Minyak Goreng dan BBM Picu Peningkatan Pengeluaran Konsumsi Penduduk RI

Pengeluaran konsumsi penduduk per kapita per bulan selalu meningkat. Pada tahun ini, peningkatannya bisa lebih tinggi lantaran inflasi tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan BBM.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Poster-poster promo menghiasi pusat perbelanjaan retail di Kota Tangerang, Banten, Senin (04/02/2019). Potongan harga dan promo beli satu gratis satu menjadi senjata bagi pusat perbelanjaan retail untuk menarik minat belanja konsumen.

JAKARTA, KOMPAS — Pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia per kapita per bulan bakal semakin meningkat pada tahun ini. Kenaikan harga pangan, terutama minyak goreng, dan bahan bakar minyak menjadi penyebab utamanya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 20 Oktober 2022, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia mencapai Rp 1.327.782 per kapita sebulan. Pengeluaran itu meningkat sebesar 5 persen dibandingkan Susenas Maret 2021 yang sebesar Rp 1.264.590 per bulan.

Dari jumlah pengeluaran pada Maret 2022 itu, pangsa pengeluaran pangan secara nasional sebesar 50,14 persen. Artinya, rumah tangga di Indonesia menggunakan sekitar 50,14 persen dari total pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Dibandingkan Maret 2021, pangsa pengeluaran pangan ini meningkat 1,8 persen.

Adapun berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan penduduk perdesaan. Setiap penduduk perkotaan menghabiskan Rp 1.549.242 sebulan untuk konsumsi, sedangkan penduduk perdesaan Rp 1.028.896 sebulan.

Pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia rata-rata Rp 1.327.782 per kapita sebulan. Pengeluaran itu meningkat sebesar 5 persen dibandingkan Susenas Maret 2021.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Jumat (21/10/2022), mengatakan, setiap tahun pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia memang selalu meningkat. Namun, pada tahun ini, peningkatannya bisa lebih tinggi lantaran inflasi tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM).

Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk pada Maret 2022 sebesar 5 persen didorong oleh kenaikan harga barang-barang yang mudah bergejolak, terutama minyak goreng. Harga minyak goreng ini sudah bergerak naik sejak Juli 2021 dan semakin tinggi pada bulan-bulan awal di 2022.

”Kelangkaan minyak goreng juga sempat terjadi sehingga harganya membumbung tinggi. Faktor inilah yang menyebabkan pengeluaran konsumsi penduduk meningkat,” kata Tauhid ketika dihubungi di Jakarta.

BPS menunjukkan, pada Maret 2022, rata-rata pengeluaran sebulan setiap rumah tangga untuk kelompok komoditas minyak dan kelapa sebesar Rp 81.732. Dari jumlah itu, minyak goreng memiliki proporsi terbesar, yakni 87,99 persen.

Setiap rumah tangga mengeluarkan Rp 71.915 sebulan untuk konsumsi minyak goreng. Pengeluaran pembelian minyak goreng itu meningkat 53,55 persen dibandingkan Maret 2021 yang hanya Rp 46.835 sebulan.

Pada tahun ini, peningkatannya bisa lebih tinggi lantaran inflasi tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan BBM.

Baca juga: Minyak Goreng dan Wajah Kemanusiaan Kita

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pemberitahuan perihal stok minyak goreng yang kosong di sebuah pusat perbelanjaan ritel di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/3/2022). Ketersediaan minyak goreng dipasaran masih langka. Operasi pasar minyak goreng dengan harga normal belum mampu meredam kelangkaan minyak goreng dipasaran.

BPS juga menyebutkan, peningkatan pengeluaran konsumsi minyak goreng itu lebih dominan disebabkan oleh kenaikan harga ketimbang konsumsi. Konsumsi minyak goreng per rumah tangga per bulan pada Maret 2022 rata-rata 3,66 liter, naik sekitar 1 persen dibandingkan Maret 2021 yang sebanyak 3,62 liter.

Merujuk data Kementerian Perdagangan, selama Maret 2022, harga minyak goreng curah, serta kemasan sederhana dan premium, naik signifikan. Pada akhir Maret 2022, harga minyak goreng curah naik 15,19 persen menjadi Rp 18.200 per liter dibandingkan awal Maret 2022. Begitu pula dengan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang naik masing-masing 40,24 persen dan 48,84 persen.

Menurut Tauhid, peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk masih akan meningkat lagi setelah pemerintah menaikkan harga BBM, terutama pertalite dan solar, pada 3 September 2022. Peningkatannya dalam penghitungan Susenas September 2022 diperkirakan bisa lebih dari 5 persen secara tahunan.

”Tanpa ada kenaikan upah dan bantalan sosial yang mencukupi, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pendemi Covid-19 akan semakin tergerus,” ujarnya.

Baca juga:

Penetapan Upah Minimum 2023 Tetap Mengacu PP Nomor 36/2021

BBM dan Beras Picu Inflasi Tinggi, Nelayan Paling Terdampak

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah buruh keluar dari area pabrik saat jam pulang kerja di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/9/2020).

Bansos dan upah

Oleh karena itu, lanjut Tauhid, pemerintah tetap perlu menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi agar tidak semakin tinggi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah menyubsidi transportasi bahan pangan pokok, serta menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan.

Pemerintah juga perlu melanjutkan program-program perlindungan sosial. Langkah itu perlu dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja atau setidaknya menahan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

”Hal itu penting mengingat masyarakat, terutama kelas rentan dan menengah, sedang menghadapi krisis biaya hidup akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga,” katanya.

Baca juga: Krisis Dompet dan ”Frugal Living”

Dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 17 Oktober 2022, Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo menyerukan pentingnya setiap negara melindungi masyarakat yang paling rentan di tengah stagflasi. Program perlindungan sosial harus dilanjutkan, upah minimum buruh perlu dinaikkan, dan lapangan pekerjaan harus diciptakan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memprakarsai program Akselerator Global tentang Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil. Program yang diluncurkan pada September 2021 itu bertujuan untuk menciptakan 400 juta pekerjaan dan memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

”Program itu merupakan langkah proaktif untuk mengelola krisis ekonomi, sosial, sekaligus lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini,” ujarnya melalui siaran pers.

Program perlindungan sosial harus dilanjutkan, upah minimum buruh perlu dinaikkan, dan lapangan pekerjaan harus diciptakan.

Sementara dalam Forum Merdeka Barat, Jumat, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Pratowo mengatakan, pemerintah telah mereformasi subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dengan begitu, alokasi belanja yang dihemat dari subsidi itu dapat digunakan untuk belanja produktif, termasuk penguatan perlindungan sosial.

Berbagai perlindungan sosial itu semakin diperkuat dengan bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang juga merupakan bagian kebijakan reformasi BBM tepat sasaran. Penguatan itu juga diikuti dengan penguatan-penguatan lain, seperti insentif sektoral yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata Yustinus, juga masih mendapatkan insentif perpajakan dan permodalan. Para pencari kerja bisa juga masih bisa mengikuti program Kartu Prakerja untuk mendapatkan bantuan sosial sekaligus peningkatan keterampilan bekerja.

”Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Hal itu termasuk mengantisipasi problem distribusi pangan,” tuturnya.

Yustinus menambahkan, pada tahun depan, pemerintah telah menyiapkan APBN 2023 sebagai upaya untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan terhadap ancaman badai resesi global. Dengan begitu, ekonomi pada 2023 diharap dapat tumbuh 5,3 persen dan tingkat inflasi ditargetkan 3,6 persen.

Baca juga: Hadapi Ancaman Resesi Global, Belanja APBN Perlu Lebih Selektif