”Adu Balap” Produksi dan Impor Beras di Tahun Politik

Di saat Kementerian Pertanian mengupayakan peningkatan produksi beras, impor beras semakin masif. Impor 3,5 juta ton beras pada 2023 dirasakan belum cukup. Pada 2024, pemerintah kembali akan mengimpor 2 juta ton beras.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh tani menyebarkan bibit padi untuk ditanam di lahan persawahan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (2/11/2023). Sawah di Rorotan yang berada tak jauh dari Kanal Timur menjadikan aliran irigasi di kawasan tersebut selalu lancar sekalipun pada musim kemarau panjang.

Adu balap produksi dan impor beras bakal mewarnai tahun politik 2024. Tahun depan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton.

Pada tahun ini, produksi beras nasional diperkirakan berkurang sebanyak 650.000 ton menjadi 30,9 juta ton akibat dampak La Nina dan El Nino. Di tahun yang sama, pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton.

Target produksi beras sebanyak 35 juta ton itu dikemukakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu yang sebanyak 31 juta ton.

Untuk mengejar target itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan sejumlah upaya. Hal itu mulai dari percepatan tanam yang dimulai tahun ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan program percepatan tanam, hingga merealokasi dan meminta tambahan anggaran.

Menurut Amran, Kementan telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 provinsi seluas 569.374 hektar (ha). Per 4 November 2023, realisasi luas tanam mencapai 430.235 ha. Produksi gabah kering giling yang dihasilkan diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara 1,5 juta ton beras.

”Setidaknya gerakan itu dapat mengompensasi penurunan produksi padi akibat dampak El Nino yang diperkirakan Badan Pusat Statistik sebanyak 650.000 ton,” kata Amran.

Target produksi beras pada 2024 sebanyak 35 juta ton. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu yang sebanyak 31 juta ton.

Baca juga: Kementan Diminta Buktikan Realisasi Produksi Beras

Kementan juga akan memberikan insentif berupa bantuan benih padi dan pupuk bagi petani yang melakukan percepatan tanam pada November dan Desember 2023. Hal itu tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan juga hujan yang mulai terjadi sejak akhir Oktober 2023.

Kementan juga mengusulkan realokasi anggaran untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam padi dan peningkatan produksi beras dan jagung tahun anggaran 2023. Total pagu anggaran yang dialihkan dari sembilan unit kerja di Kementan sebesar Rp 1,52 triliun dari total pagu anggaran 10 unit kerja Kementan yang sebesar Rp 14,82 triliun.

”Kami juga mengusulkan anggaran tambahan pada tahun ini kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,83 triliun. Anggaran tambahan itu juga untuk mendukung program percepatan tanam padi, serta peningkatan produksi beras dan jagung,” kata Amran.

Di saat Kementan tengah mengupayakan peningkatan produksi beras, impor beras semakin masif. Impor beras yang sebanyak 3,5 juta ton pada 2023 dirasakan belum cukup sehingga pemerintah mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini.

Pemerintah telah menugasi Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024. Impor 2 juta ton beras itu baru berupa penugasan, jadi tidak serta-merta akan dilakukan Bulog.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah telah menugasi Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024. Impor 2 juta ton beras itu baru berupa penugasan, jadi tidak serta-merta akan dilakukan Bulog.

”Kalau pada tahun depan ada produksi gabah atau beras dari dalam negeri, kami akan serap sehingga tidak perlu impor sebanyak itu. Namun, kami butuh jaminan atau kepastian produksi (gabah atau beras) di dalam negeri,” kata Budi.

Baca juga: Hati-hati, ”Banjir” Beras Impor Bisa Tekan Harga Gabah Petani Tahun Depan

KOMPAS/PRIYOMBODO

Sejumlah pekerja memuat karung-karung berisi beras impor asal Vietnam ke atas truk pengangkut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/09/2023). Pada 2023, pemerintah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Untuk tahun depan, pemerintah kembali mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton.

Kebutuhan beras membengkak

Kebutuhan beras pada tahun depan membengkak cukup besar. Hal ini disebabkan pemerintah melanjutkan program bantuan beras hingga Juni 2024. Sasarannya justru bertambah dari 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah atau keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 22,004 juta KPM pada Januari-Juni 2024.

