“Curhat” Soal UE dan Manuver Ekspor RI di Eropa

Indonesia dan Uni Eropa sudah bersepakat sengketa dagang tak menghalangi kelanjutan perundingan kemitraan ekonomi komprehensif. Penyelesaian sengketa dagang merupakan hak Indonesia sebagai negara yang berdagang.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEM) memimpin forum konsultasi ASEAN dengan Uni Eropa ke-19 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023). Forum konsultasi itu bagian dari rangkaian AEM Meeting ke-55 yang berlangsung sepanjang 17-22 Agustus 2023 di Semarang dan digelar dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN.

Indonesia tampak tak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan perwakilan Uni Eropa atau UE untuk menyampaikan "curhat" sebagai rekan berdagang. Tidak hanya dalam pertemuan bilateral, Indonesia juga mengambil kesempatan itu pada forum-forum multilateral yang tidak dihadiri UE.

"Curhat" itu tanpa dipantik berseliweran dalam rangkaian pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers’) atau AEM Meeting ke-55. Pada Minggu (20/8/2023) pagi, terdapat forum konsultasi AEM dan UE ke-19. Rangkaian AEM Meeting ke-55 berlangsung sepanjang 17-22 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Perhelatan ini digelar dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN.

Dari sisi perdagangan, sejumlah komoditas ekspor unggulan negara-negara anggota ASEAN tertekan oleh kebijakan UE yang berorientasi pada lingkungan. Misalnya, delegated acts (rincian teknis) dari dokumen Renewable Energy Directive II yang menggolongkan minyak kelapa sawit mentah sebagai tanaman yang berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan secara tak langsung.

Regulasi Bebas Deforestasi UE atau EUDR yang mengamanatkan Komisi Eropa mengelompokkan negara mitra dari segi tingkat risiko terhadap deforestasi,

Ada pula Regulasi Bebas Deforestasi UE atau EUDR yang mengamanatkan Komisi Eropa mengelompokkan negara mitra dari segi tingkat risiko terhadap deforestasi, yakni tinggi, standar, dan rendah. Produk-produk yang ditinjau dalam aturan tersebut terdiri dari, sapi, kakao, kopi, minyak sawit, kedelai, arang, karet, kayu dan kertas yang sudah dicetak, serta produk-produk turunannya.

Belum lagi mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM) yang memajaki produk yang masuk ke pasar UE berdasarkan tingkat emisinya.

Di ASEAN, laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 2021 memperkirakan, CBAM akan berdampak pada produk semen dan kaca dari Thailand dan Indonesia, aluminium dari Indonesia dan Malaysia, baja dan ferrous metal dari Indonesia dan Singapura, serta produk kimia dan pupuk dari Malaysia dan Indonesia.

Baca juga: Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO

EU Senior Economic Official Christophe Kiener menjadi salah satu delegasi UE dalam pertemuan konsultasi antara ASEAN dengan Uni Eropa atau UE, Minggu (20/8/2023). Pertemuan itu merupakan salah satu mata acara AEM Meeting ke-55 di Semarang, Jawa Tengah. Kementerian Perdagangan menghelat AEM Meeting ke-55 sepanjang 17-22 Agustus 2023 dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN.

Secara khusus di Indonesia, Komisi Eropa pada pekan lalu membuka investigasi dugaan circumvention terhadap ekspor produk biodiesel Indonesia yang tengah dikenakan bea masuk imbalan ketika memasuki pasar UE. Indonesia dituduh menghindari bea itu dengan mengekspor biodiesel ke China lalu ke Inggris dan berakhir di UE.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, volume ekspor biodiesel Indonesia ke China senilai 660.337,21 ton (2018), 606.779,27 ton (2019), 8.200 ton (2020), 86.329,6 ton (2021), dan 231.731,08 ton (2022). Adapun data statistik perdagangan UE menunjukkan, total ekspor biodiesel Inggris ke UE sebanyak 286.226,38 ton (2018), 554.395,35 ton (2019), 0 (2020), 363.156,33 ton (2021), dan 387.759,56 (2022).

Mitra dagang mana yang tak mangkel dengan perlakuan seperti itu. “Kopi mesti punya legalitas yang begitu rupa tetapi dia (UE) masih beli batubara juga. Jadi (seolah-olah), lebih jelek kopi dari pada batubara. Ini membuat kita susah,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat konferensi pers setelah pertemuan bilateral dengan Britania Raya (United Kingdom/UK) di Semarang, Minggu (20/8/2023).

Saat itu, wartawan menanyakan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan UK. Tak ada yang menyebut soal UE, tetapi "curhat colongan" atau curcol dari Zulkifli mengalir dalam konferensi pers.

Curcol itu ternyata bermula dari pertemuan bilateral Indonesia dengan UK di sela AEM Meeting ke-55. Di tengah fokus bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan, Indonesia meminta UK untuk tidak menerapkan kebijakan seperti UE. Indonesia berharap, kebijakan lingkungan UK dapat berimbang.

Baca juga: Indonesia Minta Jangan Ada Kebijakan Bias dari UE

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan, tanggapan UK positif terhadap permintaan Indonesia terkait kebijakan lingkungan yang berimbang. “Artinya, (tanggapan) ini menjadi pemahaman bersama yang kolektif terhadap kesetaraan dan keberimbangan,” ujarnya saat ditemui di sela AEM Meeting ke-55.

