Beban Ganda BUMN Pangan Indonesia

Di tengah penugasan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan, ID Food dan Bulog menanggung beban lain. Bulog masih berutang Rp 13 triliun, sedangkan ID Food akan menurunkan beban keuangan Rp 275 miliar per tahun.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Buruh tani memindahkan hasil panenan padi ke tempat yang kering di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (4/1/2023). Buruh tani yang berasal dari Subang ini selalu berpindah-pindah tempat untuk memanen padi, tergantung permintaan pemilik sawah. Mereka diupah dengan bayaran 1 kuintal gabah basah untuk setiap enam kuintal gabah yang dberhasil dipanen.

Di tahun penuh tantangan ini, badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pangan memiliki beban ganda. Di satu sisi, perusahaan pelat merah itu harus menyehatkan kondisi keuangan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan program cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

ID Food yang genap berusia setahun pada 7 Januari 2023 harus merestrukturisasi keuangan dan sejumlah lini bisnis, serta menjaga ketahanan pangan. Adapun Perum Bulog, selain menjaga stabilitas stok dan harga pangan, perusahaan yang sudah berusia 56 tahun itu juga masih memiliki utang dan piutang yang belum terselesaikan.

Tak seperti Bulog, bisnis ID Food atau Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan sepenuhnya bernafaskan komersial dan dituntut mendapatkan keuntungan. Namun layaknya perusahaan-perusahaan pelat merah lain, kehadiran ID Food juga diharapkan bisa bermanfaat bagi publik dan sosial-ekonomi para pelaku usaha pangan kecil dan menengah.

Sepanjang 2022, ID Food tidak hanya menggelola dan mengembangkan bisnis perusahaan. ID Food juga diminta pemerintah mendistribusikan minyak goreng curah sebanyak 90,56 juta liter di 6.500 lokasi di 32 provinsi.

Kala harga gula petani di bawah harga lelang, ID Food juga ditugaskan untuk membeli gula petani sebanyak 151.904 ton seharga Rp 11.534 per kilogram (kg). ID Food juga pernah diminta mengimpor gula mentah sebanyak 57.000 ton dan gandum pakan 87.004 ton.

Bisnis ID Food sepenuhnya bernafaskan komersial dan dituntut mendapatkan keuntungan. Namun layaknya perusahaan-perusahaan pelat merah lain, kehadiran ID Food juga diharapkan bisa bermanfaat bagi publik dan sosial-ekonomi para pelaku usaha pangan kecil dan menengah.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana distribusi minyak goreng curah oleh ID Food atau perusahaan induk BUMN Pangan, di Pasar Jaya Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (16/3/2022). Pada Rabu, ID Food mendistribusikan total 60.000 liter minyak goreng curah di 10 titik lokasi di Jakarta. Adapun pemerintah telah memutuskan menyubsidi minyak goreng curah sehingga harganya akan menjadi Rp 14.000 per liter di tingkat masyarakat.

Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, pada tahun ini, ID Food akan melanjutkan restrukturisasi keuangan melalui program penurunan utang, penagihan piutang, dan pinjaman dana investasi pemerintah. Restrukturisasi utang akan dilakukan dengan cara antara lain menurunkan bunga kredit 5-7 tahun dan menurunkan beban keuangan Rp 275 miliar per tahun.

ID Food juga akan berupaya menambah modal melalui pinjaman perbankan Rp 1 triliun yang ditargetkan terealisasi pada triwulan III-2023. Penagihan piutang macet senilai Rp 1,2 triliun juga akan dilakukan dengan target realisasi penagihan bisa mencapai Rp 500 miliar pada Desember 2023.

Selain itu, lanjut Frans, perusahaan akan mengajukan permohonon untuk mendapatkan dana investasi pemerintah senilai Rp 2,98 triliun. Dana itu akan digunakan untuk investasi dan modal kerja pabrik gula di Subang, Jawa Barat, guna mendukung program swasembada gula konsumsi nasional.

“Saat ini, kami masih memiliki struktur keuangan yang belum baik, sehingga restrukturisasi keuangan tersebut sangat penting bagi ID Food,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (24/3/2023).

Pada tahun ini, ID Food menargetkan bisa memperoleh pendapatan Rp 17,23 triliun, lebih tinggi dari pendapatan 2022 yang sebesar Rp 15,93 triliun. Laba kotor juga ditargetkan meningkat dari Rp 1,82 triliun pada 2022 menjadi Rp 2,47 triliun pada 2023.

Adapun laba perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) direncanakan bisa mencapai Rp 1,048 triliun pada 2023. Target EBITDA itu meningkat dua kali lipat dari 2022 yang sebesar Rp 518 miliar.

Untuk merealisasikan target itu, ID Food menggulirkan sejumlah rencana bisnis. Hal itu antara lain peningkatan produktivitas tebu dan produksi gula; investasi pabrik pakan, gudang berpendingin, dan kandang ayam; peningkatan penjualan ritel dan ekspor, serta pengembangan korporasi pertanian dengan target 500-1.500 hektar di lahan Sukamandi, Jawa Barat.

ID Food juga akan melanjutkan program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) untuk meningkatkan inklusivitas petani dan produktivitas tanaman. Program sinergi antar-BUMN ini akan menyasar 106.387 petani padi, jagung, tebu, sawit, dan kopi dengan total lahan seluas 250.000 hektar.

