​Ekonomi Tak Pasti, Presiden Minta Belanja APBN Ekstra Hati-hati

Pemerintah optimistis momentum pemulihan ekonomi akan tetap terjaga meski di tengah ancaman resesi global. Belanja pemerintah yang saat ini baru terealisasi di bawah 60 persen akan dikebut pada triwulan IV tahun 2022.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021). Perekonomian Indonesia diperkirakan masih berada dalam tahap pemulihan pada tahun 2022. Meski demikian, ekonomi mulai bertumbuh dilihat dari beberapa indikator awal serta ditopang oleh permintaan domestik dan perbaikan kinerja pada beberapa sektor.

Jakarta, Kompas – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa perekonomian global ke depan masih penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan endurance atau daya tahan yang panjang. Pengeluaran setiap rupiah di APBN diminta harus ekstra hati-hati, produktif, dan memberikan imbal balik yang jelas.

“Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan. Bu, kalau punya uang kita di APBN kita, harus “dieman-eman”. Itu bahasa Inggris, dieman-eman, dijaga, hati-hati. Mengeluarkannya harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan UOB Annual Economic Outlook 2023, Kamis (29/3/2022), di Jakarta.

Situasi global yang makin tidak pasti ini antara lain dirasakan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Forum G7. Dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, seperti Presiden Perancis, Perdana Menteri Italia, Presiden Uni Eropa, Presiden Korea, Presiden China, dan Perdana Menteri Jepang, semuanya menyimpulkan bahwa situasi dunia sedang sulit.

Baca juga: Hadapi Ancaman Resesi Global, Belanja APBN Perlu Lebih Selektif

“Perang tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan, artinya nggak jelas. Sehingga yang kita perlukan adalah enduranceyang panjang,” katanya.

Saat ini, hampir semua negara tumbuh melemah dan ekonominya terkontraksi. Krisis energi dan finansial terjadi di hampir semua negara. Namun, ekonomi Indonesia diyakini masih kuat. “Nilai tukar yang melompat-lompat baru sehari dua hari ini karena resesi di Inggris berimbas pada semua negara, tetapi kalau dilihat dari angkanya, kita ini masih baik,” tambah Presiden.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, misalnya, melemah minus 7 persen. Namun, ini tergolong baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang yang nilai tukarnya minus 25 persen, China yang minus 13 persen, dan Filipina yang minus 15 persen.

AGUS SUSANTO

Warga melintasi proyek gedung bertingkat di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2020). Pemerintah tengah mendorong program-program strategis pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai upaya ekstra. Percepatan belanja pemerintah juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III dan kuartal IV-2020 meskipun dalam situasi penanganan pandemi Covid-19.

Presiden juga menyoroti keberuntungan Indonesia di tengah ancaman krisis pangan. Sebanyak 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Indonesia, ujarnya, patut bersyukur karena ketersediaan pangan masih cukup, bahkan mampu mencapai swasembada beras sejak 2019.

Tertinggi di G20

Melihat berbagai indikator ekonomi saat ini, menurut Presiden, pemulihan ekonomi Indonesia masih sesuai jalur karena mampu tumbuh 5,4 persen di triwulan II-2022. Pertumbuhan ekonomi ini tertinggi dibandingkan negara anggota G20 lainnya. Presiden pun optimistis ekonomi pada triwulan III-2022 nanti akan tumbuh 5,44 persen sampai 6 persen.

“Saya punya kalkulator sendiri, Bu Menteri punya kalkulator sendiri, Pak Menko punya kalkulator sendiri. Perkiraan saya, ekonomi triwulan III akan tumbuh 5,4 persen sampai 6 persen,” ujar Jokowi.

Ia juga menyoroti realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 58 persen atau mencapai Rp 1.171 triliun, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 206 triliun atau tumbuh 30,5 persen, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 386 triliun atau tumbuh 38,9 persen. “Artinya, masyarakat masih konsisten dan memiliki kemampuan dalam hal-hal yang tadi saya sampaikan,” ucapnya.

Selain itu, optimisme konsumen juga masih pada posisi tinggi. Indeks kepercayaan konsumen naik dari level 123 di bulan Juli menjadi 124,7 pada Agustus. “Artinya, di situ (konsumsi) ada optimisme. Ini juga berkaitan dengan kredit perbankan yang tumbuh 10,7 persen. Ini juga cukup tinggi,” tambah Presiden.