Pertemuan bilateral itu tak hanya menjadi sarana curcol tetapi juga kesempatan untuk menggenjot ekspor Indonesia ke Inggris lewat upaya peningkatan Komite Ekonomi dan Perdagangan Gabungan (JETCO) antarkedua negara menjadi Perjanjian Dagang Bebas (FTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Kementerian Perdagangan mencatat, nilai total ekspor Indonesia ke Inggris pada 2022 mencapai 1,65 miliar dollar AS atau tumbuh 12,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai total impornya sebesar 1,03 miliar dollar AS atau lebih rendah 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Pelaku Industri Siapkan Dua Langkah Hadapi Regulasi Deforestasi UE

Tidak hanya dalam forum diplomasi yang menghadirkan UE, Jerry mengatakan, pertemuan bilateral seperti dengan UK pun dimanfaatkan untuk menegaskan kebijakan yang berdampak pada perdagangan harus berimbang dan objektif sehingga adil dan setara bagi semua pihak.

“Tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di G20, kami memastikan bahwa kesetaraan, keadilan, dan objektivitas (dalam kebijakan yang memengaruhi perdagangan) perlu ditindaklanjuti,” katanya.

Meskipun tensi dagang antara Indonesia dan UE memanas, Jerry menyebutkan, perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan UE tetap berjalan. Indonesia dan UE bersepakat sengketa dagang dan perundingan CEPA tetap berlangsung serta keduanya adalah hal yang terpisah. Penyelesaian sengketa dagang merupakan hak Indonesia sebagai negara yang berdagang di kancah mancanegara.

Data BPS mencatat, sepanjang Januari-Juli 2023, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke UE sebanyak 10,03 miliar dollar AS, anjlok 17,45 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Nilai impor pada periode itu 8,43 miliar dollar AS atau melesat 33,56 persen.

Baca juga: Ambil Peluang dari Penerapan Kebijakan Karbon Uni Eropa

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga yang turut memimpin delegasi RI dalam AEM (ASEAN Economic Ministers’) Meeting ke-55 memberikan keterangan di sela rangkaian pertemuan, Minggu (20/8/2023)

Manuver ekspor

Tak ada rotan, akar pun jadi. Bermasalah di pasar UE, masih ada negara di Eropa lainnya yang menjadi mitra dagang Indonesia. Selain mengincar UK, Indonesia juga mempererat silaturahmi dagang dengan Eurasian Economic Union atau EAEU yang terdiri dari Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Rusia lewat Komisi Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Commission/EEC).

Upaya itu tercermin dari pertemuan bilateral antara Jerry dengan Kepala Sekretariat Anggota Dewan (Menteri) Bidang Integrasi dan Ekonomi Makro EEC Andrey Diansky di sela AEM Meeting ke-55. Dari pertemuan itu, Jerry optimistis perundingan FTA antara Indonesia dengan EAEU (I-EAEU FTA) dapat rampung pada 2024. Harapannya, FTA tersebut dapat meningkatkan perekonomian secara bilateral.

Kementerian Perdagangan mencatat, total nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota EAEU pada 2022 mencapai 4,4 miliar dollar AS atau melejit 30,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas yang diekspor ke kawasan itu terdiri dari, minyak kelapa sawit, kopra, dan kopi. Komoditas yang diimpor Indonesia terdiri dari, pupuk mineral/kimia potasik, batubara, produk setengah jadi (besi/baja), dan fero-alloys.

Dengan atau tanpa adanya sengketa dagang antara Indonesia dengan UE, Indonesia perlu diversifikasi perdagangan, baik produknya maupun negara rekan dagangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani menilai, pendekatan dengan EEC ke kawasan EAEU tidak perlu diartikan Indonesia berpotensi 'memusuhi' UE.

“Dengan atau tanpa adanya sengketa dagang antara Indonesia dengan UE, Indonesia perlu diversifikasi perdagangan, baik produknya maupun negara rekan dagangnya. Pelaku usaha menginginkan perluasan atau penambahan rekan dagang, bukan menyubtitusikannya,” tuturnya saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Artinya, Indonesia tidak salah menjajaki kerja sama bilateral dengan EEC dalam rangka diversifikasi pasar. Tanpa diversifikasi, Indonesia sulit mempertahankan stabilitas kinerja ekspor dan perdagangan secara menyeluruh.

Di sisi lain, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, pendekatan bilateral ke EEC menunjukkan Indonesia sedang ‘menggertak’ UE yang terus-menerus membatasi ekspor produk Tanah Air.

“Masak kita di-drive sama UE, kan tidak seharusnya begitu. Dengan mengajak EEC berbicara, Indonesia menunjukkan tidak bergantung pada UE. Selain itu, terdapat peluang perluasan pangsa pasar bagi produk Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah,” kataya Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Jangan Sampai Perseteruan RI-UE Jadi Perang Dagang

Dalam perdagangan di kancah mancanegara, ternyata masih ada upaya asing untuk "menjajah" produk ekspor Tanah Air lewat kebijakan-kebijakan yang cenderung bias. Lewat manuver-manuver diplomasi dagang ke beragam negara, Indonesia tengah menunjukkan kemerdekaannya dalam mengekspor produk unggulannya.