Memperkuat Para Penjaga Minyak Goreng dan Gula

PTPN Group dan ID Food diberi mandat menjaga stok dan harga minyak goreng serta mewujudkan program swasembada gula konsumsi. Pemerintah tidak ingin krisis minyak goreng terulang dan RI bergantung terus pada gula impor.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas mengecek kontainer berisi minyak goreng kemasan rakyat bermerek Minyakita yang akan dikirim ke wilayah Indonesia timur dengan menggunakan tol laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Selain pihak swasta, pendistribusian minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter itu juga melibatkan ID Food yang merupakan holding BUMN pangan.

Beberapa waktu lalu, Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah nomor satu dunia mengalami krisis minyak goreng sawit. Pemerintah kesulitan menjaga stok dan harga minyak goreng karena tidak menguasai stok dan pasar.

Di sisi lain, hampir setiap tahun Indonesia yang merupakan produsen tebu nomor sembilan dunia bergantung pada gula impor. Padahal, program revitalisasi pabrik-pabrik gula dan bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu telah digulirkan.

Indonesia tak mau jatuh di lubang ontran-ontran minyak goreng yang sama sampai dua kali. Indonesia juga tak ingin jatuh di lubang impor gula berkali-kali. Oleh karena itu, dua perusahaan milik negara, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dan ID Food, diminta untuk menopang program peremajaan dan hilirisasi sawit rakyat serta swasembada gula kristal putih atau konsumsi.

PTPN Group telah menginisiasi pembentukan dan integrasi tiga subholding, yaitu PalmCo, SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara), dan Supporting Co. PalmCo akan berbergerak di sektor sawit, SugarCo untuk gula, sedangkan SupportingCo untuk teh, kopi, dan optimalisasi aset.

Di sektor industri kelapa sawit, Palm Co bakal mengintegrasikan industri hulu dan hilir kelapa sawit PTPN. ”Pembentukan subholding PalmCo bakal rampung Oktober 2022. Subholding ini sudah menjadi proyek strategis pemerintah,” kata Direktur Utama PTPN III (Persero) sekaligus PTPN Group, Mohammad Abdul Ghani, di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Indonesia tak mau jatuh di lubang ontran-ontran minyak goreng yang sama sampai dua kali. Indonesia juga tak ingin jatuh di lubang impor gula berkali-kali.

Baca juga : Dari Aksi Tipu-tipu, Ambil Untung, hingga Dugaan Kartel dan Penimbunan

SUMBER: PTPN GROUP

Program PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dalam pembentukan dan pengintegrasian subhodling SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Pada 2026, PalmCo digadang-gadang bisa menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan lahan seluas 700.000 hektar (ha) serta menghasilkan 3,3 juta ton CPO per tahun, 1,8 juta ton minyak goreng per tahun, dan 433.000 ton biodiesel per tahun. Minyak goreng yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi sekitar 30 persen dari total konsumsi minyak goreng di dalam negeri.

Saat ini, PTPN Grup baru memiliki lahan sawit seluas 500.000 ha sehingga akan ditambah lagi 200.000 ha dengan mengonversi lahan karet. Produksi CPO dan PTPN juga baru 2,67 juta ton atau 6 persen dari total produksi nasional, sedangkan minyak goreng baru 2 persen atau 460.000 ton dari total produksi nasional.

Melalui anak perusahaan PT Riset Perkebunan Nusantara, yakni Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PTPN III juga akan membangun pabrik minyak makan merah berbahan baku CPO. Untuk memenuhi standar mutu dan keamanan minyak makan merah, PPKS telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga : Uji Coba Minyak Makan Merah Ditargetkan Rampung Januari 2023

Tidak hanya PTPN, ID Food yang merupakan holding BUMN pangan juga turut berperan sebagai distributor minyak goreng curah dan kemasan sederhana di kala krisis minyak goreng melanda. Pada 11 Agustus 2022, ID Food mengirimkan minyak goreng kemasan rakyat bermerek Minyakita sebanyak 40 kontainer yang memuat 669,6 ton (744.000 liter) melalui tol laut.

Minyakita tersebut dikirim ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 21 kontainer; Timika, Papua, 6 kontainer; dan Merauke, Papua, 13 kontainer. Hingga Agustus 2022, ID Food telah mendistribusikan 63,25 juta liter minyak goreng di beberapa lokasi di seluruh Indonesia.

Baca juga : Problem Harga TBS dan Disparitas Harga Minyak Goreng Belum Teratasi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sejumlah petugas mengecek kontainer berisi minyak goreng kemasan rakyat bermerek Minyakita yang akan dikirim ke wilayah Indonesia timur dengan menggunakan tol laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Sebanyak 1.200 ton minyak goreng kemasan seharga Rp 14.000 per liter itu dikirim ke Nusa Tenggara Timur dan Papua untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga minyak goreng.

