Presiden Pun Berjibaku dengan Krisis Jalan Rusak di Sumatera
Selain karena keterbatasan anggaran daerah, persoalan lain adalah banyaknya angkutan yang kelebihan muatan dan dimensi. Laju kerusakan jalan bertambah empat kali lipat jika dilintasi kendaraan yang kelebihan muatan.
Presiden Joko Widodo meninjau jalan kabupaten yang rusak parah di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).
Setelah Lampung, Presiden Joko Widodo mengunjungi jalan rusak di Jambi, lalu ke Sumatera Utara. Kunjungan presiden memberi harapan baru bagi masyarakat akan terwujudnya pembenahan infrastruktur. Sebagian jalan yang rusak di Sumatera disebabkan banyak dilalui angkutan komoditas dengan muatan melampaui kapasitas jalan.
Ada dua tempat yang dikunjungi Presiden untuk mengecek infrastruktur di Jambi, yakni jalan di Sungai Gelam dan Talang Duku, Selasa, (16/5/2023). Keduanya di Kabupaten Muaro Jambi. Kunjungan tersebut sebenarnya di luar rencana karena awalnya Presiden dijadwalkan akan meninjau jalan rusak di jalur Sabak-Lagan. Meski tidak jadi ditengok Presiden, kondisi jalan di sana sama-sama rusak.
Ruas-ruas jalan, baik yang sempat ditengok Presiden maupun yang tidak, merupakan jalur angkut hasil panen komoditas unggulan Jambi berupa sawit, batubara, pinang, dan nanas. Terkhusus di Talang Duku merupakan jalan menuju Pelabuhan Talang Duku, yang mengangkut beragam jenis komoditas untuk didistribusikan ke luar daerah.
Kondisi jalan yang rusak di Talang Duku sudah kerap dikeluhkan masyarakat. Bahkan, warga beberapa kali memblokade jalan sebagai bentuk protes.
Kepala Desa Talang Duku Muslim mengatakan, kerusakan jalan terjadi karena dilewati angkutan-angkutan komoditas yang muatannya selalu berlebih. Kapasitas jalan tidak memadai sehingga menjadi cepat rusak. Kerusakan itu mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Belum lagi kemacetan yang timbul akibat angkutan batubara memenuhi jalan. Warga sering kali sulit melintas menuju sekolah dan tempat kerjanya.
Akhir tahun lalu, masyarakat melancarkan aksi menutup akses bagi angkutan batubara menuju Pelabuhan Talang Duku. Aksi itu hampir satu pekan lamanya. ”Kami memang sangat berharap kerusakan jalan ini segera ditangani,” katanya.
Kondisi serupa di Jalan Sungai Gelam, yang dimanfaatkan untuk pengangkutan buah sawit dari kebun menuju pabrik pengolahan. ”Muatan yang dibawa bisa 14 atau 15 ton, padahal kapasitas jalannya hanya untuk 8 ton,” kata Samsir, warga setempat. Apalagi jalan dibangun di atas gambut.
Sewaktu hujan turun, lubang-lubang jalan membentuk kubangan lumpur. Jika tidak berhati-hati, kendaraan bermotor bisa tergelincir di jalan dan terbenam dalam lubang. Warga juga beberapa kali menyampaikan bentuk protesnya dengan menanam pisang di titik-titik jalan yang berkubang. Pernah juga jalan diblokade sehingga angkutan sawit tidak bisa melintas.
Baca juga: Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak
Presiden Joko Widodo meninjau jalan kabupaten yang rusak parah di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).
Pada jalan yang batal dikunjungi Presiden di Jalan Lagan, panjangnya jalan sekitar 17 kilometer juga rusak. Setidaknya ada sekitar 9 kilometer sangat membutuhkan perbaikan karena jalan berlubang-lubang. Menurut Camat Geragai Iduar Aidi, jalan tersebut rusak sejak akhir 2022 karena kerap dilalui angkutan bermuatan sawit. Kerusakan diperparah curah hujan yang tinggi di akhir tahun lalu. Pada musim panen, antrean truk panjang di jalan.
Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan, sebagian besar jalan yang rusak di Jambi adalah jalan kabupaten. Dari 10.000 kilometer jalan kabupaten, yang rusak sekitar 4.600 km. ”Hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota,” katanya. Kemudian panjang jalan provinsi 1.030 km, yang rusak 250 kilometer alias 25 persen. Sedangkan jalan nasional sepanjang 1.300 km, yang rusak 130 km alias 10 persennya.
Di Sumatera Utara, Presiden tercatat tiga kali mengurusi jalan rusak. Pertama, jalan rusak di Kota Medan. Presiden mengkritik kondisi itu pada Oktober 2017. Setelah itu Presiden merespons jalan rusak di sentra jeruk Desa Liang Melas, Kabupaten Karo. Kali ini Kepala Negara meninjau jalan rusak parah di sentra sawit di Labuhanbatu Utara.
Masyarakat pun menyambut dengan penuh harapan kunjungan Presiden ke Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023). Presiden melintasi jalan yang rusak parah di sentra kebun sawit. Jalan itu hampir tidak lagi menyisakan aspal. Di beberapa titik, mobil Presiden melintasi kubangan air di tengah jalan. Ia juga turun dari mobil yang ditumpanginya untuk melihat langsung jalan rusak di daerah yang berada sekitar 250 kilometer di tenggara Kota Medan itu.
Setelah berbincang dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus yang mendampinginya, Presiden meminta agar jalan kabupaten itu segera diperbaiki paling lama Juli ini.
Ekonomi daerah
Presiden mengingatkan bahwa jalan produksi dan jalur logistik sangat penting untuk ekonomi daerah. ”Jalan produksi dan logistik harus didahulukan karena nanti menyangkut biaya logistik, menyangkut biaya produksi, dan menyangkut inflasi,” katanya.
Jalan kabupaten di Labuhanbatu Utara menjadi gambaran kondisi jalan secara umum di sejumlah daerah di banyak provinsi di Sumatera. Kerusakan jalan tidak hanya terjadi di jalan kabupaten, tetapi juga jalan provinsi dan jalan nasional.
Sumut memiliki jalan nasional sepanjang 2.600 kilometer, sepanjang 260 kilometer di antaranya rusak. Jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 kilometer dengan kondisi rusak lebih kurang 340 kilometer. Sementara, jalan kabupaten menjadi jalan yang paling panjang mencapai 33.000 kilometer dengan kondisi rusak 13.000 kilometer.
Baca juga: Presiden: Rp 800 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak di Lampung
Presiden Joko Widodo meninjau jalan kabupaten yang rusak parah di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).
Indra Hutapea (30), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengatakan, kedatangan Presiden ke daerah menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapat jalan yang lebih baik. Sudah belasan tahun jalan tersebut rusak parah dan tidak pernah diperbaiki. Kalau hujan, jalan tersebut tidak bisa dilewati karena berlumpur dan air menggenang di jalan.
”Padahal, jalan tersebut jalan utama untuk mengangkut sawit petani ke pabrik kelapa sawit. Truk tangki pengangkut minyak sawit mentah (CPO) yang akan diekspor juga melewati jalan rusak itu,” kata Indra.
Indra menyebut, kondisi jalan yang rusak parah berpengaruh secara langsung kepada ekonomi masyarakat yang sebagian besar merupakan petani sawit. Harga tandan buah segar (TBS) di daerah itu biasanya lebih murah 20-30 persen dibandingkan daerah lain yang mempunyai infrastruktur yang lebih baik.
Kalau hujan turun, TBS dari daerah mereka bahkan tidak bisa diangkut dan harus menunggu banjir surut dan jalan kering. Sering juga ambulans yang membawa pasien terperosok di jalan itu sehingga tidak bisa lewat.
Kelebihan muatan dan dimensi
Sekretaris Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumut Burhan Batubara mengatakan, persoalan jalan rusak menjadi masalah yang tidak ada habis-habisnya di Sumut. Selain karena keterbatasan anggaran daerah, persoalan lain adalah banyaknya angkutan yang kelebihan muatan dan dimensi.
Laju kerusakan jalan bertambah empat kali lipat jika dilintasi kendaraan yang kelebihan muatan. Harusnya, angkutan yang kelebihan muatan dan dimensi ditindak per 1 Januari 2023. Namun, aturan itu belum bisa dilaksanakan hingga kini.