Jumlah KPM itu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setiap KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan pada Januari hingga Juni 2024.

Badan Pangan Nasional mencatat, total bantuan beras yang akan digulirkan selama enam bulan itu sebanyak 1,32 juta ton. Selain itu, perlu ada ketersediaan beras sebanyak 2,55 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan begitu, setidaknya dibutuhkan produksi beras sebanyak 16,62 juta ton pada Januari-Juni 2024 untuk bantuan beras dan konsumsi masyarakat. Jika realisasi produksi beras nasional pada Januari-Juni 2024 relatif sama dibandingkan periode sama 2023 yang sebanyak 18,4 juta ton, seharusnya produksi tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan beras selama semester I-2024.

Namun, pemerintah juga merencanakan pengeluaran cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada tahun depan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan beras bagi korban bencana alam. Kebutuhan beras program SPHP diperkirakan sebanyak 1,1 juta ton dan bantuan korban bencana alam 15.000 ton.

Baca juga: Beras, Fakta atau Angka?

HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar tentang proyeksi cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar secara hibrida di Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Menurut Budi, neraca produksi-konsumsi beras pada Januari-Februari 2024 masih defisit karena panen padi masih terbatas. Selain itu, harga gabah dan beras diperkirakan masih cukup tinggi. Jika harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih di atas harga pembelian pemerintah Rp 5.000 per kg, Bulog tidak dapat menyerapnya.

Selain itu, jika harga beras masih tinggi, Bulog juga masih harus melakukan operasi pasar. Setidaknya, beras yang dibutuhkan untuk operasi pasar selama tiga bulan sekitar 300.000 ton. Apabila ditambah dengan bantuan beras selama tiga bulan, total beras yang akan dikeluarkan bulog bisa mencapai 900.000 ton.

”Pada akhir tahun ini, stok beras kami diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Pada Januari 2024, beras impor sisa kuota tahun lalu akan masuk sekitar 400.000 ton. Jadi, dengan total penyaluran beras sekitar 900.000 ton selama tiga bulan, stok beras Bulog diperkirakan tinggal 700.000 ton,” ujarnya.

Dengan pertimbangan itu, lanjut Budi, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024. Namun, kalau ada produksi gabah atau beras di dalam negeri yang berlimpah dan harganya terjangkau Bulog, Bulog akan memprioritaskan serapan beras di dalam negeri.

Di samping itu, Budi juga mengaku tidak mudah bagi Bulog merealisasikan impor beras. Saat ini, banyak negara produsen beras membatasi ekspor beras, salah satunya India. Kalaupun membuka ekspor, negara-negara tersebut memilih menjual beras ke negara yang berani membayar dengan harga tinggi, seperti ke sejumlah negara di Eropa.

Baca juga: Stok Beras Tertekan Penurunan Produksi dan Restriksi

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga menjunjung beras bantuan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 500 keluarga di Gudang Bulog Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Sumbar, Rabu (25/10/2023). Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) antisipasi El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November-Desember 2023.

Ketua Komisi IV DPR Sudin berpendapat, peningkatan produksi beras menjadi kunci agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor beras. Di tengah tahun politik dan anggaran yang terbatas, yakni Rp 14,73 triliun pada 2024, Kementan harus bisa menjawab tantangan itu. Setidaknya, Kementan bisa meningkatkan dan menambah produksi beras dari panen raya musim tanam I-2024.

Peningkatan produksi beras menjadi kunci agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor beras.

Menanggapi hal itu, Amran yang pernah menjadi Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014-2019 mengaku bakal menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, pada tahun depan. Apalagi mengingat masa kerjanya sebagai Menteri Pertanian di sisa periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hanya 200 hari.

Selain itu, panen beras musim tanam I pada tahun depan diperkirakan mundur dari Maret-April menjadi April-Mei. Namun, ia berkomitmen untuk merealisasikan program peningkatan produksi pangan, termasuk gerakan nasional percepatan tanam.

”Dengan hanya mempercepat tanam padi seluas sekitar 500.000 ha, mungkin tidak akan cukup. Jika tambahan dana disetujui, kami akan berupaya menambah luas tanam tersebut menjadi 1 juta ha pada Desember 2023,” katanya.

Baca juga: Mentan Amran: RI Harus Kembali ke Swasembada Beras