Gagasan Penyediaan Kereta Gantung di IKN Perlu Kehati-hatian
Penyediaan alat transportasi kereta gantung untuk Ibu Kota Negara perlu ditempuh dengan hati-hati. Selain relatif baru untuk Kawasan Induk Pusat Pemerintahan, aspek keamanan Kepala Negara juga perlu jadi pertimbangan.
JAKARTA, KOMPAS — Berbagai masukan yang terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus mengalir dari berbagai pihak. Masukan itu menyangkut beberapa aspek, mulai dari penataan lingkungan, pelibatan sumber daya manusia, hingga penyediaan alat transportasi ramah lingkungan. Masukan terkait alat transportasi itu salah satunya penyediaan sarana berupa kereta gantung.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata serta Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, kepada Kompas, di Jakarta, Senin (18/7/2022), berpendapat, gagasan kereta gantung, sebagaimana usulan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memang sangat menarik. Gagasan ini bahkan langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja Menteri Perhubungan dan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ke Jepang pada 21-22 Juni 2022. Mereka meninjau moda transportasi kereta gantung (ropeway) yang berlokasi di Nokogiriyama, Jepang.
Menurut Djoko, dalam pembahasan dengan Kementerian Perhubungan, alternatif pilihan kereta gantung yang dipakai adalah Téléphérique des Capucins. Alasan pemilihannya, antara lain, kapasitas penumpang dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan 2.000 orang per jam per arah, kecepatannya dapat memenuhi durasi 12 menit dengan panjang jalur 4,1 kilometer, dan sistem aerial memiliki kemampuan kapasitas penumpang besar dan kebutuhan stasiun yang sedikit. Nilai investasinya mencapai 21 juta dollar AS atau sekitar Rp 315 miliar per kilometer.
”Kereta gantung, kereta perkotaan, kereta antarkota, dan kereta Trans-Kalimantan akan dibangun di kawasan Ibu Kota Negara. Ide pembangunan kereta gantung di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) relatif baru. Prinsip kehati-hatian memilih trek yang akan dibangun harus memperhatikan aspek keamanan kepala negara beserta keluarganya karena menyangkut keberadaan Istana Negara sebagai tempat tinggal Presiden dan keluarga,” ujarnya.
Wilayah Ibu Kota Negara mencapai luas 324.331 hektar. Kawasan itu terdiri dari wilayah darat sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda seluas lebih kurang 256.142 hektar (78,98 persen) dan luas wilayah perairan laut lebih kurang 68.189 hektar (21,02 persen).
Baca juga: IKN Minta Masukan Sistem Transportasi Cerdas
Mengutip lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, konektivitas kereta api regional, penilaian pada tingkat konsep mengenai potensi koridor kereta api dari Balikpapan ke IKN telah mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek itu, pertama, pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Penyelarasan koridor pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau memitigasi kendala lingkungan dan sosial.
Kedua, konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandar udara, Kota Balikpapan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan IKN, dan kawasan pengembangan IKN, untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di tiga kota.
Ketiga, selain konektivitas rel kereta api, konsep rel juga mencakup konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah merancang sejumlah jalur kereta api yang akan dibangun di Kawasan Ibu Kota Negara sesuai kebutuhan mobilitas orang dan barang.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah merancang sejumlah jalur kereta api yang akan dibangun di Kawasan Ibu Kota Negara sesuai kebutuhan mobilitas orang dan barang.
Kereta gantung, kata Djoko, berdasarkan informasi terkini, idenya akan mencakup panjang jalur 4,1 kilometer yang melayani empat stasiun, durasi perjalanan 12 menit, kecepatan 20 kilometer per jam, dan kapasitas angkutnya 2.000 penumpang per jam per arah. Potensi permintaan perjalanan kereta gantung diperkirakan 10.112 penumpang per hari atau 3,69 juta penumpang per tahun.
Adapun kriteria pemilihan koridor kereta gantung ini adalah menghubungkan kluster kantor pemerintahan dengan komersial dan permukiman, dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, dan terintegrasi dengan moda angkutan lainnya, seperti bus listrik dan kereta api serta terhubung langsung dengan akses menuju ke luar KIPP.
Di Indonesia, kata Djoko, saat ini sudah beroperasi layanan kereta gantung di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ada pula untuk keperluan mobilitas pekerja di Kota Tembagapura (Kabupaten Mimika, Provinsi Papua) yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia.
