Pemerintah Ajak UMKM Masuk Rantai Pasok Industri

Pemerintah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah beralih ke sektor produksi, bukan lagi konsumsi. Hal ini akan memberi kepastian pangsa pasar yang menguntungkan pelaku usaha sekaligus memudahkan mendapat permodalan.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (tengah) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko (kanan) serta CEO Amartha Andi Taufan, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bergerak di bidang industri sebagai bagian dari rantai pasok. Alasannya, sektor tersebut memberi kepastian pasar, tak dipengaruhi musim tertentu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, pihaknya tengah membangun ekosistem agar UMKM menjadi bagian rantai pasok industri. Hal ini erat kaitannya dengan program hilirisasi.

”Saya ingin coba, UMKM tidak lagi didominasi usahanya pada kuliner, produk-produk konsumsi. Kita coba sekarang jadi produk barang setengah jadi, bahan baku yang bisa supply industri,” kata Teten di Gedung Auditorium Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Baca Juga: Naikkan Level Usaha Mikro, Pemerintah Galakkan Transformasi Digital

Dengan konsep tersebut, pelaku usaha sekaligus pemasok yang terintegrasi dengan industri tertentu akan bergabung dalam rantai bisnis yang besar. Lembaga pembiayaan tak lagi khawatir untuk memberikan pembiayaan.

Di sektor farmasi, misalnya, UMKM dapat memasok bahan-bahan dasar, seperti kunyit, bahkan rumput laut. Hal itu didukung pemerintah dengan membangun rumah-rumah produksi untuk membuat produk-produk setengah jadi guna memasok industri-industri yang membutuhkan.

”(Hal) yang harus dibangun adalah ekosistem bisnis yang memungkinkan para UMKM ini punya kepastian bisnis, usahanya lancar, bahkan terus tumbuh, sehingga menarik perbankan, financial technology (fintech)untuk menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM tanpa agunan,” tutur Teten.

Ia menyarankan, transformasi digital harus di hulu. Teknologi, seperti internet of things (IoT) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat memudahkan serta menghubungkan bisnis-bisnis kecil sehingga mereka dapat bekerja lebih efisien. Saat ini, transformasi digital lebih mendominasi pada bagian hilir, yakni lokapasar, tetapi lemah dalam sektor produksi.

Baca Juga: Warga Kampung Nelayan Jakarta Utara Butuh Bantuan Modal Usaha

Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko. Ia meyakini, ekosistem yang tertata menjadi kunci berkembangnya UMKM Indonesia. Sebab, fintech dapat menilai UMKM dalam pemberian modal melalui jejak digital guna mengonfirmasi kegiatan usahanya. Hal ini perlu dimanfaatkan ketika tak ada laporan keuangan guna mengecek rekam jejak finansial.

”Kegiatan usaha terkonfirmasi secara digital sehingga fintech, bank, siapa pun akan lebih percaya diri memberikan pinjaman. Perhitungan risiko lebih mudah,” katanya.

CEO Amartha Andi Taufan meyakini potensi untuk berkembangnya UMKM makin baik. Meski UMKM masih memanfaatkan momentum musiman untuk mengeruk keuntungan, fintech jadi opsi dalam permodalan. Namun, era kluster bisnis yang makin beragam menumbuhkan kepercayaan diri fintech untuk memberi permodalan.

AFPI akan menggelar UMKM Digital Summit 2023 pada 21 September 2023 di Convention Hall SMESCO, Jakarta. Bekerja sama dengan Kemenkop UKM, kegiatan ini diharapkan menjawab masalah akses pembiayaan yang kerap dialami pelaku UMKM serta meningkatkan inklusi keuangan nasional dengan proses digitalisasi yang dimiliki fintech.

Baca Juga: Wapres: 85 Persen Tenaga Kerja di ASEAN Disumbang dari Sektor UMKM