Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak
Pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten di Jambi. Perbaikan didahulukan bagi jalan logistik dan produksi yang rusak parah.
Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih perbaikan sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang rusak di Provinsi Jambi. Perbaikan akan segera dilakukan, terutama bagi jalan yang bernilai penting untuk kepentingan logistik dan produksi.
Seusai meninjau sejumlah ruas jalan Kota Jambi hingga Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pada Selasa (16/5/2023), Presiden Joko Widodo merinci data kerusakan jalan nasional, provinsi, ataupun kabupaten di Jambi. Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota.
”Untuk jalan kabupaten ada 10.000 kilometer, yang rusak lebih kurang 4.600 (kilometer), hampir separuh yang rusak jalan kabupaten/kota. Kemudian jalan provinsi ada 1.030 kilometer, yang rusak 250 kilometer, 25 persen, seperempatnya. Jalan nasional ada 1.300 (kilometer), yang rusak 130 (kilometer),” kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, jalan kabupaten yang ditinjau Presiden Jokowi adalah Jalan Desa Tangkit-Desa Sungai Gelam. Adapun jalan provinsi yang ditinjau adalah Simpang Ahok-Simpang Bumi Perkemahan Sungai Gelam. ”(Jalan) yang tadi itu jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan,” ujarnya.
Baca juga: Spanduk dan Pohon Pisang Ikut "Protes" Jalan Rusak di Cirebon
Menurut Presiden, pemerintah akan memperbaiki sejumlah jalan dalam beberapa waktu ke depan, terutama perbaikan jalan produksi dan jalan logistik. ”Ini yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak, itu masuk, akan kita mulai (perbaikannya) nanti Juli, Agustus,” katanya.
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada awak media seusai meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).
Kepala Negara pun menuturkan arti penting jalan logistik dan produksi sehingga ketika rusak mesti lekas diperbaiki. ”(Jalan) yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali sehingga (jalan) itu yang didahulukan, apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
(Jalan) yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga (jalan) itu yang didahulukan, apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan.
Tidak hanya Jambi, Presiden Jokowi mengatakan, provinsi lain juga masih banyak yang memerlukan penanganan perbaikan jalan. Terkait hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah akan mengerjakan perbaikan jalan rusak tersebut secara bersama-sama.
”(Jalan provinsi dan jalan kabupaten) ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena memang jalan yang di seluruh Tanah Air, yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi ini tadi saya sampaikan separuhnya (rusak), ya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam dua tahun tiga tahun kita akan kejar secepatnya,” ujar Presiden Jokowi.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menginformasikan, seusai meninjau ruas jalan dari Kota Jambi menuju Sungai Gelam, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ruas jalan nasional batas Kota Jambi ke Pelabuhan Talang Dukuh, Kabupaten Muaro Jambi.
Keluhan masyarakat di ruas jalan ini adalah padatnya kendaraan angkutan tambang batubara yang menuju Pelabuhan Talang Dukuh pada malam hari. Kondisi ruas jalan nasional cukup baik, tetapi untuk kondisi jalan kabupaten kurang baik.
Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan daerah yang rusak di Provinsi Jambi, Selasa (16/5/2023).
Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, rombongan Presiden tiba di Pelabuhan Talang Dukuh. Ketika akan berputar menuju jalan kembali, Presiden meminta arah berlawanan. Presiden sempat turun dari mobil untuk melihat langsung kerusakan di ruas jalan tersebut.
Menteri Basuki menuturkan, meskipun jalan tersebut termasuk jalan kabupaten, pemerintah pusat akan memperbaikinya. ”Ini jalan kabupaten, kita akan perbaiki sepanjang 2 kilometer,” katanya.
Inpres khusus untuk jalan daerah
Dia mengatakan, perbaikan jalan daerah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan Presiden pada Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
Ruas jalan batas kota Jambi (Desa Tangkit)-Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 km merupakan salah satu ruas yang diusulkan untuk ditangani melalui Inpres Jalan Daerah pada tahun anggaran 2023. Selain ruas tersebut, juga diusulkan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara sepanjang 9,7 km dan Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km. Penanganan kedua ruas tersebut untuk mendukung hasil-hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F16%2F5b09f87e-0cf8-4a79-92db-9be75e9eeb8f_jpeg.jpg){kind=logo}
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5/2023).
