Strategi Pengadaan 2,4 Juta Ton Beras Pemerintah Digulirkan

Bulog ditargetkan mampu merealisasikan cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Di sisi lain, harga gabah kering panen di tingkat petani masih tinggi, di atas harga pembelian pemerintah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh tani memanen padi di lahan sawah yang terendam banjir di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (4/1/2023). Agar tidak terendam air, padi yang telah dipotong diletakkan di dalam terpal yang telah dibentuk menyerupai perahu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan Perum Bulog memiliki cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton pada tahun ini. Sejumlah strategi digulirkan, seperti menggandeng penggilingan besar dan mengupayakan skema pembiayaan yang lebih murah bagi badan usaha milik negara sektor pangan.

Di sisi lain, petani mengingatkan ada potensi gangguan produksi dan panen akibat cuaca, banjir, dan virus kerdil. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada masa panen raya Februari-Maret 2023 diperkirakan lebih tinggi dari tahun lalu.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Selasa (14/2/2023), mengatakan, Badan Pangan Nasional telah meminta Bulog segera merealisasikan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton pada tahun ini. Sekitar 70 persen atau 1,68 juta ton CBP ditargetkan terealisasi pada semester I-2023, sedangkan sisanya pada paruh semester berikutnya.

Untuk memenuhi CBP pada tahap pertama, Bulog telah diminta menyerap gabah petani pada musim panen raya Februari-Maret 2023. Dalam penyerapan itu, Badan Pangan Nasional akan mempertemukan Bulog dengan pelaku usaha penggilingan besar agar bisa berkoordinasi dan bermitra.

”Kami berharap para pelaku usaha penggilingan besar ini dapat membantu Bulog merealisasikan CBP sebanyak 2,4 juta ton pada saat panen raya hingga akhir tahun ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Badan Pangan Nasional telah meminta Bulog segera merealisasikan CBP sebanyak 2,4 juta ton pada tahun ini. Sekitar 70 persen atau 1,68 juta ton CBP ditargetkan terealisasi pada semester I-2023, sedangkan sisanya pada paruh semester berikutnya.

Menurut Arief, dana yang dibutuhkan Bulog untuk merealisasikan CBP sebanyak itu sekitar Rp 19,9 triliun. Jumlah itu baru sebagian dari total dana yang dibutuhkan Bulog dan ID Food untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang sebesar Rp 41,1 triliun.

Pembiayaan pengadaan itu nantinya berasal dari pinjaman bank-bank milik pemerintah dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Pengadaan CPP.

”Kami bersama Kementerian BUMN tengah berupaya mendapatkan dukungan pendanaan murah itu dari bank-bank milik pemerintah. ID Food sudah mendapatkan pinjaman Rp 700 miliar dengan subsidi bunga sebesar 4,75 persen,” katanya.

Baca Juga: Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan 2023 Butuh Biaya Rp 26,89 Triliun

Pembiayaan

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional dan Kementerian BUMN, kebutuhan dana pengadaan CPP sebesar Rp 41,1 triliun. Dari jumlah itu, kebutuhan pendanaan Bulog sebesar Rp 24,2 triliun dan ID Food 16,9 triliun.

Ada 12 komoditas yang bakal menjadi fokus kedua BUMN kluster pangan tersebut. Bulog akan merealisasikan CPP komoditas beras, jagung, dan kedelai. Adapun ID Food bertanggung jawab untuk komoditas minyak goreng, gula konsumsi, daging ayam, daging ruminansia, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan.

Dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (13/2), Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, Bulog dan ID Food akan menjalankan fungsi offtaker (penyerap) komoditas pangan dari petani dan peternak. Selain menjadi offtaker, Bulog juga akan berperan sebagai stabilitator harga pangan.

Untuk menjalankan peran tersebut, kedua BUMN itu tidak mungkin dibiarkan menggunakan pendanaan dari pinjaman komersial perbankan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN berupaya agar Bulog dan ID Food dapat memperoleh kredit dengan bunga yang lebih murah dari bunga kredit komersial. Khusus Bulog yang berperan sebagai stabilisator juga diharapkan bisa mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai kombinasi pinjaman bunga lunak.

”Kami telah berkomunikasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan dan mengoordinasikan sejumlah regulasi terkait agar tidak menyalahi aturan. Kami juga telah membentuk project management office (PMO) untuk merealiasikan hal itu,” tuturnya.

Kedua BUMN itu tidak mungkin dibiarkan menggunakan pendanaan dari pinjaman komersial perbankan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN berupaya agar Bulog dan ID Food dapat memperoleh kredit dengan bunga yang lebih murah dari bunga kredit komersial.

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menambahkan, dana yang tersedia untuk pengadaan CPP baru sekitar Rp 3 triliun. Saat ini, Kementerian BUMN tengah mengupayakan sumber dana itu bisa didapatkan juga dalam bentuk penjaminan selain dari mekanisme subsidi bunga pinjaman. Hal ini diharapkan bisa mengurangi keraguan perbankan untuk bisa menyalurkan pembiayan tersebut.

Baca Juga: Beban Ganda BUMN Pangan Indonesia

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga menumpang perahu melintasi banjir yang menggenangi akses jalan dan rumah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (4/1/2023). Banjir besar yang melanda Kabupaten Kudus tersebut menggenangi beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Mejobo, Jati, Undaan, Kaliwungu, dan Jekulo.

Tantangan serapan

Dalam upaya menyerap gabah di tingkat petani, Bulog dinilai bakal menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah masih tingginya harga GKP serta adanya gangguan produksi akibat banjir, siklon tropis Freddy, dan virus kerdil.

Tokoh tani yang juga Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugiartono menggemukakan, harga GKP di tingkat petani di wilayah Kabupaten Demak, Kudus, dan Grobogan, Jawa Tengah, masih tinggi. Saat ini, harga rata-rata GKP Rp 5.800 per kg.

Sebelumnya, harga GKP itu Rp 6.000-Rp 6.500 per kg. Harga GKP itu sangat tinggi lantaran banyak pengilingan besar berlomba menyerap hasil panenan petani di awal musim panen.

Menurut Hery, seiring bertambahnya luas panen selama Februari-Maret 2023, harga GKP di tingkat petani diperkirakan bergerak di kisaran Rp 5.200-Rp 5.400 per kg. Harga GKP itu masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP yang sebesar Rp 4.200 per kg.

”Melihat kondisi itu, Bulog diperkirakan bakal kesulitan dan kalah bersaing dengan penggilingan-penggilingan besar dalam menyerap GKP di tingkat petani,” ujarnya.

Dengan HPP GKP di tingkat petani Rp 4.200 per kg, Bulog diperkirakan bakal kesulitan dan kalah bersaing dengan penggilingan besar.

Selain itu, Hery juga memperkirakan bakal ada penurunan produksi akibat banjir yang menggenangi sawah di sejumlah wilayah di Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Selain itu, curah hujan dan angin kencang akibat siklon tropis Freddy juga berpotensi mengurangi produktivitas padi. Bunga padi bisa rontok sebagian dan bulir padi yang siap panen bisa ambruk.

”Di samping itu, sekitar 10.000 hektar padi di sejumlah daerah di Grobogan juga berkurang produksinya akibat penyakit kerdil rumput yang disebabkan oleh virus kerdil rumput (rice grassy stunt virus). Penyakit ini menghambat pertumbuhan padi,” katanya.

Lihat Juga: Galeri Foto: Memanen Padi Saat Banjir