Presiden: Rp 800 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak di Lampung
Presiden Joko Widodo meninjau langsung kondisi jalan rusak di Lampung menggunakan mobil, Jumat (5/5/2023). Presiden menyebut, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran Rp 800 miliar khusus untuk memperbaiki jalan rusak.
Oleh
VINA OKTAVIA
·5 menit baca
LAMPUNG TENGAH, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau langsung kondisi jalan rusak di Lampung menggunakan mobil pada Jumat (5/5/2023). Presiden menyebut, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran Rp 800 miliar khusus untuk memperbaiki jalan rusak di Lampung.
Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan yang sudah lama rusak di Lampung. ”Tahun ini pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya bulan Juni karena harus lelang dulu,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada media di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat sore.
Menurut Presiden, ia juga akan meninjau kondisi jalan rusak di provinsi lain. Peninjauan jalan rusak yang dilakukan pemerintah pusat ini merupakan program yang sudah dirancang. Pemerintah pusat juga akan membantu anggaran untuk perbaikan jalan di provinsi atau kabupaten/kota lain yang membutuhkan.
”Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang,” kata Presiden.
Ia menambahkan, kondisi jalan yang bagus sangat berpengaruh terhadap biaya logistik. Jika ongkos logistik mahal, produk di daerah tidak bisa bersaing.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang dikeluarkan pada 16 Maret 2023.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Bappenas. Menteri PUPR, Menteri Keuangan, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melaksanakan pembangunan jalan di daerah yang terhubung dan terintegrasi untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, perkebunan, dan pertanian.
Presiden juga meminta agar para gubernur/wali kota menyediakan dukungan program dan anggaran, serta menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan lahan siap bangun dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan.
Berubah rute
Saat meninjau jalan rusak, Presiden Jokowi memilih hanya menggunakan mobil kepresidenan. Meski telah disiapkan helikopter, Presiden memilih menggunakan mobil. Rute yang dipilih pun berbeda.
Ia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Lampung Ainal Djunaidi. Selain itu, Presiden juga bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berasal dari Lampung.
Perjalanan Presiden dimulai dengan meninjau jalan rusak di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Jumat pagi, menggunakan mobil jenis Mercedez S600 Pullman Guard berpelat merah Indonesia 1 dan berbendera Merah Putih. Kendaraan kepresidenan itu terguncang-guncang saat melewati jalan berlubang di Lampung.
Seusai shalat Jumat dan makan siang, Presiden Jokowi melanjutkan peninjauan jalan rusak menuju Kabupaten Lampung Tengah menggunakan mobil yang sama. Dari Bandar Lampung, Presiden melalui jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan keluar di Gerbang Tol Gunung Sugih, Lampung Tengah.
Dari situ, Presiden melanjutkan perjalanan meninjau jalan ruas Kota Gajah-Seputih Raman-Simpang Randu yang rusak parah. Dibutuhkan waktu lebih dari tiga jam bagi Presiden dan rombongan untuk melintasi jalan sekitar 60 kilometer itu.
Bahkan, saat tiba di Desa Raman Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Presiden sempat berganti mobil menggunakan mobil kepresidenan jenis Land Cruiser berpelat merah Indonesia 1 dan berbendera Merah Putih. Hal itu lantaran mobil Mercedez S600 yang digunakan sebelumnya bermasalah.
Kami sudah menantikan jalan baik selama puluhan tahun. Kami berharap, setelah Presiden Joko Widodo lewat sini, jalan ini benar-benar diperbaiki
Susianti (47), warga Desa Raman Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, senang akhirnya Presiden melewati jalan yang sudah rusak selama puluhan tahun. Ia menyebut, selama itu, tidak banyak kepala daerah yang mau melintasi jalan tersebut.
”Kami sudah menantikan jalan baik selama puluhan tahun. Kami berharap, setelah Presiden Joko Widodo lewat sini, jalan ini benar-benar diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, setelah perbaikan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan terhadap kendaraan besar yang melintas agar tidak kelebihan beban. Hal itu agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali rusak.
Sebelumnya, ia menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan Rp 750 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Lampung. Dari jumlah item, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak Rp 99 miliar.
Ruas yang akan diperbaiki adalah ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya, ruas jalan Seputih Surabaya-Sadewa, dan ruas jalan Kota Gajah-Simpang Randu dengan total sepanjang 79 kilometer.
Staf Ahli Menteri PUPR Endra S Atmawidjaja menyebutkan, jalan nasional di Provinsi Lampung sepanjang 1.298 kilometer. Dari jumlah itu, 95 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 5 persen lainnya dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Adapun jalan provinsi sepanjang 1.693 kilometer. Dari jumlah ini, sebanyak 23 persen rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Jalan kabupaten/kota di Lampung sepanjang 17.700 kilometer. Namun, hanya 50 persen yang berstatus mantap alias baik. Sebaliknya, 50 persen lainnya atau sekitar 8.850 kilometer lainnya dalam kondisi rusak yang bervariasi baik rusak ringan, sedang, dan berat.
Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera, IB Ilham Malik, berpendapat kerusakan jalan yang terjadi di Lampung terjadi tidak hanya karena beban jalan berlebih, tetapi juga karena perawatannya yang tidak optimal. Selain itu, pelaksanaan konstruksi juga tidak memperhatikan drainase yang ada di sekitarnya. Pemerintah semestinya juga membangun sistem drainase untuk mengurangi risiko kerusakan jalan.
Ia menambahkan, kunjungan Presiden Joko Widodo menjadi peringatan bahwa kondisi jalan rusak di Lampung menjadi perhatian pemerintah pusat. Ke depan, pemerintah daerah semestinya dapat lebih serius dalam melakukan pemetaan dan perbaikan jalan rusak di daerah.