Sehari sebelumnya, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Basuki mengatakan bahwa inpres tersebut dikeluarkan karena banyak keluhan mengenai jalan rusak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian PUPR merumuskannya.
”Sejak Januari, pada saat ratas itu kan di-create yang namanya inpres percepatan pembangunan jalan daerah. Itu untuk menangani jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, dan jalan kota yang (diterbitkan) karena banyak keluhan ke Bapak Presiden saat kunjungan kerja, (banyak jalan) yang rusak,” ujarnya.
”Sejak Januari, pada saat ratas itu kan di- create yang namanya inpres percepatan pembangunan jalan daerah. Itu untuk menangani jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, dan jalan kota yang (diterbitkan) karena banyak keluhan kepada Bapak Presiden saat kunjungan kerja, (banyak jalan) yang rusak. ”
Sehubungan pembagian tugas, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran tahun 2023-2024. ”(Anggaran) 2023 ini sebesar Rp 32,7 triliun untuk seluruh Indonesia, ada sekian ribu ruas. (Anggaran) yang tahap pertama saya usulkan kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 14,9 triliun, untuk penanganan jalan daerah, termasuk yang Lampung kemarin,” kata Basuki.
Baca juga: Presiden: Rp 800 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak di Lampung
Menteri Basuki menuturkan, anggaran tersebut untuk penanganan jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia. Terkait waktu pengerjaan, saat ini dokumen anggaran sedang diselesaikan bersama Kemenkeu karena ada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
”Ada DIPA-nya, saya targetkan akhir Mei ini selesai DIPA-nya kemudian kita tenderkan. Ada yang melalui e-katalog (untuk) yang di bawah Rp 100 miliar. (Sedangkan) kalau di atas itu kita lakukan tender. Untuk yang e-katalog biasanya lebih cepat, cuma sekitar 2 minggu, sehingga Juli nanti mudah-mudahan sudah ada yang bisa dikerjakan,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F10%2F28a21d62-3d64-4733-8368-38e0aa40fb7a_jpg.jpg){kind=logo}
Sejumlah warga memasang spanduk dan menanam pohon pisang di jalan berlubang di jalur Tegalsari-Lemahtamba di Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (10/5/2023). Jalan tersebut termasuk dalam 150 kilometer jalan Kabupaten Cirebon yang rusak. Pemkab Cirebon menyebut, keterbatasan anggaran menjadi kendala perbaikan jalan.
Terkait banyaknya ruas jalan kabupaten dan kota yang rusak, Basuki menuturkan bahwa jumlah ruas-ruasnya memang lebih banyak dibandingkan jalan provinsi dan nasional. ”Jalan nasional ini, kan, kayak pohon. Batangnya itu jalan nasional, cabangnya jalan provinsi, rantingnya itu jalan kabupaten kota. Jadi jalan nasional lebih sedikit dari jalan provinsi, (jalan provinsi) lebih sedikit dari jalan kabupaten kota. Maka yang banyak (rusak adalah jalan) kabupaten kota,” ujarnya.
Jalan nasional ini, kan, kayak pohon. Batangnya itu jalan nasional, cabangnya jalan provinsi, rantingnya itu jalan kabupaten kota. Jadi jalan nasional lebih sedikit dari jalan provinsi, (jalan provinsi) lebih sedikit dari jalan kabupaten kota. Maka yang banyak (rusak adalah jalan) kabupaten kota.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menuturkan bahwa perbaikan infrastruktur memang mahal dan tidak semua kabupaten kota mempunyai kelebihan finansial. Pengerjaan dilakukan bertahap karena mesti ada kriteria kesiapan.
”Dalam inpresnya, kan, ada kriterianya. Jalan-jalan mana saja yang bisa ditangani inpres ini. Ya, desentralisasi, kan, tugasnya nasional, provinsi, kota-kabupaten. Kalau pemerintah di bawahnya tidak berkemampuan, ya, diambil alih oleh (pemerintah) di atasnya. Di atasnya enggak bisa, ke atas lagi,” ujar Basuki. (CAS)
