Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar Enggan Berdialog
ASEAN selama ini berusaha mencarikan solusi atas krisis berdarah Myanmar dan sudah mengadakan KTT ASEAN di Jakarta. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, ikut hadir.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/STR
Pengunjuk rasa mengangkat poster bertuliskan dukungan terhadap NUG, Pemerintah Persatuan Nasional, dan mengacungkan tiga jari dalam unjuk rasa menentang kudeta militer, 27 April 2021, di Yangon, Myanmar.
NAYPYDAW, SELASA — Pemerintah Persatuan Nasional prodemokrasi Myanmar yang di dalamnya tergabung anggota-anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta militer menyatakan hanya akan mau berunding dengan negara-negara anggota ASEAN apabila junta militer membebaskan semua tahanan politik. Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG yang terbentuk bulan lalu menilai seharusnya ASEAN berbicara dengan mereka sebagai perwakilan rakyat yang sah.
”Sebelum ada dialog apa pun, semua tahanan politik harus dibebaskan terlebih dahulu, termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi,” sebut Perdana Menteri NUG Mahn Winn Khaing Thann dalam pernyataan tertulis.
AP
Pengunjuk rasa memberikan salam tiga jari sambil membentangkan spanduk bertuliskan ”Serangan Yangon akan mengalahkan semua musuh” saat berunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Senin (26/4/2021) waktu setempat. Para aktivis prodemokrasi Myanmar kecewa karena pemimpin junta militer tidak memenuhi rekomendasi ASEAN untuk membebaskan tahanan politik dan segera mengakhiri krisis.
ASEAN selama ini berusaha mencarikan solusi atas krisis berdarah Myanmar dan sudah mengadakan KTT ASEAN di Jakarta. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, ikut hadir. Hasilnya, keluar konsensus yang meminta agar kekerasan di Myanmar dihentikan dan proses dialog di antara semua pihak berkepentingan harus segera dilakukan. Namun, tidak ada konsensus terkait pembebasan tahanan politik. Ini yang dikritik oleh kelompok-kelompok aktivis Myanmar.
Win Myint dan Suu Kyi ditahan sejak kudeta militer, 1 Februari lalu, di saat pemerintahan sipil tengah mempersiapkan pemerintahan sipil untuk periode kedua setelah memenangi pemilu November lalu. Militer beralasan terpaksa harus mengambil alih kekuasaan karena menuding terjadi kecurangan dalam pemilu.
AFP/HANDOUT/FACEBOOK
Sebuah foto yang diambil dari Facebook menunjukkan mahasiswa membentangkan bendera Serikat Mahasiswa Myanmar sambil mengacungkan tiga jari dalam unjuk rasa menentang kudeta militer, 27 April 2021, di Mandalay, Myanmar.
Sejak kudeta, gelombang protes prodemokrasi terus berlanjut di berbagai daerah. Untuk meredam protes, militer menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa hingga menewaskan sedikitnya 750 orang. Kekerasan militer ini menuai kecaman dari komunitas internasional dan ASEAN didesak untuk segera menyelesaikan krisis Myanmar. ASEAN mengundang Hlaing, tetapi tidak mengundang perwakilan dari pemerintahan sipil Suu Kyi.
Para pemimpin ASEAN menegaskan lima konsensus sebagai langkah untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog. Junta militer menyatakan akan sungguh-sungguh mempertimbangkan masukan ASEAN. Kelompok aktivis Myanmar menolak hasil KTT ASEAN karena itu hanya melegitimasi junta militer dan tidak memenuhi aspirasi rakyat Myanmar, terutama terkait pembebasan tahanan politik.
AP PHOTO
Pengunjuk rasa bersama-sama menunjukkan salam tiga jari di atas lembaran poster dalam unjuk rasa menentang kudeta militer Myanmar di Yangon, Myanmar, Senin (26/4/2021). Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara menuntut pembebasan para tahanan politik dan segera diakhirinya pembunuhan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta yang dihadiri pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Kelompok advokasi, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, menyebutkan sedikitnya 3.400 orang ditahan karena menentang kudeta militer. Mayoritas anggota NUG merupakan anggota parlemen yang terguling dan politikus yang mewakili kelompok etnis minoritas dan para pemimpin protes prodemokrasi.
Krisis di Myanmar dikhawatirkan akan bisa memperparah konflik-konflik lama yang sudah terjadi selama bertahun-tahun antara militer dan kelompok perlawanan etnis minoritas. Kelompok perlawanan selama ini memperjuangkan otonomi wilayah yang lebih luas. Konflik ”lama tapi baru” sudah terjadi antara militer dan kelompok perlawanan etnis Karen di perbatasan Myanmar-Thailand serta antara militer dan kelompok perlawanan Kachin di perbatasan Myanmar-China. Tak hanya itu. pertikaian juga terjadi antara militer dan aktivis antikudeta di Negara Bagian Chin yang berbatasan dengan India. (REUTERS)
