Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan 2023 Butuh Biaya Rp 26,89 Triliun

ID Food akan memanfaatkan subsidi bunga pinjaman sebesar 4,75 persen untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pokok. Bank Mandiri telah menyediakan plafon Rp 700 miliar untuk program itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Nama dan logo baru ID Food ditampilkan pada layar saat peluncuran ID Food, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kluster Pangan, oleh Menteri BUMN Erick Thohir di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun. Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari pinjaman bank milik pemerintah berskema subsidi bunga pinjaman sebesar 4,75 persen.

Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok. Kesebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi.

Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Adapun untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga kedua komoditas itu, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat ID Food bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida, Selasa (24/1/2023). Rapat itu dihadiri oleh Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dan jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang menginduk pada ID Food.

Subsidi bunganya sebesar 4,75 persen. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial sebesar 9 persen, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen.

Frans mengatakan, dalam pengadaan CPP dan stabilisasi harga, Badan Pangan Nasional meminta Perum Bulog fokus pada tiga komoditas, yakni beras, jagung, dan kedelai. Sementara ID Food bertanggung jawab terhadap delapan komoditas lainnya.

Untuk menjalankan program itu, Bulog dan ID Food bisa mendapatkan pinjaman dari bank milik negara berskema subsidi bunga pinjaman. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan CPP.

”Subsidi bunganya sebesar 4,75 persen. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial sebesar 9 persen, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen,” ujarnya.

Baca juga: Bunga Pinjaman Pengadaan Cadangan Pangan Diharapkan 4,75 Persen

Menurut Fans, saat ini, baru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah menyediakan plafon tahap pertama untuk program CPP itu, yakni sebesar Rp 700 miliar. ID Food akan segera memanfaatkan pinjaman itu untuk menyiapkan cadangan pangan menjelang Ramadhan-Lebaran tahun ini.

Namun, ID Food tengah menunggu sejumlah persyaratan yang diperkirakan tuntas pada Februari 2023. Hal itu mencakup petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk setiap komoditas dari Badan Pangan Nasional, serta surat penugasan dari Kementerian BUMN.

Selain itu, kata Frans, ID Food juga akan menggulirkan program penopang peningkatan produksi pangan, seperti beras, gula, daging ayam, daging sapi, dan ikan. Salah satunya adalah merevitalisasi pabrik gula di Subang, Jawa Barat, untuk mendukung program swasembada gula konsumsi nasional.

”Kami telah mengajukan permohonon untuk mendapatkan dana investasi pemerintah senilai Rp 2,98 triliun. Dana itu akan digunakan untuk investasi dan modal kerja pabrik gula tersebut,” katanya.

ID Food juga akan melanjutkan program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) untuk meningkatkan inklusivitas petani dan produktivitas tanaman. Program sinergi antar-BUMN ini akan menyasar 106.387 petani padi, jagung, tebu, sawit, dan kopi dengan total lahan seluas 250.000 hektar.

Baca juga: Regulasi Pangan Ompong

AGNES BENEDIKTA SWETTA BR PANDIA

Tanam Perdana Tebu Program Makmur Sinergi Petrokimia Gresik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Desa Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/9/2021).

Kanal distribusi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menuturkan, Komisi VI meminta ID Food membuat peta jalan BUMN Pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan kementerian terkait. Selain itu, pemerintah juga perlu menjadikan ID Food sebagai agregator pasar dalam ekosistem pangan nasional.

”Kami juga berharap ID Food mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk membangun ekosistem pangan tersebut sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional,” tuturnya.

Komisi VI DPR meminta ID Food membuat peta jalan BUMN Pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan meminta pemerintah menjadikan ID Food sebagai agregator pasar dalam ekosistem pangan nasional.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, PT Rajawali Nusindo, anak usaha ID Food yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi, telah mengembangkan Nushinushi.ID. Nushinushi.ID merupakan lini bisnis e-dagang PT Rajawali Nusindo yang telah bekerja sama dengan Blibli, Shopee, Tokopedia, Bukalapak serta platform e-dagang besar lainnya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusindo Iskak Putra mengatakan, selain memperluas kanal distribusi di 33.000 supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia, PT Rajawali Nusindo juga terus mengembangkan Nushinushi.ID. Platform itu tidak hanya memudahkan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga mampu menopang bisnis dan memperluas pasar perusahaan.

”Sepanjang 2022, jumlah transaksi di Nushinushi.ID mencapai sekitar 19.000 transaksi atau meningkat 231 persen dibandingkan 2021,” ujarnya.

Selain itu, kata Iskak, PT Rajawali Nusindo juga menjalin kerja sama dengan berbagai toko grosir, toko ritel, dan pedagang tradisional. Melalui kanal-kanal distribusi itu, total penjualan perusahaan meningkat dari Rp 4,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 4,69 triliun pada 2022.

Baca juga: Bisnis E-Dagang yang Sedang Tidak Baik-baik Saja