Langkah maju kembali dicapai ASEAN. Menyikapi gejolak politik di Myanmar, para pemimpin ASEAN berhasil mencapai konsensus.
Oleh
Kris Mada, Anita Yossihara
·3 menit baca
FOTOGRAFER KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO
Para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengikuti ASEAN Leader\'s Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Para pemimpin anggota ASEAN mencapai satu langkah penting untuk menjawab sengkarut di Myanmar. Seusai menggelar pertemuan di Sekretariat ASEAN pada Sabtu (24/4/2021), para pemimpin berhasil mencapai konsensus.
Dalam pernyataan bersama ASEAN—sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Ketua ASEAN—permintaan Indonesia, Malaysia, dan Singapura diakomodasi. ”Kami, sebagai keluarga ASEAN, telah berbicara terkait perkembangan terakhir di Myanmar dan menyatakan keprihatinan mendalam atas keadaan di negara itu, termasuk laporan korban jiwa dan peningkatan kekerasan,” demikian tertulis di pernyataan itu.
ASEAN meminta agar kekerasan segera dihentikan, semua tahanan politik dibebaskan, dan segera dimulai dialog. Utusan Khusus ASEAN akan memediasi dialog tersebut dengan bantuan Sekretariat ASEAN. Utusan Khusus ASEAN harus bertemu dengan semua pihak di Myanmar.
Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, hadir dalam pertemuan yang digelar tertutup itu.
Seusai mengikuti pertemuan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, kekerasan di Myanmar tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. ”Kekerasan harus dihentikan. Demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas,” ujarnya.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan seusai mengikuti ASEAN Leader\'s Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021) petang.
Indonesia meminta pemimpin militer Myanmar berkomitmen pada dialog. ”Dalam pertemuan ini, saya menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar memberikan komitmen untuk memulai proses dialog yang inklusif,” kata Presiden Jokowi.
Selain itu, menurut Presiden, Indonesia juga meminta agar tahanan politik dilepaskan serta pembentukan Utusan Khusus ASEAN, yaitu Sekretaris Jenderal ASEAN dan Ketua, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar. Indonesia meminta pula kepada Myanmar untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan oleh ASEAN. ”Indonesia terus berkomitmen mengawal proses ini,” lanjut Presiden.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia, mengatakan, Hlaing tidak menentang peran konstruktif ASEAN. Bahkan, pemimpin junta militer itu menyambut gagasan ASEAN masuk Myanmar.
”Dia mengatakan mendengarkan kami, dia akan mengambil poin-poin yang dia anggap berguna, bahwa dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan, dan bahwa mereka akan bergerak maju dan terlibat dengan ASEAN, dengan cara yang konstruktif,” tutur Lee.
Lee tak menampik solusi politik di Myanmar tidak dapat dengan mudah tercapai. Meski demikian, pertemuan di Jakarta diharapkan menjadi langkah awal.
Sebagaimana PM Lee, PM Malaysia Muhyiddin Yassin menilai pertemuan di Jakarta berjalan sukses. ”Kami berhasil. Hasil itu di luar ekspektasi kami,” kata Muhyiddin, sebagaimana dikutip Bernama.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (24/4/2021). Bersama dengan para pemimpin negara anggota ASEAN lain, ia datang ke Indonesia untuk mengikuti ASEAN Leader\'s Meeting yang digelar khusus untuk membahas krisis Myanmar.
Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa kesuksesan ASEAN terkait Myanmar amat bergantung pada kemauan militer negara itu untuk bekerja sama. ”Jika ASEAN diberi akses, dunia dapat melihat ASEAN berada di jalur memulihkan kenormalan di negara itu,” ucap Muhyiddin.
Wakil Indonesia di Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, menyambut baik pencapaian ASEAN. ”Sekarang tantangannya ialah memastikan kepatuhan Myanmar dan negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kesepakatan ini,” katanya.
Menurut dia, AICHR dapat mengambil peran dalam memonitor pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dengan membawa perspektif HAM. AICHR juga akan melaporkannya secara berkala ke ASEAN Ministers’ Meeting.
Sementara itu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, yang dibentuk politisi sipil dan aktivis demokrasi negara itu, menyambut baik berita konsensus yang dicapai para pemimpin ASEAN. Selanjutnya, mereka menunggu langkah ASEAN untuk menindaklanjuti pencapaian tersebut, terutama untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. (Reuters)
