Pemerintah Terus Perbaiki Jalan Daerah, Rp 14,6 Triliun Dianggarkan di 2023

Khusus Jateng, perbaikan jalan daerah mencakup 40 ruas jalan sepanjang 289,8 kilometer dengan biaya Rp 1,36 triliun.

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terus memperbaiki jalan daerah di Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau lazim disebut Inpres Jalan Daerah, maka jalan-jalan daerah yang rusak tersebut diperbaiki melalui bantuan dari pusat.

”Kita tahu tahun 2023 telah kita anggarkan Rp 14,6 triliun untuk Inpres Jalan Daerah, dibagi di beberapa provinsi. Dan, Provinsi Jateng mendapatkan Rp 1,36 triliun. Dan, khusus Kabupaten Blora mendapatkan anggaran Rp 257 miliar. Besar sekali,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Peresmian Inpres Jalan Daerah Ruas Purwodadi-Wirosari-Blora di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Pada kesempatan itu Kepala Negara menuturkan, dirinya sudah melihat dan merasakan kondisi jalan tersebut. ”Jalan antara Purwodadi sampai ke Blora, tadi saya sudah lihat dan rasakan sendiri jalannya, sangat mulus. (Kondisi) yang sudah bertahun-tahun, biasanya, Jalan Solo-Purwodadi sampai ke Blora ini jalannya selalu bergelombang karena tanahnya yang dinamis,” ujarnya.

Baca juga: Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak

Presiden Jokowi menuturkan, pembangunan jalan tersebut tidak menggunakan aspal, tetapi dibangun dengan beton. ”Meskipun harganya lebih mahal, kita pilih beton karena lebih awet dan lebih panjang umurnya,” kata mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) membantu membagikan kaus dari Presiden Joko Widodo saat meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, perbaikan jalan dengan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jateng mencakup 40 ruas sepanjang 289,8 km dengan biaya sebesar Rp 1,36 triliun. ”Melalui Inpres Jalan Daerah, jalan-jalan daerah yang rusak diperbaiki melalui bantuan dari pusat, diutamakan jalan penghubung kawasan produksi dan industri dengan outlet dan pasarnya,” ujar Menteri Basuki.

Khusus Kabupaten Blora, tiga ruas jalan daerah yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah sepanjang 32,3 km dengan biaya Rp 257,6 miliar. Tiga ruas jalan tersebut adalah Jalan Purwodadi–Wirosari-Blora sepanjang 12,1 km dengan biaya penanganan Rp 156,8 miliar, Jalan Wuluk–Klatak sepanjang 10,8 km dengan biaya penanganan Rp 47 miliar, dan Jalan Randublatung–Getas sepanjang 9,4 km dengan biaya penanganan Rp 53,8 miliar.

Melalui Inpres Jalan Daerah, jalan-jalan daerah yang rusak diperbaiki melalui bantuan dari pusat, diutamakan jalan penghubung kawasan produksi dan industri dengan outlet dan pasarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meninjau ruas Jalan Surakarta–Gemolong–Purwodadi sepanjang 15 km yang selesai ditangani dengan APBN Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 161,1 miliar. Ruas ini merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Sragen sepanjang 34,4 km dengan total biaya penanganan Rp 204,8 miliar.

Baca juga: Warga Keluhkan Jalan Rusak, Jateng Siapkan Rp 437 Miliar untuk Perbaikan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Embung Anak Munting yang sedang dibangun di pinggir jalan akses Labuan Bajo-Golo Mori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/5/2023).

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi pun meresmikan empat ruas jalan daerah dengan total panjang 18,2 km di Kabupaten Magelang yang juga diperbaiki kondisinya oleh Kementerian PUPR sesuai Inpres Jalan Daerah dengan biaya penanganan Rp 31,9 miliar.

Empat ruas jalan tersebut adalah Jalan Inpres Desa Sukomakmur sepanjang 4,4 km dengan biaya penanganan Rp 5,7 miliar, Jalan Muntilan–Keningar sepanjang 11,9 km dengan biaya Rp 16 miliar, Jalan Akses Evakuasi Merapi, Desa Kradenan, sepanjang 2 km dengan biaya penanganan Rp 4 miliar, dan Jalan Petung–Pakis sepanjang 4,4 km dengan biaya penanganan Rp 5,3 miliar.

Cakupan secara nasional

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR pada 2 November 2023 melansir, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menuturkan, alokasi anggaran penanganan Inpres Jalan Desa secara nasional mencakup semua provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. ”Total yang ditangani yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten, lalu untuk jembatannya sepanjang 2.700 meter,” kata Hedy.

Baca juga: Presiden Pun Berjibaku dengan Krisis Jalan Rusak di Sumatera

Saat dimintai pandangan, Selasa (23/1/2024), akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, berpendapat, perbaikan jalan daerah mesti diutamakan pada akses-akses untuk angkutan perintis. ”(Hal ini) karena 14 persen jalan untuk angkutan di 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) itu rusak,” ujarnya, menambahkan.

Baca juga: Layanan Angkutan Perintis Terkendala Jalan Rusak dan Tingginya Biaya Operasional

Kondisi jalan yang rusak tersebut, Djoko menuturkan, memengaruhi lama tempuh perjalanan. Jalan rusak tersebut, antara lain, ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. ”Jadi, penting jalan daerah diutamakan, untuk angkutan 3TP, dimanfaatkan untuk pulau-pulau atau daerah pertambangan,” ujar Djoko.

Djoko pun menuturkan arti penting membangun jalan di daerah transmigrasi. ”Ada 152 daerah SP (satuan permukiman) transmigrasi, itu juga jalannya harus bagus biar orang mau menjadi transmigran. Kalau jalan sudah bagus, saya mengusulkan (Kementerian) Perhubungan untuk memberi angkutan perintis,” katanya.