Program Kartu Prakerja Perlu Diimbangi dengan Perbaikan Permintaan Lapangan Kerja

Pemerintah kembali membuka program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru. Program ini perlu diikuti dengan perbaikan investasi sehingga membuka lapangan kerja.

MEDIANA

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Sumitomo

JAKARTA, KOMPAS  —  Fokus pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja usia produktif. Oleh karena itu, penerima manfaat program bisa berasal dari warga yang sedang mencari kerja, sudah bekerja, dan terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Program seperti ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah memperbaiki permintaan lapangan kerja.

”Program Kartu Prakerja bukan program ’kebekerjaan’. Dari pihak kami tidak menjanjikan jaminan ’kebekerjaan’, seperti jaminan peserta bisa langsung terserap industri (pasar kerja) ataupun berwirausaha. Program ini menyiapkan suplai angkatan kerja,” ujar Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja, Kurniasih Suditomo, Rabu (18/1/2023), di Jakarta.

Jika lembaga pelatihan kerja (LPK) yang sudah bermitra dengan perusahaan tertentu dan memberikan penawaran jaminan terserap/diterima kerja, lalu LPK bersangkutan mendaftar dalam ekosistem program Kartu Prakerja, menurut Kurniasih, hal seperti itu diperbolehkan. Namun, ia menekankan PMO Program Kartu Prakerja sejak awal tidak pernah menjanjikan jaminan keterserapan ke pasar kerja ataupun berhasil dalam berwirausaha.

Program Kartu Prakerja perlu dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan ”beasiswa” pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi angkatan kerja usia produktif 18–64 tahun. Siswa/mahasiswa tidak diperbolehkan ikut serta. Begitu pula dengan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri juga dilarang.

Baca juga: Kartu Prakerja Diharapkan Sentuh Pembangunan SDM Masyarakat Adat

Karena pendekatannya adalah ”beasiswa” pelatihan, Kurniasih menjelaskan bahwa satu nomor induk kependudukan (NIK) angkatan kerja usia produktif hanya boleh sekali berkesempatan jadi penerima manfaat.

Kepala Kemitraan dan Program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dwina M Putri menambahkan, bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Hal ini merujuk pada riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, dan Bank Dunia. Dia mencontohkan laporan ”Critical Occupation List” tahun 2018, laporan ”Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset ”Online Vacancy Outlook tahun 2020”.

”Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perseorangan, dan hospitality,” kata Dwina.

Dari awal pembukaan gelombang 1 pada April 2020  hingga gelombang 47 pada akhir tahun 2022, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6 persen peserta di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota yang menjadi target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia dan penyandang disabilitas.

Kurniasih turut menyampaikan, mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia, yang pernah bergabung maupun yang belum, untuk menjadi bagian dari ekosistem Prakerja dengan ikut seleksi penyedia pelatihan. Seleksi lembaga pelatihan akan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi.

Baca juga : Kartu Prakerja Meningkatkan Kapasitas Peserta untuk Bekerja

Permintaan lapangan kerja

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, saat dihubungi terpisah, mengatakan, isu ketenagakerjaan semestinya dilihat dari sisi permintaan dan suplai tenaga kerja. Kedua hal ini   perlu berjalan seimbang. Sayangnya, pemerintah sering kali cenderung fokus memperbaiki dari sisi suplai tenaga kerja.

”Program Kartu Prakerja adalah salah satu jawaban mengatasi pengangguran karena program ini berusaha memberikan pelatihan keterampilan kerja. Namun, bagaimana dari sisi permintaan lapangan kerja? Kami rasa, pemerintah juga perlu mengatasi sisi permintaan ini dengan memperbaiki iklim investasi,” kata Yose.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para pencari kerja berburu informasi lowongan pekerjaan dalam bursa kerja Mega Career Expo di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (4/10). Bursa kerja ini menawarkan lowongan pekerjaan dari beberapa sektor seperti perbankan, asuransi, farmasi, dan otomotif. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serapan tenaga kerja sepanjang semester I-2017 tercatat 539.457 tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, garis kemiskinan pada September 2022 meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang mendorong biaya hidup menjadi lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir.

Garis kemiskinan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu mencapai 5,98 persen, sementara di perkotaan meningkat 5,92 persen. Seiring dengan hal itu, jumlah orang miskin di desa bertambah lebih banyak ketimbang di kota. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin, sementara di perdesaan naik 0,07 persen poin (Kompas, 18/1/2023).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada periode Agustus tercatat 5,86 persen atau sebanyak 8,41 juta orang. Angka tersebut lebih rendah apabila dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 6,49 persen atau 9,1 juta orang.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, berpendapat, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu bersinergi dengan perusahaan/industri untuk memastikan agar program berjalan efektif, terutama untuk turut membantu mengatasi pengangguran. Harapannya adalah agar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mudah terserap ke pasar kerja.

Agar program berjalan efektif, cara lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah memperbaiki kurikulum dan model pembelajaran.

Agar program berjalan efektif, cara lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah memperbaiki kurikulum dan model pembelajaran. Dia memandang kurikulum semestinya bisa menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pasar kerja di setiap daerah. Lalu, sistem evaluasi yang dikembangkan ke peserta harus komprehensif dan menjamin peningkatan kualitas kompetensi mereka.

”Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, efektivitas pelaksanaan program Kartu Prakerja (bagi angkatan kerja) banyak dipertanyakan. Berbagai upaya mengefektifkan program bisa dilakukan, termasuk mengintegrasikannya dengan program pemerintah lain terkait peningkatan mutu keterampilan pekerja ataupun kemudahan mendirikan usaha bagi peserta yang ingin berwirausaha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas Teknik Pendingin Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel, Djoko Wahyudi, menilai, fungsi program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi itu sebagai sesuatu hal yang positif. Sebab, menurut dia, sejumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja memerlukan upgrading keahlian, bukan melulu bantuan uang tunai.

Hanya saja, Djoko berpendapat target sasaran kepesertaan program Kartu Prakerja harus inklusif. Dengan kata lain, seleksi peserta penerima manfaat harus mempertimbangkan orang-orang yang masuk dalam kelompok angkatan kerja dan mereka benar-benar membutuhkan upgrading keahlian untuk bertahan hidup. Misalnya, pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja, berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan menengah ke bawah.

Dia menyetujui pelaksanaan program Kartu Prakerja melibatkan lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta. Kebijakan seperti ini sebenarnya membuka peluang balai - balai latihan kerja di tingkat daerah ataupun milik komunitas berpartisipasi.

Baca juga : Target Peserta Program Kartu Prakerja Tahun 2023 Mencapai 1 Juta Orang