Swasembada dan SRG

Selain menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor gula. Kebutuhan gula nasional pada 2022 diperkirakan sebanyak 7,3 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 3,2 juta ton merupakan kebutuhan gula untuk konsumsi dan 4,1 juta ton untuk industri. Rata-rata produksi gula nasional untuk konsumsi sebanyak 2,35 juta ton per tahun sehingga masih ada kekurangan sekitar 850.000 ton gula konsumsi.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan impor gula mentah untuk bahan baku gula rafinasi dan konsumsi pada 2022 sebanyak 4,37 juta ton. Kementerian Perdagangan mencatat, alokasi impor gula mentah untuk gula kristal rafinasi (GKR) sebanyak 3,48 juta ton dan untuk gula kristal putih (GKP) sebanyak 891.627 ton.

Alokasi impor gula itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pada 2021, impor gula mentah dialokasikan sebanyak 3,78 juta ton, terdiri dari 3,1 juta ton untuk bahan baku GKR dan 680.000 untuk GKP.

Untuk itu, pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi sebanyak 2,54 juta ton bisa terealisasi pada 2024. Program swasembada gula konsumsi yang digulirkan sejak 2020 itu adalah pembukaan lahan tebu baru seluas 75.000 hektar dan bongkar ratun tebu seluas 125.000 hektar.

PTPN Group melalui SugarCo dan ID Food diminta untuk ambil bagian merealisasikan target swasembada tersebut. PTPN Group telah mengonsolidasikan 36 pabrik gula berbasis kemitraan petani menjadi SugarCo. SugarCo ditargetkan bisa mendongkrak produksi gula kristal putih PTPN dari 786.000 ton menjadi 2,1 juta ton pada 2026.

Baca juga : ”Sembodo” dan Refrein Swasembada Gula

Adapun ID Food akan meningkatkan produksi gula dari 250.000 ton per tahun menjadi 400.000 ton per tahun pada 2025. Direktur Utama ID Food dan juga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, Frans Marganda Tambunan, mengatakan, dari 2,3 juta ton produksi gula konsumsi nasional, sebanyak 1,04 juta ton merupakan produksi ID Food dan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN). ID Food memproduksi sebanyak 250.000 ton per tahun atau sekitar 11 persen.

”Pada 2025, ID Food akan meningkatkan produksi tahunan menjadi 400.000 ton,”ujarnya.

Dengan stok minyak goreng yang dimiliki BUMN, meski masih terbatas, pemerintah bisa mereduksi atau meminimalisasi jika ontran-ontran minyak goreng kembali terjadi.

PT RNI yang merupakan perusahaan induk ID Food juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merealisasikan sistem resi gudang (SRG) gula kristal putih. Melalui instrumen tunda jual ini, RNI dan Bappebti berupaya melindungi harga gula di tingkat petani ketika harga tersebut jatuh.

Pada Jumat (26/8/2022), SRG gula kristal putih untuk pertama kalinya diterapkan di Indonesia dan diluncurkan di Pabrik Gula Krebet, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam peluncuran perdana itu, RNI telah menerbitkan 16 resi gudang yang disetujui oleh Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Widiastuti menyebutkan, implementasi SRG gula kristal putih oleh RNI telah diinisiasi sejak 2021. Ada 12 gudang milik pabrik gula RNI 1 dan Candi Baru dengan total kapasitas lebih dari 100.000 ton yang menerapkan SRG. Enam gudang berada di Malang, empat gudang di Madiun, dan dua gudang di Sidoarjo.

Baca juga : Beres-beres Sistem Resi Gudang

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat, pemerintah memiliki itikad baik untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Melalui subhoding PalmCo, pemerintah tidak ingin krisis minyak goreng kembali terulang.

Dengan stok minyak goreng yang dimiliki BUMN, meski masih terbatas, pemerintah bisa mereduksi atau meminimalisasi jika ontran-ontran minyak goreng kembali terjadi. Namun, pemerintah harus benar-benar merealisasikannya dengan melibatkan para petani sawit swadaya dan menjaga agar tidak terjadi segregasi pasar minyak goreng di dalam negeri.

Sementara melalui swasembada gula konsumsi, lanjut Rusli, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gula, terutama dengan mengoptimalkan kinerja BUMN di sektor itu. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan dan menjamin ketersediaan lahan tebu baru.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu menambah kapasitas dan waktu produksi gula dengan melanjutkan program revitalisasi pabrik-pabrik gula. Pemerintah juga diharapkan tidak menegasikan petani tebu yang membutuhkan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi di tengah kenaikan harga pupuk global.

Baca juga : Petani Tebu Ajukan Empat Permintaan ke Pemerintah