Morrison Akui Kalah dari Oposisi, Anthony Albanese PM Baru Australia
Pengakuan kekalahan disampaikan PM Scott Morrison meski masih ada jutaan surat suara belum dihitung. Anthony Albanese, Ketua Partai Buruh, akan menjadi PM pertama Australia yang bukan keturunan Inggris.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
CANBERRA, SABTU — Pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Scott Morrison berakhir selepas pemilu Sabtu (21/5/2022). Meski ada pergantian pemerintahan, sebagian kebijakan Australia berpotensi tidak berubah. Hal itu berlaku pula untuk kebijakan soal pengungsi.
Morrison mengakui kekalahan partainya, Sabtu malam. ”Saya sudah berbicara dengan pimpinan oposisi dan perdana menteri yang akan datang, Anthony Albanese. Saya telah memberi selamat kepada dia atas kemenangannya malam ini,” katanya.
Pengakuan itu disampaikan meski masih ada jutaan surat suara belum dihitung. ”Penting bagi negara ini memiliki kepastian. Saya pikir penting bagi negara ini untuk terus maju,” ujar Morrison.
PM Inggris Boris Johnson menjadi pemimpin asing pertama yang memberi ucapan selamat pada Albanese. Albanese (59), yang pernah menjabat Wakil PM pada pemerintahan kedua PM Kevin Rudd tahun 2013, akan menjadi PM pertama Australia yang bukan keturunan Inggris. Ia keturunan Italia-Irlandia.
Berdasarkan perkiraan perolehan kursi yang ditampilkan ABC, Sydney Morning Herald, dan BBC hingga Sabtu pukul 22.00 waktu Canberra, perolehan Partai Liberal pimpinan Morrison paling banyak 52 kursi. Padahal, setiap partai atau koalisi partai harus menduduki sekurangnya 76 dari 151 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan.
Sebaliknya, taksiran perolehan Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese paling tidak 70 kursi. Bahkan, ABC dan BBC melaporkan Partai Buruh sudah mendapat 72 kursi hingga Sabtu malam.
Analis ABC, Antony Green, menyebut, akan sulit bagi Liberal dan Buruh membangun koalisi lalu membentuk pemerintahan. ”Susah melihat peluang pembentukan koalisi. Partai Buruh mungkin mendapat lebih banyak kursi (dibandingkan pemilu sebelumnya). Walakin, belum jelas apakah mereka (Partai Buruh) bisa mendapatkan mayoritas juga,” katanya.
Meski demikian, ABC telah mengumumkan bahwa Albanese akan menjadi perdana menteri baru Australia. Menurut Green, paling tidak Partai Buruh bisa membentuk pemerintahan minoritas. Pilihan lain, Partai Buruh akan menggandeng sebagian dari enam politisi independen yang memenangi pemilu di sejumlah daerah pemilihan. Salah satu politisi independen berpeluang mengalahkan Menteri Keuangan Australia di masa pemerintahan Morrison, Josh Frydenberg.
BBC melaporkan, nuansa kekalahan terlihat di kantor pusat Partai Liberal. Jumlah jurnalis di sana lebih banyak dibandingkan kader dan simpatisan partai. Sebaliknya di kantor pusat Partai Buruh, banyak orang bersorak-sorai. Mereka meneriakkan kata ”Albo”, panggilan Albanese.
Pada 2013, pemerintahan Australia di bawah Partai Buruh berakhir. Setelah hampir 10 tahun, giliran pemerintahan Liberal berakhir. Albanese adalah salah satu tokoh yang bersuara keras pada pimpinan Partai Buruh. Perpecahan Julia Gillard dengan Kevin Rudd dinilai berkontribusi pada berakhirnya pemerintahan Australia di bawah Partai Buruh.
Arah kebijakan
Meski ada pergantian pemerintahan, arah kebijakan Australia diduga tidak banyak berubah. Politisi Partai Buruh, Jim Chalmers, mengindikasikan Canberra akan tetap menolak pengungsi yang berusaha masuk secara ilegal melalui laut. Ia mengungkap hal itu ketika menanggapi berita pencegatan kapal berisi 15 pengungsi Sri Lanka di dekat Pulau Christmas.
Pemerintahan Morrison mengumumkan penangkapan itu melalui pesan singkat ke ponsel warga pada Sabtu pagi. ”Penjaga perbatasan Australia mencegat kapal ilegal yang mencoba mencapai Australia. Jaga perbatasan aman dengan memilih Liberal hari ini,” demikian isi pesan itu.
Chalmers menyebut penyebaran pesan singkat tersebut sebagai upaya putus asa terakhir Liberal. ”Orang tahu bahwa kebijakan soal ini tetap sama di (masa pemerintahan) Buruh atau Liberal. Mereka tahu, jika mencoba (masuk secara ilegal), mereka akan diputarbalik atau dikirim ke Nauru,” katanya, merujuk negara tempat detensi bagi para pendatang ilegal ke Australia. ”Terlepas dari itu, saya pikir (pesan singkat) ini upaya yang menunjukkan keputusasaan.”
Pada masa pemerintahan Buruh pada 2007-2013, Australia membuka lagi pusat penampungan imigran di Pulau Manus, Papua Niugini. Belakangan, Mahkamah Agung Papua Niugini menetapkan penampungan itu ilegal dan harus ditutup.
Sejak sebelum pemilu, tanda kekalahan Liberal sudah banyak. Warga terutama kecewa dengan pemerintahan Morrison soal penanganan dampak pandemi, kebakaran hutan, dan relasi Australia-China.
Pada masa Morrison, Australia mengalami salah satu kebakaran hutan dan lahan terburuk. Pada 2020, sekitar 13 juta hektar hutan dan lahan Australia terbakar. Sementara pada 2021, jumlahnya melonjak menjadi 24 juta hektar.
Ketegangan dengan China membuat Australia kehilangan pasar senilai 100 miliar dollar AS untuk aneka produknya. Petani dan petambang paling banyak terdampak oleh sanksi yang diterapkan Beijing setelah Australia bersikap keras pada China di sejumlah forum internasional.
Kegagalan terbesar pemerintahan Morrison adalah tercapainya kerja sama keamanan China dengan Kepulauan Solomon. Banyak pihak menilai, kesepakatan itu akan membuat China bisa memiliki pangkalan di Pasifik Selatan. Jika pangkalan itu terwujud, jarak fasilitas militer China ke Australia terpangkas dari 6.000 kilometer menjadi 2.000 kilometer. Pemerintahan Morrison dinilai gagal mencegah perkembangan yang dinilai bisa mengancam keamanan nasional Australia itu. (AFP/REUTERS)