Pemerintah Indonesia mengabaikan protes China dan terus meningkatkan kegiatan hulu migas di Laut Natuna Utara. Pemerintah daerah dan warga Natuna mendukung langkah tersebut.

Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing tak terbendung di Laut Natuna Utara pada akhir 2022. Aparat tak mampu menggelar patroli lantaran anggaran operasi tak mencukupi.

Akibat kehabisan anggaran operasi di akhir tahun, Bakamla dan PSDKP tak mampu menggelar patroli untuk menindak kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara.

Kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam memberi kepastian hukum untuk menindak pelaku penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Dibutuhkan penindakan tegas untuk memberantas praktik tersebut.

Kekosongan di Laut Natuna Utara saat musim ombak tinggi pada November hingga Maret dimanfaatkan kapal asing untuk menangkap ikan secara ilegal.

Program pemberdayaan nelayan menjadi salah satu tumpuan untuk menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga wilayah Laut Natuna di beranda depan negara.

Langkah agresif China untuk mempertahankan klaim Laut China Selatan dengan membangun kekuatan militer dan didukung kekuatan ekonomi melalui program pendanaan Inisiatif Sabuk dan Jalan sungguh tidak dapat dianggap remeh.