Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020 untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menciptakan perdagangan di kanal e-dagang yang bermartabat, adil, dan bermanfaat.

Serapan garam dan gula rakyat akan menjadi prioritas pemerintah di tengah tren peningkatan impor garam dan gula. Sementara itu, pemerintah diminta untuk merealisasikan target swasembada.

Pemasaran UMKM yang menurun selama pandemi Covid-19 didorong untuk bangkit melalui terobosan pemasaran berbasis teknologi. UMKM perlu meningkatkan daya saing agar bisa bersaing dengan produk jenama luar negeri.

Penyaluran kredit bagi UMKM terus didorong. Program kredit bagi usaha menengah yang bersifat sementara diharapkan mendapat subsidi bunga dan penjaminan.

UMKM perlu menyesuaikan model bisnis untuk menggarap peluang bisnis di pasar digital. Hal ini dibutuhkan seiring dengan tren perubahan pola konsumsi dari luring ke daring.

Pelaku usaha mikro pengakses KUR Supermikro masih dimintai agunan oleh bank. Selain itu, UMKM yang masih menanggung kredit sulit mengakses KUR.

Warung sembako dan toko kelontong melintasi zaman. Buku tulis gelatik catatan utang, toko kelontong dalam kartu pos tahun 1913 dan 1919, serta warung pintar mewarnai perjalanan sektor usaha ekonomi kerakyatan itu.

Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah perlu ditata kembali agar potensi wisata dan ekonomi dapat dikelola dengan maksimal. Namun, pemanfaatan kawasan di sekitar danau harus mempertimbangkan konservasi agar lestari.

”Holding” BUMN tak sekadar menyasar pelaku usaha ultramikro. Pembentukan perusahaan induk yang akan dimotori BRI ini juga akan berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

Alat berat membongkar bangunan Pasar Kito di Jambi Selatan, Kota Jambi, Selasa (9/3/2021). Sebanyak 131 pedagang direlokasi ke pasar modern yang dibangunkan oleh Pemerintah Kota Jambi.