Keunggulan kereta gantung (cable car) adalah berkapasitas tinggi, dapat menampung hingga 5.000 penumpang per jam, dan hemat energi. Selain itu, eksistensi lahan yang minimmembutuhkan biaya investasi, operasional, dan perawatan yang rendah jika dibandingkan dengan 50 persen biaya sistem trem dan 10 persen sistem kereta bawah tanah, dapat beroperasi tanpa pengemudi, dan ditambah biaya pemeliharaan yang rendah. Selain itu, kereta gantung membutuhkan waktu pembangunan yang singkat, ramah lingkungan, serta berkelanjutan dengan emisi karbon dioksida yang sangat minim dan berdampak minimal terhadap lanskap kota.
Bernardus Djonoputro, Ketua Majelis Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, secara terpisah, mengatakan, IKN akan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan dan perencanaan kota baru di Indonesia. Inilah pertama kalinya pemerintah melakukan inisiatif besar dengan membangun sebuah kota yang total benar-benar baru.
Baca juga: Diaspora Siap Gaungkan IKN ke Mancanegara
”Sesuai dengan arahan Presiden, kota ini harus menjadi sebuah kota yang smart. Untuk mencapai sistem transportasi yang smart untuk sebuah kota yang smart di sebuah ’hutan kota’, ini bukanlah hal sederhana. Memerlukan pemahaman yang sangat mendalam berkaitan dengan prinsip dan filosofi sebuah kota yang menghidupi,” ujar Bernardus.
Terus terang, kata Bernardus, dokumen tentang rencana induk (masterplan) IKN belum tersedia secara umum. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ini adalah dasar semangat dari kota ini. Intinya, Ibu Kota ini dihadirkan untuk menggeser pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia.
”Yang sangat penting untuk ditekankan adalah kota ini bukan kota yang stand alone atau berdiri sendiri. Kota ini didesain dan harus menjadi bagian dari koridor kota Samarinda, Balikpapan, dan IKN itu sendiri,” ujar Bernardus.
Dengan demikian, transportasi yang direncanakan sebagai bagian dari hutan kota cerdas ini harus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan pendorong penguatan rantai pasok terhadap tiga kota ini. Tidak bisa lagi mendudukkan transportasi semata-mata hanya berkaitan dengan pentingnya pejalan kaki, tetapi transportasi harus meliputi seluruh katalis tiga kota ini.
”IKN dan sistem tiga kota ini harus bisa terhubung secara sinergis untuk menjadi kompetitif dalam skala regional ataupun global,” kata Bernardus.
Penyediaan kereta
Djoko mengakui, sistem transportasi harus menciptakan konektivitas yang dapat menunjang perekonomian, khususnya di IKN. Kereta api Trans-Kalimantan sepanjang 187,98 kilometer dengan seluruh jaringan berada di atas permukaan tanah akan menghubungkan Simpang Tiga Petung (Kabupatan Penajam Paser Utara)-Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) yang dilayani 13 stasiun.
Ketigabelas stasiun itu adalah Stasiun Simpang Tiga Petung, Stasiun Buluminung, Stasiun Riko, Stasiun Pantai Lango, Stasiun Karingau, Stasiun Karang Joang, Stasiun Samboja, Stasiun Sungai Merdeka, Stasiun Sanga-Sanga, Stasiun Palaran, Stasiun Loa Bakung, Stasiun Sempaja Timur, dan Stasiun Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
”Depo kereta berada di dekat Stasiun Karang Joang dan Balai Yasa di dekat Stasiun Pantai Lango. Pada tahun 2035 kereta diperkirakan dapat mengangkut sekitar 2,74 juta penumpang per tahun dan barang sebanyak 4,32 juta ton per tahun,” kata Djoko.
KA Perkotaan Balikpapan-KIPP sepanjang 143,33 kilometer ditempuh dalam perjalanan selama 88 menit. Jaringan sepanjang 125,73 kilometer berada di permukaan tanah, melayang (elevated) sepanjang 14,6 kilometer, dan bawah tanah sejauh 3 kilometer. Permintaan penumpang pada 2040 diperkirakan mencapai 4,43 juta orang.
Ada 12 stasiun yang akan melayani, antara lain, Stasiun Semayang, Stasiun Sepinggan, Stasiun Balikpapan, Stasiun Karang Joang, Stasiun Karingau, Stasiun Pantai Lango, Stasiun BWP 3, Stasiun KIPP, Stasiun WP Utara, Stasiun BWP2, Stasiun BWP 4, dan Stasiun Samboja. Kawasan transit oriented development (TOD) berada di sekitar Stasiun Karang Joang dan Stasiun Samboja.
Ada pula KA Bandara yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan KIPP. ”Ada dua alternatif trek, yakni alternatif pertama hasil kajian tahun 2021 sepanjang 65,5 kilometer dengan waktu tempuh 29,8 menit yang melintasi empat stasiun,” kata Djoko.
Ini berada di permukaan tanah sejauh 55,7 kilometer, melayang (elevated) 6,8 kilometer, dan bawah tanah sejauh 3 kilometer. Pengadaan lahan menjadi satu dengan rencana trek KA Regional dan KA Antarkota. Besaran permintaan tahun 2030 diperkirakan 3,59 juta penumpang per tahun.
