RI Bersama ASEAN Tingkatkan Perjanjian Perdagangan Bebas

Peningkatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) diperlukan agar semakin relevan bagi bisnis dan responsif terhadap tantangan global. Peningkatan FTA itu juga mengakomodir ekonomi hijau untuk mengatasi perubahan iklim.

SOT

Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-40 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (12/11/2022).

JAKARTA, KOMPAS - Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lain menyepakati peningkatan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara. ASEAN bahkan semakin meningkatkan ikatan kerja sama komprehensif dengan India di luar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP.

Peningkatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) itu disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-40 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, 10-13 November 2022. Sejumlah perjanjian yang ditingkatkan itu antara lain perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, Senin (14/11/2022), mengatakan, peningkatan FTA diperlukan agar semakin relevan bagi bisnis dan responsif terhadap tantangan global. Peningkatan FTA itu juga mengakomodir ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan dalam rangka mengatasi perubahan iklim.

“Setelah disepakati dalam KTT, peningkatan FTA itu akan dinegosiasikan ASEAN dengan negara terkait. Semakin modern dan relevan aturan mainnya, tata kelola dan fasilitasi antarpihak akan semakin akomodatif,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Peningkatan FTA diperlukan agar semakin relevan bagi bisnis dan responsif terhadap tantangan global. Peningkatan FTA itu juga mengakomodir ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan dalam rangka mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Seruan Jokowi di KTT ASEAN: Jaga Kemakmuran dan Keamanan Indo-Pasifik

Menurut Djatmiko, peningkatan perjanjian AANZFTA telah menghasilkan kesimpulan substansial negosiasi dengan menambahkan tiga bab baru. Ketiga bab baru itu menyangkut pembangunan perdagangan berkelanjutan; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, terdapat sejumlah komitmen ASEAN-Australia-Selandia Baru untuk menjamin kelancaran arus perdagangan di kawasan perdagangan bebas, penggunaan teknologi perdagangan, dan aturan-aturan yang ramah bisnis. Perjanjian itu juga akan didesain agar lebih responsif terhadap tantangan maupun krisis.

“Peningkatan perjanjian AANZFTA itu akan membuat biaya dan waktu ekspor-impor akan lebih rendah dan pendek, meningkatkan partisipasi UMKM, dan menjamin arus barang-barang penting selama periode krisis dapat berjalan lancar,” katanya.

Perdagangan antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru tetap kuat di tengah pandemi Coivd-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Sekretariat ASEAN mencatat, total perdagangan barang ASEAN-Australia pada 2021 mencapai 81,6 miliar dollar AS atau tumbuh 49 persen secara tahunan. Perdagangan ASEAN-Selandia Baru juga tumbuh 22,5 persen secara tahunan menjadi 11 miliar dollar AS pada 2021.

Baca juga: ”Menghijaukan” Perdagangan Dunia

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah petugas berdiri di dekat kapal barang layanan China Indonesia Express oleh PT Meratus Line di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (14/3/2022). Rute pelayaran layanan yang juga bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) itu ialah Jakarta-Semarang-Surabaya-Qingdao-Shanghai (China). Apabila sebelumnya rute pelayaran kapal barang selalu singgah di negara lain, layanan ini langsung dari Indonesia ke China.

Sementara terkait ACFTA, peningkatan perjanjian tersebut mencakup sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasokan, perlindungan konsumen, dan UMKM. Peningkatan perjanjian itu diharapkan dapat berkontribusi pada pendalaman dan perluasan lebih lanjut hubungan ekonomi dan pemulihan ekonomi ASEAN-China pasca-pandemi.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan, peningkatan perjanjian ACFTA akan menopang implementasi RCEP. Perluasan dan pendalaman lebih lanjut ruang lingkup kerja sama ekonomi ASEAN-China diperlukan.

Hal itu terutama berfokus pada meminimalkan hambatan perdagangan barang, jasa, dan investasi. Selain itu juga akan mendorong pengembangan ekonomi digital, pertumbuhan hijau dan peningkatan kapasitas UMKM.

China merupakan mitra dagang terbesar dan sumber penanaman modal asing (FDI) terbesar kedua bagi ASEAN. Pada 2021, total perdagangan barang ASEAN-China mencapai 669 miliar dollar AS, tumbuh 29 persen secara tahunan. Adapun aliran FDI China ke ASEAN pada 2021 mencapai 13,6 miliar dollar AS atau hampir dua kali lipat FDI 2020 yang sebesar 7 miliar dollar AS.

Peningkatan perjanjian ACFTA akan menopang implementasi RCEP.

Baca juga:

”Zero” Defisit

RCEP dan Celah Bolong RI

Kemitraan dengan India

Dalam KTT ASEAN 2022, ASEAN juga memperkuat kerja sama dengan India, kendati negara tersebut menolak bergabung dalam RCEP. KTT tersebut mengamanatkan pembangunan Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-India (AICSP) yang tidak hanya berfokus pada ekonomi.

Khusus di sektor perdagangan, implementasi AICSP tersebut akan dilakukan dengan mempercepat peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-India (AITIGA). Tujuan utamanya adalah memperlancar arus perdagangan dan membentuk membentuk ketahanan rantai pasokan.

Sementara itu, di sela-sela KTT G20 yang digelar di Bali, Senin, Indonesia berupaya memperkuat kerja sama bisnis dengan India, terutama dengan Konfederasi Industri India (The Confederation of Indian Industry/CII). CII mendukung peningkatan kerja sama bilateral RI-India melalui perjanjian perdagangan dan investasi, perjanjian tarif preferensial (PTA), dan percepatan peninjauan kembali AITIGA.

Saat bertemu dengan Direktur Jenderal CII Candrajit Banarjee, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini, Indonesia tengah membentuk tim pembahas area kerja sama tersebut. “Kami akan berkunjung kembali ke India untuk membahasnya sekaligus membawa pelaku usaha Indonesia untuk pertemuan dan penjajakan bisnis,” katanya melalui siaran pers.

Dalam misi dagang RI ke India pada Agustus 2022, perwakilan pelaku usaha India tertarik berinvestasi di bidang infrastruktur, pengembangan Ibu Kota Negara, serta teknologi kecerdasan buatan. India juga sedang mengembangkan National Solar Mission dan mengajak Indonesia turut berpartisipasi dalam transfer teknologi dan keahlian.

Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan RI-India pada 2021 dan Januari-September 2022 masing-masing mencapai 20,9 miliar dollar AS dan 25,5 miliar dollar AS. Dalam dua periode tersebut, RI mencatatkan surplus perdagangan atas India masing-masing 10,4 miliar dollar AS dan 5,6 miliar dollar AS.

Pada tahun lalu, India merupakan negara tujuan ekspor peringkat ke-4 dan negara asal impor ke-9 bagi Indonesia. Ekspor utama RI ke India antara lain batubara, minyak kelapa sawit, logam paduan fero, asam lemak monokarboksilat, serta bijih tembaga dan konsentratnya. Adapun impor RI dari India di antaranya adalah gula, daging lembu beku, kacang tanah, dan logam paduan fero.

India juga merupakan negara yang menempati posisi ke-26 sumber FDI Indonesia. Dalam lima tahun terkahir (2017-2021), India menggarap 2.738 proyek di Indonesia dengan total investasi senilai 534 juta dollar AS.

Baca juga: India Larang Ekspor Gandum, Industri Berharap Negosiasi Antarpemerintah