Target Peserta Program Kartu Prakerja Tahun 2023 Mencapai 1 Juta Orang

KOMPAS/NINA SUSILO

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS  —  Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan pada 2023. Target peserta hanya satu juta orang, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,9 juta orang. Mekanisme pelatihan kerja secara daring tetap dipertahankan, tetapi pemerintah menambahkan mekanisme luring dan campuran.

Serapan ke pasar kerja dan ketepatan peserta yang disasar masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023), di Jakarta, menyebut program Kartu Prakerja tahun 2023 menggunakan skema normal, atau tidak lagi memakai skema semibantuan sosial. Landasan hukum yang dipakai ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

”Karena skemanya bukan lagi semibantuan sosial, penerima bantuan subsidi upah pun boleh menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023,” ujarnya.

Untuk tahap awal, peserta yang ditargetkan ikut sekitar 595.000 orang. Total dana yang telah disiapkan pemerintah Rp 2,67 triliun.

Mekanisme pelatihan terdiri dari daring, luring, dan campuran. Penerapan mekanisme pelatihan secara luring bersifat bertahap, yang akan dimulai dari 10 provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan skema normal yang lebih mengutamakan peningkatan keterampilan, nilai bantuan yang diberikan kepada peserta Kartu Prakerja naik menjadi Rp 4,2 juta. Total bantuan Rp 4,2 juta per peserta ini terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, biaya transportasi Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Total bantuan mencapai Rp 3,55 juta per peserta, yang terdiri dari biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif pascapelatihan Rp 2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan, dan insentif survei Rp 150.000.

Durasi pelatihan kerja ditambah dari enam jam menjadi 15 jam. Selain itu, pemerintah membuka lembaga pelatihan/pendidikan untuk berpartisipasi. Tim ahli independen akan disediakan untuk menilai lembaga bersangkutan, termasuk kepatuhan.

”Bidang-bidang pelatihan kerja mencakup bidang yang dibutuhkan sektor industri manufaktur, ekonomi digital, sampai ekonomi kreatif,” katanya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menambahkan, anggaran pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023 bukan lagi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melainkan dari bendahara umum negara (Kementerian Keuangan). Kriteria peserta program tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

”Sama seperti kriteria tahun sebelumnya, para pegawai negeri sipil (PNS), Polri, dan TNI tidak bisa ikut. Peserta yang sudah pernah mengikuti program tahun sebelum-sebelumnya tidak bisa ikut lagi,” ujarnya.

Pengumuman program Kartu Prakerja tahun 2023 akan dilakukan pada triwulan I-2023. Cara mengikuti masih sama, yaitu tenaga kerja tinggal buka dan masuk ke prakerja.go.id.

Ketika ditanya mengenai evaluasi program Kartu Prakerja tahun 2022, Denni mengklaim sudah optimal. Jumlah peserta pelatihan yang akhirnya menjadi karyawan, pekerja lepas, dan wirausaha adalah imbang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang ditemui media seusai ikut rapat koordinasi program Kartu Prakerja, mengatakan, balai-balai pelatihan milik pemerintah bisa ikut dalam program. Begitu pula dengan politeknik - politeknik yang berada di bawah kementerian.

”Politeknik kami yang berjumlah 19 instansi sudah siap. Intinya, balai-balai ataupun lembaga pendidikan di bawah pemerintah siap. Meski demikian, pemerintah terbuka dengan lembaga pelatihan swasta juga,” kata Agus.

Menurut dia, tujuan utama program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah upskilling (proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki karyawan) dan reskilling (proses mempelajari keterampilan baru guna mendukung pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan awal atau sebelumnya). Maka, pekerja di sektor industri manufaktur turut diikutsertakan dalam sasaran program.

KOMPAS/MEDIANA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang seusai mengikuti rapat koordinasi program Kartu Prakerja, Kamis (5/1/2023), di Jakarta.

Baca juga : Pacapandemi, Penerima Bansos Bisa Ikuti Program Kartu Prakerja

Efektivitas

Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, saat dihubungi secara terpisah, berpendapat, adanya skema pelatihan luring sudah tepat karena efektivitas pelatihan daring tidak cocok untuk peserta yang tidak terbiasa dilatih secara virtual. Pelatihan kerja secara daring biasanya relevan bagi peserta dengan motivasi tinggi. Sementara realitanya banyak peserta program Kartu Prakerja termotivasi ikut program hanya karena ingin mendapat uang.

Pemerintah sebenarnya perlu menunjukkan hasil evaluasi pelatihan, khususnya terkait berapa banyak peserta yang akhirnya terserap di pasar kerja seusai mengikuti pelatihan. Dugaan dia, sangat sedikit pekerja yang bisa bekerja kembali seusai ikut program Kartu Prakerja.

Rekson menekankan, bagus tidaknya pendekatan yang diambil pemerintah untuk tetap menjalankan program Kartu Prakerja bergantung pada ada tidaknya jaminan penyerapan tenaga kerja. ”Apakah pemerintah sudah memiliki daftar jenis pekerjaan yang diperlukan sesuai permintaan industri secara nyata? Jangan berdasarkan data kebutuhan statistik semata. Sebab, inti dari program Kartu Prakerja sebenarnya adalah pekerja itu bisa langsung bekerja,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Dia menyoroti model pelatihan kerja bersifat daring dan durasi lama ikut pelatihan yang terkesan singkat. Model seperti ini belum tentu cocok bagi semua orang, apalagi jika target pemerintah adalah reskilling dan upskilling.

Kritik dia berikutnya ialah kriteria peserta program Kartu Prakerja yang masih membolehkan tenaga kerja yang sedang bekerja/sudah memiliki pekerjaan untuk ikut. Tenaga kerja kategori ini semestinya bukan menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah semestinya memprioritaskan tenaga kerja yang menganggur ataupun mengalami pemutusan hubungan kerja.

”Dampak ekonominya lebih nyata,” ujar Tauhid.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat berpendapat, ketepatan sasaran peserta program merupakan hal mendesak. Apabila pemerintah mau menyasar angkatan kerja baru, seperti anak muda baru lulus sekolah dan kuliah, pemerintah sebenarnya bisa mengambil data dari lembaga pendidikan.

”Dari situ, pemerintah sebenarnya bisa menemukan data berapa jumlah yang sudah terserap pasar kerja atau tidak. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan akan mengetahui data berapa banyak warga yang sedang mencari kerja,” kata Mirah.

Baca juga : Dua Tahun Kartu Prakerja