Mentan Amran: RI Harus Kembali ke Swasembada Beras
Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali.
Oleh
HENDRIYO WIDI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Andi Amran Sulaiman bakal menjabat Menteri Pertanian di sisa periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang kurang dari setahun. Swasembada pangan, terutama peningkatan produksi beras dan jagung, menjadi program utamanya.
Amran dilantik sebagai Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Ia menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang saat ini telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Amran sebelumnya pernah menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019.
Ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, Amran mengaku diminta Presiden untuk fokus pada peningkatan produksi pangan, terutama padi dan jagung. Ia bahkan optimistis bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara yang swasembada beras yang terakhir kali dicapai pada 2021.
”Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali,” ujarnya.
Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali.
Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras untuk Perum Bulog sebanyak 2 juta ton untuk mengantisipasi kekeringan panjang akibat El Nino. Namun, belum semua beras impor itu terealisasi, pemerintah sudah mengalokasikan impor beras sebanyak 1,5 juta ton.
Pemerintah beralasan impor beras dibutuhkan lantaran produksi beras di dalam negeri turun akibat dampak El Nino sehingga harga beras melambung. Selain itu, pemerintah juga tengah menggulirkan program bantuan beras sebanyak 640.000 ton kepada 21,35 juta keluarga tidak mampu dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun 650.000 ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton.
Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara tahunan, produksi beras di Sulawesi Selatan turun 239.332 ton atau 7,78 persen, Jawa Barat 195.605 ton (3,58 persen), dan Jawa Tengah 169.448 ton (3,15 persen).
Sementara itu, Bulog mencatat, per Senin (23/10/2023), stok beras Bulog sebanyak 1,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 1,42 juta ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) dan 84.370 komersial. Bulog juga telah mendatangkan 1,2 juta beras impor dari kuota 2 juta ton. Sisanya sedang dalam perjalanan ke Indonesia.
Menurut Amran, tantangan meningkatkan produksi beras pada tahun ini cukup berat karena ada dampak El Nino. Namun, Kementan optimistis dapat melakukannya di sisa periode pemerintahan Jokowi. ”Hujan sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi sektor produksi pangan kita,” katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengakui tantangan menjadi menteri pertanian tidak mudah. Saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga panenan padi yang masih ada hingga akhir tahun ini dan meningkatkan produksi padi sepanjang tahun depan.
”Pak Amran adalah sahabat lama saya. Tidak diragukan lagi integritas dan kemampuannya,” ujarnya.
Saya juga berharap agar program Presiden tentang korporasi petani dapat digerakkan kembali dan dijadikan percontohan utama dalam pengelolaan hulu-hilir produksi padi tahun depan.
Tokoh tani dan juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono berharap agar Menteri Pertanian yang baru dapat meningkatkan produksi padi pada tahun depan. Minimal, Menteri Pertanian yang baru dapat mengurangi impor beras.
”Saya juga berharap agar program Presiden tentang korporasi petani dapat digerakkan kembali dan dijadikan percontohan utama dalam pengelolaan hulu-hilir produksi padi tahun depan. Di desa kami, program itu sudah tidak berjalan selama empat tahun ini,” kata Hery.