Pemerintah Pasang Target Tinggi untuk 2024

Di tengah target penuntasan program prioritas pada 2024, pemerintah masih tetap melanjutkan upaya menekan defisit fiskal ke bawah 3 persen.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Lanskap gedung pencakar langit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2023). Perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 persen pada 2022, yang ditopang konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pada akhir masa jabatan tahun 2024, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memasang target ambisius untuk menuntaskan berbagai program prioritas. Sejalan dengan itu, defisit fiskal ditargetkan berada di angka 2,16 sampai 2,64 persen dari produk domestik bruto. Target ini cukup menantang di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (20/2/2023), pemerintah mulai membahas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2024, yang akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terakhir pemerintahan Joko Widodo.

Seusai rapat terbatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2024 akan dijaga dengan mendorong pendapatan negara yang ditopang peningkatan rasio pajak (tax ratio). Belanja negara juga akan dijaga tetap disiplin dengan prioritas sesuai agenda nasional.

Di tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Amin, sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes (stunting), peningkatan laju investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah program prioritas itu, seperti penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol persen pada 2024 serta penurunan tengkes menjadi 3 persen, akan berimplikasi pada alokasi anggaran yang harus disediakan di APBN 2023 dan 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampaian pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022.

Di tengah target penuntasan program prioritas yang cukup ambisius di akhir masa jabatan itu, pemerintah juga masih terus melanjutkan kebijakan defisit fiskal ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit fiskal di APBN 2024 pun diperkirakan semakin ketat. Sebagai perbandingan, tahun ini defisit APBN ditargetkan sebesar 2,84 persen dari PDB.

”Tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer APBN mendekati nol,” kata Sri Mulyani. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi pemerintah membiayai penuntasan berbagai program prioritas itu sembari menekan defisit yang cukup signifikan.

Secara umum, tema KEM-PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikatornya antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,7 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.800-15.400 per dollar AS, dan suku bunga di 6,5-7,4 persen.

Tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB.

Selain itu, harga minyak diasumsikan pada 75-85 dollar AS per barel, lifting minyak sebesar 592.000-691.000 barel per hari dan lifting gas 1,007 juta-1,058 juta barel setara minyak per hari. Adapun rasio kemiskinan ditargetkan 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,36-0,37 persen, serta pengangguran 3,6-4,3 persen.

Asumsi itu diambil dengan melihat kondisi global yang berubah drastis sepanjang 2023-2024. Sri Mulyani menyebutkan, beberapa tantangan itu adalah tekanan geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi dan menyebabkan kenaikan suku bunga global, serta dibukanya kembali perekonomian China.

”Kita juga perlu mengantisipasi berlanjutnya pelemahan kondisi global, yaitu dalam bentuk kinerja ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena tekanan geopolitik, serta ketidakpastian harga komoditas yang meningkat akibat persaingan politik antara negara-negara besar,” katanya.

Investasi

Seiring dengan itu, pemerintah juga akan mendukung peningkatan laju investasi dengan target realisasi penanaman modal langsung Rp 1.650 triliun pada 2024, naik 17,8 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 1.400 triliun.

Target itu diupayakan dicapai dengan perubahan regulasi dan reformasi kebijakan. Di antaranya, Undang-Undang Cipta Kerja, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga akan menggunakan instrumen insentif fiskal dalam bentuk tax holiday dan tax deduction untuk riset dan vokasi. Adapun tax allowance digunakan untuk mendukung transformasi industri yang berbasis sumber daya alam guna memperkuat ekosistem industri otomotif berbasis listrik. ”Ini akan jadi upaya yang dilakukan tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain aksi reformasi melalui berbagai regulasi, kebijakan transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah seperti hilirisasi industri, transisi energi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

Selain itu, ada beberapa catatan yang disoroti Presiden untuk tahun 2024. Pertama, tantangan persiapan penyediaan pangan di tengah perubahan iklim. Kedua, urgensi pengembangan sektor pendidikan. Hal ini berkaca dari beberapa negara yang kini mengalami kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur otomotif, seperti di Jerman, Hongaria, Ceko, dan Jepang.

Baca juga: Benarkah Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Terpuruk?

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Seekor sapi mencari makan dengan latar belakang mobil yang selesai diproduksi di Pabrik Hyundai, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (18/2/2023). Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, produksi kendaraan sepanjang 2022 mencapai 1,3 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan produksi 2019 (sebelum pandemi) yang hanya 1,28 juta unit. Selain pasar dalam negeri yang besar, produksi kendaraan juga untuk pasar ekspor. Ekspor kendaraan roda empat naik cukup tajam dari tahun 2021 ke tahun 2022, naik dari 300.000 unit ke hampir 600.000 unit.

Menantang

Secara terpisah, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, target pemerintah di akhir masa jabatan itu akan cukup menantang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum tampak ujungnya. Terlebih lagi adanya keinginan pemerintah untuk terus menekan angka defisit APBN lebih kecil di bawah 3 persen di tengah penerimaan negara yang diperkirakan menurun.

”Tidak dimungkiri, penerimaan pajak kita tahun lalu memang banyak terbantu oleh windfall kenaikan harga komoditas, yang mungkin tidak berulang tahun ini dan tahun depan,” katanya.

Target pemerintah di akhir masa jabatan itu akan cukup menantang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum tampak ujungnya.

Meski demikian, beberapa langkah inovasi yang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan penerimaan negara serta mendorong kebijakan belanja negara yang lebih disiplin. Misalnya, upaya peningkatan rasio pajak dan memperluas basis perpajakan. Ada juga upaya untuk mengefektifkan subsidi dan bantuan sosial, juga pengurangan belanja nonprioritas yang mulai jauh ditekan.

Ia memperkirakan, meskipun defisit APBN 2024 akan sulit ditekan hingga batas bawah 2,16 persen, defisit fiskal sebesar 2,64 persen masih cukup realistis untuk dicapai.

”Jadi, meskipun memang di satu sisi ada banyak program yang mendesak harus diselesaikan di akhir masa jabatan, inovasi yang sudah dilakukan itu seharusnya bisa mendukung pencapaian target itu,” katanya.