Digitalisasi Layanan Pendidikan Diperkuat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dioptimalkan untuk meningkatkan mutu dan mengatasi hambatan pendidikan.

DOKUMENTASI KEMENDIKBUDRISTEK

Suasana Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tema Mendukung Transformasi Digital Pendidikan melalui Penguatan SPBE di Lingkungan Kemendikbudristek yang berlangsung di Jakarta hingga Rabu (15/11/2023),

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintahan yang lebih responsif dan berkualitas dalam memberikan layanan, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diselenggarakan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek M Hasan Chabibie di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan dan Implementasi SPBE, Rabu (15/11/2023), mengatakan, percepatan transformasi digital pendidikan perlu penyelarasan pemahaman, komitmen, kolaborasi, dan implementasi SPBE. ”Bukan hal mudah mewujudkan visi SPBE tersebut, tetapi bukan hal yang mustahil untuk dicapai dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Hasan.

Hasan mengatakan, transformasi digital telah didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Karena itu, SPBE merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Baca juga: Mendikbudristek Merinding Lihat Hasil Digitalisasi Pendidikan

Sementara itu, Mendikburistek Nadiem Anwar Makarim mendorong semua pihak berkolaborasi dalam perubahan tata kelola penyelenggaraan dan manajemen SPBE. Hal tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, proses bisnis, layanan, data, informasi, aplikasi, hingga infrastruktur dan keamanan. Perbaikan pada aspek tersebut akan mengakselerasi transformasi digital pendidikan yang menjadi salah satu prioritas Merdeka Belajar.

Implementasi SPBE Kemendikbudristek mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Koordinator SPBE Nasional dengan capaian indeks 3,86 pada 2022. Capaian itu merupakan indeks tertinggi dari 103 kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Peningkatan pengelolaan dan implementasi SPBE telah dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, Kemendikbudristek juga telah membentuk Tim Koordinasi SPBE Kemendikbudristek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 310/P/2023.

”SPBE adalah tanggung jawab kita semua seluruh unit utama dan satuan kerja di lingkungan kementerian,” kata Nadiem.

Capaian

Pada Agustus lalu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudrisetk Suharti menyampaikan beberapa capaian prioritas program di Kemendikbudristek. Salah satunya terkait digitalisasi pendidikan. Ada 71.991 sekolah formal yang telah menerima bantuan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) tahun 2020-2022. Sebanyak 1.253.074 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.

Kemendikbudristek juga telah meluncurkan platform digital, yaitu Platform Merdeka Mengajar (PMM), Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur.

SPBE merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Modul pemelajaran digital Rumah Belajar yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa diakses melalui laman rumahbelajar.kemdikbud.go.id.dan Play Store, Jawa Tengah, Jumat (4/10/2019). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pembelajaran digital di sekolah terus didorong untuk menyongsong industri 4.0.

PMM telah diakses oleh 2.086.622 pengguna. Sebanyak 150.731 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses PMM.

Sementara itu, 216.793 atau 99,4 persen satuan pendidikan aktif menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan seluruh dinas pendidikan telah aktif menggunakan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (MARKAS). Sebesar Rp 54,7 triliun potensi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022 tercatat pada ARKAS secara transparan.

Baca juga: Menyambut Digitalisasi Pendidikan

Untuk ekosistem Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), terdapat 18 mitra pasar daring dan 230.515 satuan pendidikan yang terlibat dengan catatan transaksi sebesar Rp 11,2 triliun yang telah dibelanjakan melalui ekosistem SIPLah.

Kemudian, 178.105 penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-dagang SIPLah dengan pilihan 11 juta produk yang tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM. Aplikasi TanyaBOS memiliki 16.456 pengunjung aktif yang telah berpartisipasi pada forum tersebut dengan 5.315 topik yang dilayangkan.