Indonesia Mau Penguatan ASEAN

Indonesia terus mendorong penguatan ASEAN agar mampu menghadapi dinamika baru. Perlu menjawab pertanyaan kemampuan ASEAN menghadapi tantangan kiwari dan masa mendatang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi berfoto bersama perwakilan negara-negara ASEAN usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019). Presiden berharap keberadaan Gedung Sekretariat ASEAN yang baru itu bisa menunjang misi ASEAN dalam memainkan perannya sebagai motor bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

JAKARTA, KOMPAS - Indonesia akan memanfaatkan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk kembali mendorong penguatan ASEAN. Penguatan diperlukan agar ASEAN mampu menghadapi berbagai tantangan kiwari dan masa depan. Indonesia juga akan memanfaatkan pertemuan itu untuk mendorong solusi bagi krisis Myanmar.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) akan digelar di Phnom Pehn pada 16-17 Februari 2022. Di antara prioritas Indonesia dalam pertemuan itu adalah soal penguatan ASEAN. “Karena ada satuan tugas tingkat tinggi untuk membahas visi ASEAN pasca2025, agar mulai melihat jawaban pertanyaan apakah ASEAN memiliki kapasitas dan efektifitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan kawasan dewasa ini,” ujarnya, Kamis (10/2/2022), di Jakarta.

Baca juga Indonesia Ingin ASEAN Lebih Kuat

Satuan tugas itu terdiri dari para tokoh dari 10 negara ASEAN. Bagi Indonesia, alih-alih sekadar merumuskan visi ASEAN, para tokoh itu perlu juga menjawab pertanyaan soal kemampuan ASEAN menghadapi tantangan kiwari dan masa mendatang.Sidharto tidak menjelaskan apa saja tantangan yang perlu ditanggapi ASEAN. Ia hanya menyebutkan, selain soal penguatan ASEAN, Indonesia juga membahas kelanjutan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP).

Sebagai salah satu pusat Indo-Pasifik, ASEAN menawarkan AOIP di tengah ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan. Implementasi AOIP antara lain lewat kerja sama kemaritiman dan infrastruktur kawasan.

LUKAS-BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 26 Oktober 2021.

Indonesia sudah berulang kali membahas soal penguatan ASEAN. Dalam AMM Oktober 2021, Menlu RI Retno Marsudi mengangkat isu itu. Indonesia terus mendorong penguatan ASEAN agar mampu menghadapi dinamika baru. ASEAN harus bisa mengajak para mitranya bekerja sama untuk kemajuan kawasan. Indonesia cemas atas persaingan kekuatan besar yang bisa memecah belah kawasan.MyanmarDalam pertemuan Oktober itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa Myanmar harus terlebih dulu menyelesaikan krisis internal selepas kudeta Februari 2021. Karena itu, disepakati Myanmar hanya dapat diwakili pejabat di bawah menteri pada berbagai pertemuan ASEAN. Pejabat dengan posisi setara atau lebih tinggi dari menteri tidak boleh menghadiri pertemuan ASEAN selama Myanmar belum membereskan masalah domestiknya.

Menurut Sidharto, sikap Indonesia masih bertahan sampai sekarang. Dalam AMM 2022, Myanmar tetap tidak mengirimkan wakil setara atau lebih tinggi dari menteri. “Belum ada konfirmasi dari Kamboja soal itu,” kata dia.

Baca juga Fokuskan Sanksi Pada Junta Myanmar

Junta dilaporkan setuju mengutus Sekretaris Kementerian Luar Negeri Myanmar Chan Aye menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, 16-17 Februari, di Phnom Penh, Kamboja. Indonesia dan sejumlah anggota ASEAN setuju tidak ada perwakilan Myanmar pada jabatan setara atau lebih tinggi dari menteri dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. “Selama ini, dia (Aye) sudah beberapa kali mengikuti pertemuan ASEAN,” ujar Sidharto.

Ia juga menekankan, amat penting bagi Myanmar memastikan Utusan Khusus ASEAN bertemu dengan seluruh pihak di Myanmar. Penyelesaian masalah secara inklusif membutuhkan pertemuan dengan pihak-pihak yang mempunyai legitimasi luas di Myanmar. Dengan status sebagai peraih suara terbanyak di pemilu sebelum kudeta, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) perlu ditemui Utusan Khusus ASEAN.

Pertemuan Utusan Khusus ASEAN dengan para pihak di Myanmar adalah salah satu dari Lima Butir Kesepakatan ASEAN yang disetujui di Jakarta pada April 2021. Kelima butir itu meliputi penghentian segala bentuk kekerasan, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, lawatan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan dialog semua pihak di Myanmar dengan difasilitasi utusan khusus ASEAN.

AP/National Television of Cambodia/An Khoun SamAun

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (kanan) berjabat tangan dengan Kepala Dewan Pemerintahan Negara (SAC) Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pertemuan di Naypyidaw, Myanmar, 7 Januari 2022.

Sidharto menjelaskan, kekerasan dalam kesepakatan itu adalah yang terkait dengan reaksi selepas kudeta. Kekerasan dan baku tembak yang melibatkan milisi suku melawan tentara Myanmar, Tatmadaw, tidak termasuk dalam konteks kesepakatan ASEAN. Sejak 2016, Myanmar sudah mencoba merundingkan perdamaian dengan berbagai kelompok milisi itu.

Kini, sebagian kelompok milisi suku berkoalisi dengan kelompok milisi yang dibentuk selepas kudeta. Tatmadaw dilaporkan menempuh berbagai cara untuk memburu mereka. Salah satu caranya dengan meminta rekaman data dari perusahaan telepon. Sedikitnya 200 permintaan diajukan ke salah satu operator, Telenor, yang punya 18 juta pelanggan di Myanmar.

Karena itu, informasi penjualan Telenor kepada kongsi M1 Group dan Shwe Byain Phyu mencemaskan sebagian orang di Myanmar. Shwe Byain Phyu dikenal dekat dengan Tatmadaw.

Baca juga Junta Mulai Mau Berkompromi dengan ASEAN

Seorang warga Myanmar mengajukan keluhan ke Norwegian Data Protection Authority (NDPA) terkait rencana penjualan perusahaan milik Norwegia itu. Penjualan dikhawatirkan memungkinkan pengalihan data pengguna layanan Telenor kepada kelompok usaha yang diduga terafiliasi dengan Tatmadaw. Akses data pengguna oleh Tatmadaw disebut melanggar Aturan Perlindungan Data Umum (GPDR) Uni Eropa.Direktur Komunikasi Telenor Gry Rohde Nordhus menyangkal ada potensi pelanggaran itu. Sebab, seluruh data pelanggan Telenor Myanmar disimpan dan diolah di Myanmar. Karena itu, tidak ada pelanggaran GPDR.

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) Belanda menyebut, Norwegia ikut bertanggung jawab mencegah data pelanggan Telenor dikuasai Junta. Sebagai pemegang saham terbesar Telenor, pemerintah Norwegia perlu bertindak mencegah penguasaan itu.

Pada Juli 2021, SOMO melaporkan Telenor ke OECD. Sebab, Telenor dilaporkan akan meninggalkan Myanmar dan menyerahkan seluruh asetnya kepada Junta. Tindakan itu dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai standard OECD. (AFP/REUTERS)