Sementara itu, lanjut Djoko, alternatif kedua sepanjang 44,91 kilometer dengan layanan tiga stasiun. Jarak tempuh lebih pendek karena mengikuti right of way (ROW) jalan tol ruas Balikpapan-KIPP. Diprediksi, tahun 2030 akan mengangkut penumpang 2,48 juta orang per tahun, lebih kecil ketimbang alternatif pertama.
Rencana pembangunan jalan tol ruas Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan-KIPP sejauh 47,63 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit dan kecepatan rata-rata 80-100 km per jam. Tentunya pembangunan perkeretaapian di kawasan IKN itu dapat ditawarkan kepada sejumlah investor dalam ataupun luar negeri untuk meminimalkan penggunaan APBN.
Bus listrik G20
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (17/7/2022), melakukan tinjauan ke PT INKA (Persero) di Madiun, Jawa Timur, untuk mengecek progres pembangunan Bus Listrik Merah Putih (BLMP) dan memastikan pengerjaannya dapat selesai tepat waktu dalam rangka mendukung penyelenggaraan ajang G20 pada November 2022. PT INKA diminta untuk mempercepat pembangunan agar masih ada waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum bus digunakan. ”Kita harus memperhitungkan bus ini dengan suatu standar keselamatan yang baik,” ujar Budi.
Menteri Perhubungan mengapresiasi PT INKA yang bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan sejumlah perguruan tinggi dalam penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih dari 50 persen. Ini akan membuka ruang kerja baru bagi produk dalam negeri dan juga kesempatan bagi para akademisi di perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi yang selama ini hanya bisa dilakukan di luar negeri.
Apresiasi juga diberikan Menteri Perhubungan kepada Kemenristekdikti yang telah mendukung pendanaan riset dan dituangkan dalam bentuk karya yang terhilirisasi, seperti pembangunan bus listrik dalam negeri. ”Saat ini, kita membangun 30 bus listrik. Ke depan, (jumlahnya) akan terus bertambah,” ujar Budi.
Budi Karya meminta sejumlah operator BUMN, seperti Damri, PT KAI, dan INKA terus mendukung dan membuka kesempatan bagi dunia pendidikan untuk melakukan riset pengembangan teknologi transportasi secara lebih intensif.
”Tidak mungkin dunia industri berjalan sendiri, harus kerja sama dengan sektor pendidikan. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk turut serta dalam pengembangan transportasi kereta ringan atau LRT,” kata Budi.
Sebagai informasi Kementerian Perhubungan, produksi BLMP yang akan digunakan pertama kali untuk event G20 merupakan penugasan oleh Kemenristekdikti kepada konsorsium Perguruan Tinggi dan PT INKA (Persero). Perguruan Tinggi Negeri yang terlibat dalam pengerjaan bus listrik G20 adalah ITS Surabaya, UGM Yogyakarta, Unair Surabaya, dan ISI Denpasar.
Keunggulan dari BLMP, di antaranya, mulai dari noise (suara senyap), suspensi, serta optimasi pengurangan berat kendaraan menjadi lebih ringan. Ini merupakan hasil pengembangan dari bus sebelumnya berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Adapun spesifikasi BLMP menggunakan komponen yang berasal dari beberapa PTN Indonesia sehingga TKDN dapat meningkat menjadi lebih dari 70 persen. Daya tempuhnya mencapai 160 kilometer dan hanya memerlukan waktu 2,5 jam untuk proses charging hingga kembali siap beroperasi. BLMP juga telah dipesan oleh Damri dengan sistem buy the service (BTS) untuk dioperasionalkan di beberapa daerah, seperti Bandung dan Surabaya.
Dalam kunjungan ke PT Inka, Budi Karya juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Kereta Ringan Berbasis Hybrid dan Cerdas yang dilakukan BRIN, PT INKA, PT KAI, dan beberapa PTN.
Kereta ringan hybrid dan cerdas merupakan pengembangan dari beberapa produk INKA, yakni LRT Sumsel, LRT Jabodebek, dan Tram Mover dengan teknologi seperti persinyalan otomatis/brake otomatis apabila melewati batas kecepatan, tanpa awak pengemudi Grade of Automation (GOA) 3, terintegrasi dengan internet of things (IoT), dan smart maintenance. Perguruan tinggi yang akan terlibat dalam pembuatan kereta ringan hybrid dan cerdas adalah UGM Yogyakarta, ITB Bandung, Undip Semarang, Universitas Indonesia, Telkom University, Politeknik Negeri Madiun, ITS Surabaya, UNS Surakarta, dan UB Malang.