Burhan menyebut, korupsi infrastruktur juga secara nyata menurunkan kualitas dan mempercepat laju kerusakan jalan. Jalan yang baru dibangun, kata Burhan, harusnya bisa bertahan sampai lima tahun. Namun, yang terjadi di lapangan kerusakan jalan jauh lebih cepat.
Burhan mengatakan, jalan kabupaten dan provinsi menjadi jalan yang mengalami kerusakan paling parah dan paling banyak di Sumut. ”Apalagi, Sumut merupakan salah satu daerah dengan jalan kabupaten dan jalan provinsi yang terpanjang. Namun, anggaran daerah terbatas,” kata Burhan.
Baca juga: Mobil Kepresidenan Pun Berguncang di Lampung
Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).
Burhan menyebut, skema pembangunan jalan kabupaten dan provinsi melalui APBN menjadi harapan baru untuk percepatan perbaikan di daerah. Namun, harus tetap dilihat mana jalan yang diprioritaskan dengan pembiayaan dari APBN. Pemerintah daerah harus tetap bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara jalan.
Kondisi jalan provinsi di Sumut juga cukup parah di beberapa tempat, seperti Jalan Pematang Siantar-Saribu Dolok di Simalungun, Jalan Panyabungan-Natal di Mandailing Natal, Jalan Sibuluan-Aek Horsik di Tapanuli Tengah, dan Jalan Lingkar Kepulauan Nias.
Program perbaikan jalan dari Pemprov Sumut dengan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun seharusnya bisa mengatasi kerusakan jalan provinsi. Namun, perbaikan ini termasuk lambat setelah dicanangkan sejak awal 2022. Setahun berjalan, kondisi jalan provinsi masih banyak yang rusak.
Rakyat terdampak
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling dasar. Kerusakan jalan berdampak langsung pada masyarakat. ”Ini tidak hanya menyangkut ekonomi daerah, tetapi juga keselamatan warga,” kata Abyadi.
Abyadi mencontohkan kecelakaan di Kecamatan Aek Bilah, Tapanuli Selatan, yang menewaskan delapan orang dalam satu keluarga. Mereka terbawa arus saat menyeberang dari badan sungai karena tidak ada jembatan di jalan provinsi yang mereka lintasi. ”Sulit membayangkan tidak ada jembatan di ruas jalan provinsi,” kata Abyadi.
Ia mengatakan, Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota jajarannya harus membuat peta jalan perbaikan jalan secara menyeluruh di Sumut. Pemerintah harus mendata dan membuat daftar prioritas pembangunan jalan dan jembatan. Jika hanya mengikuti cara-cara lama, perbaikan jalan di Sumut tetap jalan di tempat. ”Laju kerusakan jalan bahkan lebih cepat dari perbaikan jalan. Semakin lama semakin banyak jalan yang rusak,” kata Abyadi.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang mengalokasikan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus diawasi agar tepat sasaran. Ia juga mengingatkan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota jajarannya berhenti menjadikan proyek infrastruktur sebagai bancakan korupsi.
”Perbaikan jalan selama ini dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas. Namun, lebih kepada pendekatan proyek,” kata Abyadi.
Baca juga: Presiden Minta Segera Perbaiki Jalan Rusak Parah di Labuhanbatu Utara
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F12%2Fda5e51d9-e929-4a7f-b12a-a3fee4dec92a_jpg.jpg){kind=logo}
Para petani menunggu angkutan saat hendak pulang dari ladang di Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (11/5/2023). Jalan merupakan infrastruktur utama yang mampu meningkatkan nilai jual komoditas pertanian rakyat sehingga saat kondisinya rusak, perekonomian rakyat pun ikut terdampak.
Musa Rajekshah mengatakan, dari tinjauan kerja, Presiden meminta agar perbaikan jalan di Sumut segera dilakukan. ”Jalan di Sumut akan diperbaiki paling lama Juli mendatang. Semoga masyarakat Labuhanbatu Utara bisa melintasi jalan ini dengan lancar setelah diperbaiki,” kata Musa.
Presiden akan mengalokasikan Rp 800 miliar APBN untuk membantu pembangunan jalan di Sumut. Bantuan itu diharapkan menjadi awal untuk mengakhiri krisis jalan rusak yang berkepanjangan di Sumut. Jangan lagi menunggu ada korban atau menunggu kedatangan Presiden baru jalan diperbaiki.
