RI-Jepang Akan Tindaklanjuti Kerja Sama Pembiayaan Transisi Energi

Kelanjutan transisi energi di Indonesia menjadi hal utama yang disoroti pemerintah Jepang dalam berbagai pertemuan. Pemerintah kedua negara juga membahas tindak lanjut implementasi pendanaan transisi energi lewat JETP.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama staf khusus bidang iklim Kemeterian Keuangan Amerika Serikat (AS) John Morton melakukan konferensi pers di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Pemerintah mengumumkan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan AS dan Jepang terkait pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Nilai komitmen awal pendanaan yang disepakati adalah 20 miliar dollar AS untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia dan Jepang akan memperkuat kerja sama untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui tindak lanjut komitmen pendanaan lewat skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau JETP. Jepang berkepentingan mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia, mengingat banyak pengusaha asal Jepang yang berinvestasi di sektor energi di dalam negeri.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Menteri Keuangan Jepang Shun’ichi Suzuki dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan Sri Mulyani itu juga masih dalam rangka menghadiri pertemuan IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia.

Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring dari Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023), Sri Mulyani mengatakan, kendati ada banyak hal yang dibicarakan dalam rangkaian lawatannya itu, kelanjutan proses transisi energi di Indonesia menjadi hal utama yang disoroti pemerintah Jepang dalam berbagai pertemuan.

Baca juga: Kantongi Dana Lewat G20, Pemerintah Harus Buktikan Keseriusan Transisi Energi

“Fokus mereka terutama mengenai transisi energi, karena memang banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia di bidang energi. Mereka ingin tahu seperti apa skenario Indonesia, arah kebijakan Indonesia, juga insentif apa yang disiapkan pemerintah untuk mendukung sektor swasta melakukan transisi energi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani bersama Suzuki juga membahas realisasi tindak lanjut dari kerja sama pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022 lalu.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Selang isi ulang terpasang pada mobil listrik di charging station Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Green Energy Station, di Kota Denpasar, Bali, Selasa (30/8/2022). Sebagai rangkaian Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia di Bali, pekan ini, SPBU Green Energy Station itu Pertamina itu diresmikan.

“Kami juga follow up hasil G20, terutama kaitannya dengan kerja sama mendukung transisi energi di Indonesia melalui JETP. Saya menyampaikan beberapa progress persiapan kita di level proyek serta kebijakan lain yang kita sediakan, terutama dari sisi fiskal, untuk mempercepat implementasi dari JETP ini,” kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui, melalui kesempatan presidensi G20 tahun lalu, Indonesia mendapat komitmen pendanaan yang cukup signifikan dari sejumlah negara maju, termasuk Jepang, untuk membiayai percepatan transisi energi di Indonesia.

Fokus mereka terutama mengenai transisi energi, karena memang banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia di bidang energi.

Bersama Amerika Serikat, Jepang ikut memberi komitmen pendanaan dengan total nilai 20 miliar dollar AS atau Rp 314 triliun melalui JETP, yang merupakan skema pembiayaan campuran (blended finance) antara sektor publik dan swasta.

Jepang juga ikut mendukung pendanaan melalui skema lain yaitu Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) yang berhasil mengumpulkan dana konsesional tahap awal sebesar 500 juta dollar AS atau Rp 7,8 triliun dari berbagai mitra global.

Skema JETP dan ETM sama-sama menyasar percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. ETM khusus akan digunakan untuk membiayai penghentian operasi lebih dini pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Sementara, dana JETP bisa dipakai untuk pengembangan proyek berbasis energi terbarukan lain di luar penghentian PLTU, seperti pengembangan kendaraan listrik.

Rencana detail seputar pendanaan dan penggunaan dana tersebut masih dimatangkan pemerintah Indonesia dengan negara mitra AS dan Jepang. Peta jalan JETP untuk Indonesia itu direncanakan rampung Mei 2023 ini.

Baca juga: Banjir Dana Transisi Energi dan Pertaruhan Utang ”Hijau”

“Program transisi energi ini menjadi fokus yang paling banyak dibahas hari ini, terutama karena kita sudah meluncurkan program ETM dalam acara puncak G20 yang lalu untuk mempercepat pensiun dini terhadap PLTU dan membangun lebih banyak pembangkit listrik berbasis energi terbarukan,” kata Sri Mulyani.

Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menambahkan, untuk mewujudkan komitmen memperkuat kerja sama di bidang transisi energi, dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia dan Jepang akan menjalankan sejumlah inisiatif. Misalnya, acara kick-off serta pertemuan tingkat menteri untuk memulai implementasi Asia Zero Emission Community (AZEC) pada 3-4 Maret 2023 di Tokyo.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Ashok Lavasa, Wakil Presiden untuk Operasi Sektor Swasta dan Kemitraan Pemerintah-Swasta Bank Pembangunan Asia (ADB), berbicara mengenai ekosistem pembiayaan hijau (green financing) yang perlu digalakkan untuk bisa menangani krisis iklim, saat KTT T20 di Nusa Dua, Bali, Senin (5/9/2022). Pembiayaan iklim dari sektor swasta dan filantropis dibutuhkan untuk membantu mendorong transisi energi di Asia Pasifik yang masih belum terjangkau.

Ada pula Indonesia Japan Energy Forum pada 5-6 Maret 2023, disusul dialog antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa. “Ini bakal menjadi dialog strategis yang penting antara kedua menlu untuk membahas lebih jauh kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang untuk mengakselerasi transisi energi,” kata Heri.

Selain membahas isu seputar akselerasi transisi energi di Indonesia, pertemuan Sri Mulyani dengan Suzuki juga membahas potensi kerja sama lain, seperti investasi pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dalam rangkaian kunjungannya, Sri Mulyani memaparkan rencana jangka panjang pembangunan IKN serta berbagai insentif fiskal yang disediakan pemerintah untuk mendorong investasi swasta dalam pembangunan IKN.

“Pemerintah Jepang dan pengusaha Jepang sangat tertarik dengan pembangunan IKN. Mereka akan melihat beberapa area tertentu dalam pembangunan IKN, seperti proyek infrastruktur serta pengembangan energi terbarukan di sana,” ucap Sri Mulyani.