Kendati belum pasti, wacana pemerintah membuka peluang impor beras dinilai berdampak ke pasar dan menekan harga gabah di tingkat petani. Apalagi, wacana itu mengemuka saat panen raya padi sedang berlangsung.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga pembelian gabah/beras. Kebijakan itu diharapkan menjaga keseimbangan harga gabah di tingkat petani dan beras di konsumen. Pemerintah juga mematok harga eceran tertinggi beras.

Dengan bergotong royong dan mengelola lembaga secara profesional, petani terbukti dapat berdaya dan sejahtera di atas kakinya sendiri. Beras dan benih karya petani pun bisa ”unjuk gigi” di pasaran.

Momentum panen raya semestinya jadi ajang penggilingan padi untuk berburu gabah sebagai bahan baku. Namun, ketatnya persaingan, tipisnya margin, dan keterbatasan modal membuat pelaku usaha skala kecil tidak bisa leluasa.

Petani di Jawa Timur berharap pemerintah menetapkan harga ideal pembelian gabah dan beras. Ini bertujuan mencegah harga anjlok ketika panen raya mulai dilakukan di sejumlah daerah kelak.

Presiden Joko Widodo meminta Bulog segera menyerap gabah petani dengan harga wajar. Tahun ini ditarget Bulog bisa menyerap sampai 2,4 juta ton.

Setelah batas atas harga pembelian dicabut, harga GKP petani kembali melejit. Hal itu menyebabkan pedagang penebas, termasuk dari korporasi besar, bersaing ketat. Namun, pemodal kuat diyakini menang dalam persaingan.

Badan Pangan Nasional resmi mencabut surat edaran tentang harga pembelian gabah/beras yang baru berlaku sepekan. Kebijakan itu dinilai berisiko memperketat persaingan dalam perebutan gabah/beras di pasar.