahal, penghitungan suara hasil pemilu Australia belum selesai dan mungkin baru akan ditetapkan pertengahan Juni 2022.
Hingga Senin pagi, masih ada 9 dari 151 kursi majelis rendah Australia belum diketahui dimenangi oleh siapa. Partai Buruh baru mendapat 73 kursi. Padahal, partai atau koalisi partai butuh sekurangnya 76 kursi majelis rendah untuk bisa membentuk pemerintahan mayoritas tipis.
Meski demikian, Albanese tetap dilantik pada Senin pagi. Pada Senin malam, ia terbang ke Jepang untuk menghadiri pertemuan dengan pemimpin Jepang, India, dan Amerika Serikat. Ia ditemani Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.
Seperti Albanese, Wong baru dilantik pada Senin pagi. Ia salah satu politisi Partai Buruh yang terpilih sebagai senator Australia. Selain dia, senator buruh yang juga dilantik sebagai anggota kabinet adalah Katy Gallagher. Albanese melantik Gallagher sebagai Menteri Pengelolaan Kebijakan Keuangan, Menteri Peranan Wanita, sekaligus Jaksa Agung Australia.
Albanese juga melantikan Ricard Marles sebagai Wakil PM dan Menteri Tenaga Kerja. Ada pun Jim Chalmers dilantik menjadi Bendahara Negara. Albanese, Marles, dan Chalmers tetap memegang jabatan sebagai anggota majelis rendah. Demikian pula Wong dan Gallagher tetap merangkap sebagai senator.
Di negara-negara penerap sistem parlementer Westminsterian, anggota parlemen dapat sekaligus menjadi anggota kabinet. Bahkan, PM biasanya sekaligus anggota kabinet. Hal itu antara lain diterapkan di Inggris, Malaysia, Selandia Baru, dan tentu saja Australia.
Pengakuan Oposisi
Bukan hanya soal rangkap jabatan, pemilu Australia juga diikuti penghormatan terhadap hasilnya. Meski masih ada jutaan suara belum dihitung dan belum ada hasil resmi, oposisi sudah mengaku kalah. Bahkan, pengakuan disampaikan beberapa jam setelah tempat pemungutan suara ditutup pada Sabtu (21/5) pukul 18.00 waktu setempat.
MAHDI MUHAMMAD
Pemimpin Partai Buruh Australia Anthony Albanese (kiri) kala menjamu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Sydney pada 14 Desember 2021. Setelah Partai Buruh menang pemilu pada Sabtu (21/5/2022), Albanese dilantik sebagai Perdana Menteri Australia pada Senin (23/5)
PM Australia 2018-2022 sekaligus Ketua Partai Liberal, Scott Morrison, mengakui kekalahan partainya setelah melihat prediksi hasil penghitungan suara. Morrison mengungkap itu kala secara resmi baru 50 persen suara dihitung
“Saya sudah berbicara dengan pimpinan oposisi dan perdana menteri yang akan datang, Anthony Albanese. Saya telah memberikan selamat kepada dia atas kemenangannya malam ini,” ujar Morrison kala itu.
Ia juga menegaskan penghormatan pada demokrasi dan suara rakyat Australia. “Patut mengetahui berfungsinya demokrasi kita. Saya selalu yakin kepada warga Australia dan penilaian mereka. Serta saya selalu siap menerima apa pun pendapat mereka dan malam ini mereka telah menyampaikannya. Saya memberi selamat kepada Anthony Albanese dan Partai Buruh,” ujarnya.
Tidak hanya mengakui kekalahan partainya, Morrison juga mengundurkan diri sebagai ketua Partai Liberal. “Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab pada kemenangan atau kekalahan partai,” kata dia.
Posisinya sebagai ketua partai berpeluang digantikan mantan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton. Seperti Morrison, Dutton juga mengakui kekalahan partainya.
Dalam tajuk Canberra Times, kepercayaan pada penyelenggara dan prosedur pemilu menjadi penyebab utama kondisi itu bisa terjadi. Pemilih percaya penyelenggara, Komisi Pemilu Australia (AEC) sangat mematuhi semua aturan dan norma.
Redaksi Canberra Times mencontohkan pemilu Amerika Serikat 2020 sebagai bentuk ketidakpercayaan pada penyelenggara dan prosedur pemilu. Akibatnya, ada kerusuhan sampai pendudukan gedung parlemen pada 6 Januari 2021.
Selama berbulan-bulan, sejumlah politisi AS terus menggemakan tudingan ada kecurangan di pemilu. Tudingan itu ditanggapi warga dengan protes berujung kerusuhan. Di Australia, politisi peserta pemilu segera mengaku kalah meski penghitungan suara belum selesai. (AFP/REUTERS)
