Ketegangan Filipina-China di Laut China Selatan kerap berulang. Tak ada yang baru dalam polanya. Ada akar masalah belum terselesaikan. Tak heran, itu akan terus terulang.
Oleh
REDAKSI
·2 menit baca
AFP/JAY DIRECTO
Foto yang diambil pada 19 Maret 2014 ini memperlihatkan sebuah kapal penjaga pantai China (atas) menghadang laju sebuah kapal penyuplai logistik Filipina saat kapal Filipina itu berlayar menuju Atol Second Thomas, pulau karang terpencil di Laut China Selatan yang diklaim kedua negara. Kejadian itu terulang, Selasa (16/11/2021).
Sudah tak terhitung lagi jumlah insiden ketegangan maritim antara kapal penjaga pantai China dan kapal negara lain yang memiliki klaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Insiden pemblokadean dan penembakan dengan meriam air oleh tiga kapal penjaga pantai China pada kapal penyuplai logistik Filipina, seperti diberitakan harian ini, Jumat (19/11/ 2021), seolah fragmen lanjutan dalam drama sengketa di Laut China Selatan antara China dan beberapa negara kawasan.
Pola ceritanya hampir serupa. Ada gesekan dalam aktivitas maritim, dipicu sengketa dan tumpang tindih klaim atas wilayah perairan. Dalam insiden pada Selasa (16/11/2021) itu, kapal Filipina berlayar ke Atol Second Thomas untuk memasok makanan bagi tentara Filipina yang ditempatkan di pulau karang tersebut. Pulau ini terletak 105 mil laut (195 kilometer) barat laut Puerto Princesa, ibu kota Provinsi Pulau Palawan. Sesuai hukum laut internasional, wilayah itu masuk zona ekonomi eksklusif Filipina. Manila memiliki hak berdaulat atasnya.
Di tengah perjalanan, kapal Filipina itu dihadang dan ditembaki dengan meriam air oleh kapal penjaga pantai China. Manila marah. Ada kedaulatan atau hak berdaulatnya yang tidak dihormati oleh Beijing. ”Mereka (China) harus memperhatikan itu dan mundur,” kata Teodoro Locsin Jr, Menteri Luar Negeri Filipina, yang mengajukan protes keras kepada Beijing lewat Kedutaan China di Manila.
Di mana akar masalah insiden itu? Pemerintah China, seperti disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, menganggap kapal Filipina itu memasuki wilayah perairannya di dekat Ren’ai Jiao, Kepulauan Nansha, ”tanpa persetujuan” Beijing. Sementara Filipina bersikukuh kapalnya itu menuju pulau di wilayah kedaulatannya. Inilah salah satu tumpang tindih klaim dalam sengketa di Laut China Selatan.
Akar masalah dalam sengketa ini ialah klaim berdasarkan garis imajiner China yang disebut ”sembilan garis putus-putus” di laut sengketa itu. Bukan hanya dengan pihak pengklaim dalam sengketa—Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan—China bersitegang. Dengan Indonesia, yang bukan pengklaim dalam sengketa, China juga terus mengusik hak berdaulat lewat pengerahan kapal nelayan atau kapal patroli penjaga pantai di Laut Natuna Utara, seperti Oktober lalu.
KOMPAS
Awal Juni 2021, Asia Tenggara kembali dikejutkan oleh penerobosan 16 jet tempur militer China, Ilyushin il-76 dan Xian Y-20, ke wilayah udara Kinabalu, Malaysia. Tindakan ini membuat Malaysia geram. China memang sering membuat marah negara-negara tetangga sepanjang tahun 2021. Filipina dan Vietnam berulang kali memprotes Beijing atas masuknya kapal-kapal China ke wilayah mereka.
Jika akar masalah ini tidak terselesaikan, bisa dikata sampai kiamat pun drama ketegangan maritim di Laut China Selatan akan terus terjadi. Klaim ”sembilan garis putus-putus” China tidak diakui menurut keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dalam kasus yang diajukan Filipina tahun 2016. Namun, putusan itu tak digubris China.
Entah sampai kapan ada titik temu dalam kebuntuan ini. Saat ini yang bisa dilakukan, selain tetap menunjukkan—meminjam ungkapan diplomat—sikap keberatan terus-menerus (persistent objection) atas klaim itu, mencegah supaya drama ketegangan itu tak bereskalasi menjadi konflik terbuka.
