Harga Gabah Petani Tertinggi, Tembus Rp 8.000 Per Kilogram

Panen padi yang masih terbatas menyebabkan harga gabah petani sangat tinggi sehingga harga beras turut terkerek naik.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Buruh tani memanen padi di areal sawah yang terkena embusan angin kencang di Kecamatan Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (11/1/2024). Sebagian pemilik sawah memilih memanen dini padi mereka yang ambruk terkena angin untuk meminimalkan risiko kerugian akibat gagal panen.

JAKARTA, KOMPAS — Panen padi masih terbatas di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu menyebabkan harga gabah kering panen di tingkat petani sangat tinggi. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, harga gabah tertinggi menembus Rp 8.000 per kilogram.

Situasi itu membuat Perum Bulog kesulitan menyerap gabah di tingkat petani untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP). Selain itu, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani itu turut mengerek kenaikan harga beras.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), sejumlah daerah di Indonesia akan panen padi pada Januari 2024. Beberapa di antaranya Jawa Timur dengan perkiraan luas panen padi 47.104,92 hektar, Jawa Barat 41.669,44 hektar Sumatera Utara 35.138,19 hektar, Kalimantan Barat 31.322,36 hektar, dan Jawa Tengah 29.911,97 hektar.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Selasa (23/1/2024), mengatakan, sejumlah daerah di Demak dan Kudus, Jawa Tengah, sudah mulai panen padi. Daerah-daerah itu yang pertama kali mendapatkan air dari jaringan irigasi Waduk Kedungombo pada 15 September 2023.

Hasil panen terbilang bagus, yakni rata-rata sekitar 7 ton per hektar. Harga GKP di tingkat petani juga sangat tinggi, sekitar Rp 7.600-Rp 7.800 per kg, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg.

”Senin sore lalu, harga GKP tertinggi mencapai Rp 8.000 per kg. Harga setinggi itu dinikmati para petani di lima desa di Kecamatan Gajah dan Karanganyar, Demak, yang baru panen sekitar 1.500 hektar,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta.

Harga GKP tertinggi mencapai Rp 8.000 per kg. Harga setinggi itu dinikmati para petani di lima desa di Kecamatan Gajah dan Karanganyar, Demak, yang baru panen sekitar 1.500 hektar.

Hery menjelaskan, harga GKP petani bisa setinggi itu lantaran banyak daerah produsen beras yang belum panen. Selain itu, Indonesia diperkirakan juga mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024 sebanyak 2,83 juta ton.

Situasi itu membuat penggilingan beras menengah dan besar mulai mendatangi daerah-daerah penghasil beras yang sudah panen. Di Demak, misalnya, penggilingan lokal mulai berebut gabah petani dengan penggilingan besar dari Kerawang, Jawa Barat.

Menurut Hery, situasi tersebut bakal terjadi hingga panen raya di Demak yang diperkirakan mundur dari akhir Februari 2024 menjadi akhir Maret 2024. Pada saat panen raya nanti, harga GKP di tingkat petani diperkirakan tidak akan di bawah Rp 7.000 per kg.

Baca juga: Pelaku Perberasan Beradu Serap Gabah dan Beras

Di Jawa Barat, Masroni, anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat, menuturkan, mayoritas sawah masih belum panen karena baru mulai tanam pada Desember 2023 dan Januari 2024. Namun, ada sebagian kecil areal persawahan yang ditanami padi tahun lalu panen pada awal Januari 2024.

”Sebagian besar hasil panen disimpan petani sendiri. Sisanya dijual dalam bentuk gabah kering giling (GKG) seharga Rp 8.100 per kg atau di atas harga GKG yang ditetapkan pemerintah Rp 6.100 per kg,” tuturnya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petani menanam bibit padi varietas Inpari 33 di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (13/12/2023). Padi tersebut memiliki potensi hasil panen 9,8 ton gabah kering giling per hektar dan tahan terhadap hama wereng batang coklat. Petani setempat terus berupaya mencari varietas padi yang paling tepat dengan kondisi lingkungan sekitar serta tahan terhadap serangan hama.

Masroni menambahkan, panen raya padi musim tanam (MT) I di Jawa Barat diperkirakan berlangsung pada April 2024. Panen raya itu mundur sebulan lantaran dampak El Nino tahun lalu.

