Presiden Jokowi: Tahun 2022 dan 2023 Tidak Mudah, Butuh Kepekaan pada Krisis
”Kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya. Semua kita harus memiliki ’sense of crisis’. Jangan seperti biasanya. Jangan ’business as usual’,” kata Presiden Jokowi.
JAKARTA, KOMPAS — Dunia pada tahun 2022 dan 2023 menghadapi kondisi tidak mudah dan penuh ketidakpastian karena situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak. Kepekaan krisis dibutuhkan agar dapat membuat perencanaan baik serta skenario yang pas dalam menghadapi situasi tersebut.
”Kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya. Semua kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya. Jangan business as usual. Hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya sehingga kita harus ada perencanaan yang baik. Harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Semua kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya. Jangan business as usual. Hati-hati. Sense of crisisharus ada di kita semuanya sehingga kita harus ada perencanaan yang baik. Harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini.
Mengawali pengarahannya, Kepala Negara menuturkan bahwa tahun 2022 dan 2023 situasi ekonomi dan situasi politik global mengalami gejolak serta penuh ketidakpastian. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran Covid-19 dan bahkan masih melakukan lockdown.
”Kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya ke mana-mana. Belum lagi dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan. Dan, akhirnya, inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: APBN 2022 Diharap Dapat Mengantisipasi Ketidakpastian Ekonomi akibat Pandemi Covid-19
Baca juga: Mendamba Birokrasi Peka Krisis...
Dia mencontohkan inflasi di Turki yang kini sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi di Amerika Serikat yang biasanya di bawah 1 persen sekarang sudah 8,5 persen. ”Negara kita, alhamdulillah, terakhir masih berada di angka 2,6 persen. Ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan,” ujarnya.
Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, menurut Presiden Jokowi, Indonesia patut bersyukur karena perkembangan ekonomi negara menunjukkan tren positif. Kinerja perdagangan tahun ini juga membukukan surplus, yakni 3,82 miliar dollar AS di Februari dan 4,5 miliar dollar AS di Maret.
PMI (purchasing managers’ index) manufaktur pada Maret 2022 tercatat di angka 51,3 atau naik dibandingkan februari yang 51,2. Indeks penjualan riil dan indeks keyakinan konsumen juga sudah berada di atas normal. ”Saya kira angka-angka seperti ini harus kita jaga. Momentum tren positif pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga. Dan sebagaimana tema RKP (rencana kerja pemerintah) 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi.
Tujuh pegangan
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan tujuh hal sebagai pegangan bersama dalam menghadapi gejolak situasi global tersebut. ”Pertama, ini sudah dua kali saya sampaikan, bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Artinya, belanja barang dan jasa, belanja barang modal dan jasa, harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa potensi belanja barang modal dan jasa di pusat ada Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun, dan di BUMN (badan usaha milik negara) Rp 420 triliun. Angka yang sedemikian besar jangan sampai dibelanjakan untuk barang-barang impor sehingga produk dalam negeri tidak berkembang.
”Arahkan semuanya, pembelian, ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya, pembelian produk impor. Dan, di saat bersamaan, siapkan kapasitas produksi nasional kita. Buat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Di Tengah Pandemi, Pemda Mesti Peka Krisis dan Peka Urgensi
Daerah-daerah yang sesuai untuk penanaman jagung dan kedelai, misalnya, dapat ditanami agar Indonesia tidak perlu lagi mengimpor jagung dan kedelai. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga mesti didampingi agar dapat naik kelas dan memenuhi standar global atau standar internasional.
”Kedua, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter (industri pemurnian dan pengolahan),” katanya.
Daerah-daerah yang memproduksi cokelat dan kopi, misalnya, perlu didorong agar masuk ke industri di daerah masing-masing. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Indonesia juga jangan hanya menjadi pengekspor bahan mentah.
”Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Kita harus ingat semuanya, ke depan, problem global, problem dunia adalah dua; pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini. Dan, kita memiliki kekuatan di sini,” kata Presiden Jokowi.
Peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi tersebut mesti dilakukan secara fokus dan berskala masif. Upaya tersebut harus dikawal dan dimonitor agar betul-betul berjalan.
Baca juga: Membangun Indonesia-sentris lewat Instrumen Investasi
”Keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Ini rebutan antara negara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani semua yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.
Terkait hal itu, Kepala Negara mengatakan agar para pejabat kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif. Langkah ini dapat ditempuh dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.
”(Hal) Yang kelima, tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan, sesuai regulasi, defisit di bawah 3 persen PDB (produk domestik bruto). (Oleh) Karena itu, perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” kata Presiden Jokowi.
Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Penurunan kemiskinan ekstrem dan angka stunting (tengkes) mesti dipercepat. ”Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan, juga, upskilling, reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif,” katanya.
Ketujuh, hal yang mesti disiapkan adalah pelaksanaan pemilihan umum yang tahapannya dimulai di Juni 2022. ”Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah—provinsi, kabupaten, dan kota—mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Termasuk, tentu saja, dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar,” kata Presiden.
Kebangkitan optimisme
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam sambutannya menuturkan, berbagai indikator penting pembangunan yang terus menunjukkan perbaikan membangkitkan optimisme untuk mempercepat pemulihan. Selain itu, juga membangkitkan optimisme untuk tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
”Pelaksanaan Musrenbang tahun ini menjadi sangat penting sebagai upaya menghasilkan rencana kerja pemerintah tahun 2023 yang responsif, adaptif, dan mampu merespons tantangan yang sedang kita hadapi bersama,” kata Suharso.
Pelaksanaan Musrenbang tahun ini menjadi sangat penting sebagai upaya menghasilkan rencana kerja pemerintah tahun 2023 yang responsif, adaptif, dan mampu merespons tantangan yang sedang kita hadapi bersama.
Tema RKP 2023 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuh prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2023. Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, indeks pembangunan manusia 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.
”Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023 telah ditetapkan juga beberapa major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional. Dan, dalam menyusun major project ini diperkuat dengan penerapan mekanisme clearing house perencanaan menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat sehingga bukan hanya sent, melainkan delivered,” kata Suharso.
Beberapa proyek besar tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, lumbung pangan (food estate), destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem kesehatan nasional.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Mengawal Transformasi Besar
Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan tengkes, wilayah adat Papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.
”Salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi, yaitu memastikan terjadinya transformasi digital Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital juga perlu dilakukan untuk mengimbangi industrialisasi digital. Dengan demikian, Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri,” katanya.
Oleh karena itu, Bappenas telah menyusun peta jalan industri digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. ”Penyusunan RKP tahun 2023 telah melalui satu proses yang secara rutin telah kita ikuti dari tahun ke tahun. Dan, selanjutnya, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan satu pelaksanaan yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Suharso.
Dengan begitu, Suharso menuturkan, serangkaian kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pemangku pembangunan antarinstansi pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Bappenas pun kembali menyelenggarakan kegiatan penghargaan pembangunan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan perencanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan terbaik.