Komisioner Dewan HAM PBB, Michele Bachelet, mendesak komunitas global untuk memberi tekanan bersama pada junta di Myanmar. Sejauh ini junta militer di Myanmar belum tergerak mengimplementasikan 5 butir konsensus ASEAN.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
AFP PHOTO/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIA
Para pemimpin ASEAN bertemu dan membahas krisis Myanmar dalam KTT ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
NEW YORK, JUMAT —Tekanan diplomatik dari beragam negara dan komunitas di dunia atas Myanmar kini semakin diperlukan. Memburuknya kondisi di Myanmar perlu penyikapan segera. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michele Bachelet, Jumat (11/6/2021), menyebut, Myanmar kini dalam bencana HAM. ”Dalam empat bulan, Myanmar berubah dari negara demokrasi rawan menjadi bencana HAM. Pemimpin militer bertanggung jawab atas krisis ini,” ujarnya.
Bachelet mengatakan, junta menyasar permukiman sipil di berbagai penjuru Myanmar. Di Negara Bagian Kayah, gelombang pengungsi terus bertambah. Dalam tiga pekan terakhir, 108.000 orang mengungsi karena permukiman mereka diserbu aparat pendukung junta.
Bachelet menilai junta militer tidak melakukan langkah-langkah deeskalasi kekerasan. Hal itu, katanya, bertentangan dengan komitmen pada konsensus ASEAN yang disepakati junta militer. Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing hadir dalam KTT ASEAN di Jakarta, 24 April 2021.
Salah satu dari lima butir konsensus itu adalah penghentian segera kekerasan dan memulai berdialog dengan semua pihak di Myanmar. Bachelet kecewa karena junta tidak menunjukkan kesediaan untuk mengimplementasikan isu konsensus tersebut.
Untuk itu, Bachelet mendorong intensifikasi diplomasi, termasuk dari negara-negara berpengaruh, dan mengatakan dialog sangat dibutuhkan dengan semua pemangku kepentingan politik, termasuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG). ”Masyarakat internasional perlu menyatukan tuntutan agar Tatmadaw menghentikan penggunaan artileri berat terhadap warga sipil dan obyek sipil,” kata Bachelet. ”Kepemimpinan militer bertanggung jawab penuh atas krisis ini dan harus dimintai pertanggungjawaban.”
Sejumlah negara, seperti seperti China dan Jepang, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendukung upaya ASEAN dan menekankan pentingnya untuk mewujudkan perdamaian. Jepang mendukung ASEAN untuk segera mewujudkan lima butir konsensus. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Kamis (10/6/2021), menyatakan, penerapan konsensus sangat penting. Jepang mendukung upaya ASEAN terkait Myanmar.
Perancis
Sebagaimana diunggah dalam laman resminya, Human Rights Watch (HRW) mendesak Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk lebih keras pada Myanmar. HRW mendesak Macron memanfaatkan pertemuan G-7 di Inggris untuk menggalang upaya bersama tujuh negara terkaya itu terhadap Myanmar.
Selain Jepang, mitra penting Myanmar di antara anggota G-7 adalah Perancis. Perusahaan migas Perancis, Total, menambang gas alam di Myanmar. Hasil penambangan itu memberikan hingga 1 miliar dollar AS ke kas Myanmar setiap tahun. Selepas kudeta, Total menunda penyerahan aneka kewajiban kepada Myanmar. Namun, hal itu dinilai tidak cukup untuk menekan junta.
Sejauh ini, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang anggota G-7 sudah menerapkan serangkaian sanksi pada Myanmar. Uni Eropa juga menyiapkan sejumlah sanksi yang akan disahkan beberapa hari lagi. ”Penting memastikan sanksi menyasar pendapat dari sektor minyak dan gas bumi,” kata Direktur Advokasi Asia pada HRW John Sifton.
Direktur HRW Perancis Bénédicte Jeannerod menilai Paris tidak menunjukkan keseriusan mendukung sanksi terhadap Myanmar. Ia menduga, hubungan erat Pemerintah Perancis dengan Total menjadi salah satu faktor pendukung sikap Paris yang belum keras terhadap Naypyidaw.
(PHOTO BY MNWN / AFP)
Anak-anak dan orangtua mengungsi di sebuah biara di kota Namlan, Shan, Myanmar, Selasa (25/5/2021). Mereka pergi dari kampung halaman karena terjadinya perang antara aparat junta militer dan pemberontak etnis sebagai eskalasi krisis keamanan di Myanmar menyusul kudeta oleh militer per 1 Februari.
Jeannerod mendesak Macron untuk tidak mengikuti pernyataan Total yang menolak menghentikan operasi di Myanmar. Beberapa bulan lalu, manajemen Total menyebut penghentian operasi akan mengancam pasokan gas yang dibutuhkan pembangkit listrik. Penghentian operasi juga bisa mengancam keselamatan pekerja Total di Myanmar.
”Pemerintah AS juga tahu soal itu. Makanya, dibuat sanksi yang menyasar akses junta pada pendapatan dari penambangan gas tanpa harus mengganggu operasional penambangan. Kebijakan yang menyasar rekening bank yang mengalirkan dana ke junta,” tutur Jeannerod.
Jeannerod dan Stifton menyebut, koordinasi G-7 sangat penting untuk memastikan junta tidak bisa memperoleh pendapatan tidak hanya dari penambangan gas bumi. G-7 harus pula memastikan junta tidak memperoleh pendapatan dari penjualan batu akik, batu giok, kayu, dan aneka hasil alam lain.
Sejumlah transaksi untuk penjualan barang-barang itu mayoritas dalam dollar AS. Karena sanksi AS, junta mungkin akan memakai mata uang lain. Karena itu, perlu memastikan junta tidak bisa mengakses sistem keuangan sejumlah negara agar transaksi mereka tidak diproses.
Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar versi NUG, Salai Maung Taing San, juga meminta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengajak anggota G-7 mengakui NUG. Tokoh oposisi Myanmar yang lebih dikenal sebagai Dokter Sasa itu juga mengajak G-7 meningkatkan sanksi kepada junta.
Sasa juga mengimbau G-7 berhubungan dengan NUG. G-7 diharapkan memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan Myanmar.
Menurut Sasa, NUG lebih tahu siapa dan di mana warga yang membutuhkan bantuan, sementara junta ditakuti warga. Ketakutan terhadap junta sampai membuat warga menolak berobat di fasilitas kesehatan yang dikendalikan
