Tata Ruang Laut di Kawasan IKN Disiapkan

Perencanaan ruang laut yang terintegrasi dengan ruang darat tengah digarap untuk Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Pembangunan kawasan perlu mengedepankan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Pengerjaan bangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah sekitar 40 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyiapkan perencanaan tata ruang laut yang terintegrasi dengan tata ruang darat di Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara atau KSN IKN. Aspek keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan di wilayah ibu kota itu, baik di darat maupun di perairan, diperlukan untuk pemanfaatan secara lestari serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Pengaturan terkait penataan ruang darat dan laut di kawasan IKN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo, dalam keterangan pers, Senin (4/12/2023), mengatakan, potensi sumber daya perikanan dan kelautan IKN meliputi wilayah daratan seluas 252.660 hektar dan wilayah perairan laut seluas 69.769 hektar yang berada di perairan laut Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah IKN terbagi menjadi kawasan pusat pemerintahan, kawasan IKN, dan kawasan pengembangan IKN dengan luas total 322.429 hektar.

Baca juga: Pembangunan IKN dan Urbanisasi Berkualitas di Kota-kota Lain

Aturan rencana tata ruang KSN IKN memiliki kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berperan sebagai operasionalisasi rencana induk IKN, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di IKN ke depan.

Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto menambahkan, isu-isu utama dalam rencana tata ruang KSN IKN adalah rencana pembangunan pelabuhan perikanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan budidaya terpadu di Kecamatan Muara Jawa di Kutai Kartanegara dan pengembangan kota pantai (waterfront city) berbasis wisata bahari.

Selain itu, ekowisata dengan konsep pengembangan green-blue city berkelanjutan di perairan pesisir Kutai Kartanegara, penataan permukiman nelayan, penataan alur pipa gas dan minyak bumi bawah laut, serta pelestarian ekosistem pesisir dan perlindungan alur migrasi biota laut.

Pelaksanaan rencana tata ruang KSN IKN dinilai menerapkan prinsip pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keterpaduan itu termasuk mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Otorita IKN.

”Kebijakan dan strategi rencana tata ruang yang terintegrasi di ruang darat dan perairan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan di wilayah IKN, memberikan arah dalam pengendalian dan pemanfaatan secara lestari, serta kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Suharyanto.

Baca juga: Kota Spons IKN dan Tantangan yang Mengikutinya

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023).

Infrastruktur

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengemukakan, Indonesia yang memiliki 17.000 pulau membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif. Infrastruktur konektivitas itu berupa jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, dibutuhkan pula infrastruktur penyediaan air, seperti bendungan dan irigasi, serta infrastruktur terkait pelayanan, antara lain rumah sakit, sekolah, dan pasar rakyat atau pasar tradisional.

Jokowi menilai, pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia amat penting dan strategis karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai medium pemersatu bangsa. Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

”Efisiensi biaya logistik sangat penting karena akan memengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur dalam negeri jelek,” ujar Jokowi dalam Silaturahmi Presiden dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta, yang diselenggarakan secara hibrida, Senin.