Terhambatnya Pengadaan CBP Turut Picu Kenaikan Harga Beras
Kenaikan harga beras turut dipicu oleh terhambatnya pengadaan cadangan beras pemerintah atau CBP. Hingga akhir tahun ini, pemerintah akan mengandalkan beras impor untuk menambah CBP.
Oleh
HENDRIYO WIDI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga beras turut dipicu oleh terhambatnya pengadaan cadangan beras pemerintah atau CBP. Untuk itu, pemerintah perlu benar-benar menjaga dan menambah CBP agar harga beras tidak semakin naik.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (7/9/2023), mengatakan, kenaikan harga beras tidak hanya dipengaruhi kekeringan akibat El Nino, tetapi juga terhambatnya pengadaan CBP. Belakangan ini pemerintah kesulitan menyerap gabah dan beras di dalam negeri dan mendatangkan beras dari negara lain.
Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kilogram (kg). Hal itu membuat Perum Bulog tidak mampu menyerap gabah tersebut karena hanya diperbolehkan membeli gabah atau beras sesuai HPP atau 10 persen lebih tinggi dari HPP.
Dari sisi impor, lanjut Tauhid, Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India. Sejumlah negara produsen beras lain, seperti Thailand dan Vietnam, juga tidak membuka keran ekspor beras secara besar-besaran demi pemenuhan kebutuhan domestik.
Di sisi lain, pelaku pasar perberasan juga tengah bersaing untuk mendapatkan gabah atau beras untuk menambah stok mereka. ”Ketiga faktor itu secara otomatis memengaruhi psikologis pasar beras. Pelaku pasar tidak akan mengeluarkan beras secara normal sehingga membuat harga beras naik,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Ketiga faktor itu secara otomatis memengaruhi psikologis pasar beras. Pelaku pasar tidak akan mengeluarkan beras secara normal sehingga membuat harga beras naik.
Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, CBP di Bulog saat ini sebanyak 1,52 juta ton. Pada September, Oktober, hingga November 2023, stok itu akan berkurang lantaran sebanyak 640.000 ton beras disalurkan kepada 21,3 juta rumah tangga berpenghasilan rendah.
Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih terbatas kendati mulai meningkat secara bulanan. Per 7 September 2023, stok beras di PIBC sebanyak 25.850 ton. Stok tersebut meningkat 8,3 persen secara bulanan dan turun 34,7 persen secara tahunan.
Sementara itu, berdasarkan Panel Harga Pangan NFA, per 7 September 2023, harga rata-rata nasional GKP di tingkat petani Rp 6.240 per kg. Harga tersebut naik 13,25 persen secara bulanan dan di atas HPP.
Adapun harga rata-rata nasional beras medium di tingkat eceran Rp 12.620 per kg. Harga beras itu sudah naik 5,51 persen secara bulanan dan 15,25 persen secara tahunan. Harga tersebut juga sudah di atas harga eceran tertinggi beras medium Rp 10.900 per kg.
Tauhid meminta agar pemerintah meredam kenaikan harga beras baik melalui stabilisasi harga dan menambah CBP. Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat menyerap gabah petani atau beras dari penggilingan kecil.
Pertama, pendekatan kelembagaan. Dengan pendekatan ini, pemerintah melalui Perum Bulog memperkuat kemitraan dengan petani dan penggilingan kecil. Kedua, pendekatan harga, yakni dengan membeli gabah atau beras secara komersial, bukan berdasarkan patokan HPP.
”Ketiga, pendekatan produksi yang merupakan langkah jangka menengah dan panjang. Melalui pendekatan ini, pemerintah melalui Bulog bisa melakukan kontrak pengembangan pertanian padi dengan modal serta bantuan benih dan pupuk dari Bulog atau badan usaha milik negara terkait,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, CBP di Bulog memang akan berkurang sebanyak 640.000 ton dari 1,52 juta ton menjadi 880.000 ton. Namun, pemerintah akan menambah CBP itu sebanyak 650.000 ton.
”Dari jumlah itu, sebanyak 400.000 ton akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Sementara untuk 250.000 ton akan diimpor dari Kamboja. Untuk beras impor dari Kamboja, kami akan segera menjajaki dan membuat nota kesepahaman dengan pemerintah dan pelaku perberasan di sana,” ujarnya.
Pemerintah akan menambah CBP itu sebanyak 650.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 400.000 ton akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Sementara untuk 250.000 ton akan diimpor dari Kamboja.
Adapun terkait dengan serapan di dalam negeri, lanjut Arief, tetap akan dilakukan pelan-pelan dan tidak secara masif. Pasalnya, jika Perum Bulog menyerap secara masif, harga akan naik lagi karena GKP di tingkat petani terbatas. NFA juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk terus mendorong peningkatan produksi beras.
Dalam rapat dengar pendapat NFA dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/9/2023), anggota Komisi IV DPR, Hanan A Rozak, mengatakan, tahun depan, pemerintah harus dapat memiliki CPB yang cukup. Pada 2024, NFA dan Bulog menargetkan memiliki CBP sebanyak 2,3 juta ton.
”Jika persoalan yang sama kembali terulang, yakni harga GKP di petani jauh di atas HPP, pengadaan CBP dari dalam negeri itu tidak mungkin bisa dilakukan. Untuk itu, saya berharap ada perencanaan yang matang untuk merealisasikan serapan gabah atau beras di dalam negeri pada tahun depan,” katanya.