Ia juga memperkirakan harga GKP pada saat panen raya masih bisa di atas Rp 7.000 per kg. Harga tersebut bakal di atas harga GKP panen raya MT I tahun lalu yang di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000 per kg.

Tak bisa serap

Merujuk data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 23 Januari 2024, harga rata-rata nasional GKP di tingkat petani atau produsen Rp 6.770 per kg. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata GKP pada Januari 2023 yang sebesar Rp 5.370 per kg dan naik tipis dari Desember 2023 yang mencapai Rp 6.730 per kg.

Daerah dengan harga GKP tertinggi adalah Sulawesi Barat, yakni Rp 7.500 per kg, sedangkan terendah di Kalimantan Barat Rp 5.800 per kg. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, harga GKP tersebut masing-masing sebesar Rp 7.070 per kg dan Rp 7.000 per kg.

Adapun harga rerata nasional beras medium di tingkat pedagang eceran Rp 13.270 per kg. Harga tersebut jauh di atas harga Januari 2023 yang sebesar Rp 11.550 per kg dan lebih tinggi dari harga rerata tertinggi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg.

Daerah dengan harga gabah beras medium tertinggi berada di Papua Pegunungan, yakni Rp 23.990 per kg, sedangkan terendah di Jawa Timur Rp 12.070 per kg. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, harga beras medium tersebut masing-masing mencapai Rp 13.330 per kg dan Rp 13.080 per kg.

Baca juga: Harga Beras Naik Lagi di Atas Harga Tahun Lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengemukakan, Bulog tidak akan bisa menyerap gabah di tingkat petani lantaran harganya tinggi atau jauh di atas HPP GKP. Bulog juga tidak akan menyerap gabah itu di tengah kondisi defisit beras nasional.

”Jika dipaksakan menyerap, justru akan mendorong peningkatan harga gabah dan beras secara signifikan. Bulog baru akan menyerap beras di dalam negeri pada panen raya nanti,” katanya.

Jika dipaksakan menyerap, justru akan mendorong peningkatan harga gabah dan beras secara signifikan. Bulog baru akan menyerap beras di dalam negeri pada panen raya nanti.

Untuk saat ini, lanjut Arief, intervensi harga dan bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah akan menggunakan stok beras Bulog yang sebanyak 1,4 juta ton. Stok beras tersebut akan bertambah dari impor.

”Setiap minggu selalu ada penawaran impor beras dari Bulog. Untuk tahap awal tahun ini, sekitar 500.000 ton akan masuk secara bertahap. Begitu panen raya, kita hentikan impor tersebut untuk menjaga harga gabah petani,” ujarnya melalui siaran pers.

Baca juga: Defisit Beras Januari-Februari Ditutup Impor

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah bersama Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi (kanan) dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri) di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (8/1/2024).

Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/1/2024), Bulog menyatakan stok beras masih cukup untuk menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Namun, terkait penyaluran bantuan beras, Bulog mengakui masih belum berjalan optimal.

Kepala Divisi Manajemen Mutu Bulog Yayat Hidayat Fatahilah mengatakan, CBP yang dikelola Bulog saat ini sebanyak 1,433 juta ton. Stok dalam kondisi aman dan tersebar merata di seluruh daerah di Indonesia untuk mempermudah pengguliran program SPHP dan Bantuan Beras.

Pada tahun ini, Bulog diharapkan bisa mengelola stok beras sebanyak 3 juta ton. Ini lantaran Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan beras pada Januari-Maret 2024 dan April-Juni 2024, serta menstabilkan stok dan harga beras.

Terkait bantuan beras, lanjut Yayat, penyalurannya masih belum masif. Hal itu terjadi lantaran baru 17 kabupaten/kota dari 517 kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan validasi dan verifikasi data keluarga penerima manfaat.

Hasil validasi dan verifikasi data keluarga penerima bantuan beras itu penting karena menjadi dasar Bulog menyalurkan bantuan tersebut. Pada tahun lalu, bantuan beras ini juga terbukti dapat menekan kenaikan harga beras.

”Untuk itu, kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan validasi dan verifikasi data itu agar bantuan beras bisa disalurkan tepat waktu,” katanya.

Baca juga: Waspadai Defisit Beras pada Januari-Februari 2024