Utang

Sementara itu, Bulog juga memiliki beban keuangan yang cukup besar. Perusahaan milik negara yang saat ini berada di bawah Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu memiliki utang sekitar Rp 13 triliun pada 2021. Pemerintah juga masih belum melunasi utangnya ke Bulog sebesar Rp 5,2 triliun.

Padahal Bulog bersama ID Food ditugasi mengadakan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan stabilisasi harga pangan. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan CPP dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun.

Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok. Kesebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi. Dari 11 komoditas itu, Bulog diminta merealisasikan CPP untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai, sedangkan ID Food sisanya.

Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Adapun untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga kedua komoditas itu, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Baca juga: Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan 2023 Butuh Biaya Rp 26,89 Triliun

Sebenarnya, Bapanas meminta Bulog memiliki stok beras sebanyak 2,4 juta ton per tahun. Namun untuk merealisasikan sebanyak 1,2 juta ton pada tahun lalu, Bulog kesulitan karena harga gabah di tingkat petani dan penggilingan-penggilingan kecil sudah tinggi. Harga gabah dan beras itu di atas batas harga pembelian yang ditetapkan pemerintah, kendati sudah ada relaksasi batas harga itu.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Proses bongkar muat beras impor dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog memastikan stabilitas harga beras setelah kedatangan 10.000 ton beras impor dari Vietnam. Sebanyak 5.000 ton beras impor disalurkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan 5000 ton melalui Pelabuhan Merak. Pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam, Thailand, Pakistan dan Myanmar yang akan masuk secara bertahap hingga Februari 2023 atau sebelum panen raya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan, pada tahun ini, Bulog akan mengoptimalkan serapan gabah petani sebanyak 1,46 juta ton setara beras. Bulog juga akan menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) minimal berada di 1-1,5 juta ton per tahun.

“Hal itu sembari menunggu usulan Bapanas agar Bulog memiliki CBP sebanyak 2,4 juta ton per tahun disetujui secara final,” tuturnya.

Pada akhir tahun lalu, Bulog juga diminta mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Dananya berasal dari pinjaman bank milik pemerintah dengan bunga rendah. Beras itu akan disalurkan untuk operasi pasar dengan harga Rp 8.300 per kg, sehingga ada selisih kerugian sebanyak Rp 500 per kilogram. Bulog tengah mengusulkan agar selisih harga beli dengan harga jual itu bisa diganti pemerintah.

Kemudahan dan tuntutan

Untuk memperkuat Bulog dan ID Food, pemerintah telah menggulirkan kebijakan subsidi bunga pinjaman sebesar 4,75 persen. Kebijakan pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022. Kebijakan subsidi pinjaman itu hanya berlaku di bank BUMN dengan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan kebijakan penyaluran dan penjualan beras Bulog. Bulog diperbolehkan menjual beras yang sudah disimpan selama minimal empat bulan di bawah harga pembelian awal agar beras tersebut tidak turun mutu karena disimpan terlalu lama. Selisihnya nanti akan diganti oleh pemerintah.

Baca juga: Semoga Tak Menjadi Dongeng

Di tengah beban ganda yang tengah dipikul, kedua BUMN itu dituntut lebih jauh untuk meredam permainan harga pangan di Indonesia. Mereka juga diminta tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga turut mengembangkan benefit sosial-ekonomi produsen pangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, perusahaan milik negara yang bergerak di sektor pangan diharapkan mampu membangun sistem pasar pangan nasional secara lebih efisien. Hal itu mulai dari pembentukan indeks harga pangan hingga memperkuat rantai pasok dan logistik pangan yang melibatkan juga para produsen kecil.

“Perusahaan pelat merah itu perlu menjadi agrigator sekaligus price maker (penentu harga) pangan. Jangan sampai pasar pangan nasional terus-menerus ditentukan oleh kartel atau negara lain. Pemerintah perlu menggulirkan peta jalan bagi BUMN-BUMN pangan agar perannya di sektor pangan semakin kuat,” katanya.

Perusahaan pelat merah itu perlu menjadi agrigator sekaligus price maker (penentu harga) pangan. Jangan sampai pasar pangan nasional terus-menerus ditentukan oleh kartel atau negara lain.

Permainan harga pangan atau aksi ambil untung pernah mencuat pada tahun lalu pada minyak goreng. Hal itu dilakukan melalui penimbunan hingga muncul dugaan penentuan penentuan harga oleh kartel.

Baca juga: Dari Aksi Tipu-tipu, Ambil Untung, hingga Dugaan Kartel dan Penimbunan

Pada awal tahun ini, hal itu terjadi pada beras. Bulog menduga harga beras masih tinggi karena ada sejumlah oknum pedagang yang hendak mengambil untung dari beras impor Bulog.

Beras impor Bulog berkualitas premium yang dijual seharga Rp 8.300 per kg akan dipasarkan kembali seharga Rp 11.000-Rp12.000 per kg. Namun, pedagang membantahnya dan menyebut Bulog belum menyalurkan beras impor itu (Kompas, 22/1/2023).

Baca juga: Harga Beras Masih Tinggi, Bulog Tuding Oknum yang Ambil Untung