Di sektor riil, Presiden turut menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus selama 28 bulan berturut-turut hingga mencapai 5,7 miliar dollar AS pada Agustus 2022, juga kinerja industri manufaktur dengan Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index) yang ekspansif.

Kendati dalam keadaan sulit, Presiden menegaskan pemerintah akan tetap konsisten membenahi hal-hal fundamental seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi untuk menambah daya saing dan nilai tambah ekonomi.

Sekitar empat tahun lalu, ekspor bijih nikel hanya 1,1 miliar dollar AS atau Rp 15 triliun per tahun. Ketika ekspor bijih nikel dihentikan pada 2021, nilai ekspor mencapai 20,9 miliar dollar AS atau Rp 350 triliun. “Nanti ke depan kita akan stop lagi timah, tembaga, kita stop lagi ekspor bahan-bahan mentah lain,” ujar Presiden.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Kuat Hadapi Gejolak Global

Meredam guncangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN harus kuat untuk menjalankan fungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber. Jika kondisi fiskal tidak sehat, APBN justru menjadi shock produceryang ikut menyumbangkan gejolak baru.

"APBN tidak mungkin melindungi masyarakat kalau APBN-nya sakit. Oleh karena itu, kita mendesain APBN secara hati-hati setelah dua tahun bekerja super keras untuk menghadapi pandemi dan ketidakpastian global," kata Sri Mulyani.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Presiden Joko Widodo meninggalkan tempat seusai membuka seminar tahunan UOB Indonesia Economic Outlook di Grand Ballroom Kempinski, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Presiden Joko Widodo hadir untuk memberikan pandangan tentang perekonomian Indonesia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, pemerintah mematok defisit sebesar 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 598,2 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ditargetkan 5,3 persen. "Suasana dunia akan sangat menantang di tahun 2023, sehingga APBN masih akan suportif. Dengan defisit ini, APBN tetap akan diandalkan menjadishock absorber," ujar Sri Mulyani.

Untuk menopang kesehatan APBN, sejumlah langkah reformasi dilakukan, seperti dari sisi pendapatan negara. Sri Mulyani mengatakan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penerimaan negara menjadi lebih kuat dan tidak sekadar mengandalkan windfall dari ledakan harga komoditas.

Pendapatan APBN juga banyak ditopang oleh kenaikan penerimaan pajak dari program pengungkapan sukarela pada awal tahun ini yang menyumbangkan sekitar Rp 68 triliun, serta dari kenaikan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"(Naiknya PPN) mungkin tidak populer, tetapi itu membuat APBN kita jadi lebih sehat. Di sini kita sedikit bergotong-royong saling menyehatkan. Saat pandemi, rakyat sakit, APBN yang membayarkan semua tagihan pandemi. Kini, giliran APBN harus disehatkan, jadi kita sedikit berbagi," ujar dia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara utama pada seminar tahunan UOB Indonesia Economic Outlook di Grand Ballroom Kempinski, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Sri Mulyani menjelaskan dihadapan peserta acara tahunan UOB ini, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dari pandemi.

Belanja dipercepat

Dari sisi belanja, pemerintah terus melakukan reformasi dan akselerasi. Terkait belanja di pos infrastruktur yang masih mendapatkan alokasi besar, Sri Mulyani mengatakan, belanja infrastruktur tetap akan dilakukan secara selektif. "Infrastruktur penting, tapi kita akan pilih yang memang bisa mendukung produktivtas dan bisa mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi,” katanya.

Pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah mempercepat belanja pemerintah, yang diakuinya masih belum ideal. Saat ini, mayoritas pemerintah pusat dan daerah baru membelanjakan anggarannya di bawah 60 persen. Belanja kementerian/lembaga (K/L), non-KL, dan transfer ke daerah (TKD) itu akan dikebut sepanjang triwulan IV-2022 nanti.

"Tiga bulan terakhir tahun ini akan menjadi momen di mana belanja pemerintah pusat dan daerah akan diakselerasi, karena pagu mereka masih tinggi. Bisa dibayangkan, 40 persen belanja pemerintah akan terkonsentrasi pada tiga bulan terakhir," tuturnya.

Baca juga: Transisi dalam Resesi